Rabu, April 17, 2024
No menu items!

Bansos PKH Sejak 2016 Sampai 2023 Tidak Pernah Menerima Bantuan, Padahal Namanya Terdaftar

Must Read
Jabar, Radar BI | Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Provinsi maupun Dinas Sosial Kabupaten/Kota menyalurkan bantuan sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bendungan diduga digarong pihak E warung/agen ratusan masyarakat menggelar aksi demo di kantor desa Bendungan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

Pihak masyarakat menuntut bantuan sosial PKH yang diduga sudah di garong oleh pihak e warung/agen.

Pada hari Jumat (15/12/2023) kantor desa Bendungan menuntut haknya sebagai KPM PKH sejak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 tidak pernah menerima bantuan tersebut.

BACA JUGA  Pecah Telur Anggota DPR RI PKB dari Sumbar, Cak Imin: Terima Kasih Warga Sumbar

Inah salah satu KPM kepada awak media memberikan keterangan, pihaknya sejak tahu 2016 tidak pernah menerima bantuan sosial PKH.

Pada hari Jumat (15/12/2023) kantor desa Bendungan menuntut haknya sebagai KPM PKH sejak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 tidak pernah menerima bantuan tersebut.
Pada hari Jumat (15/12/2023) kantor desa Bendungan menuntut haknya sebagai KPM PKH sejak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 tidak pernah menerima bantuan tersebut.

Sementara namanya terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM), karena kartu ATM miliknya selalu di pegang oleh pihak lain.

Ditempat yang sama pun Dede sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bansos serupa mengatakan, sudah bertahun tahun pihaknya juga tidak pernah menerima bantuan PKH dan pihaknya merasa di bohongi.

BACA JUGA  Gempa 5,0 Magnitudo Kembali Guncang Melonguane

Didapati juga dari beberapa KPM yang lainpun mengatakan alasan yang sama terkait aksi demo hari ini di kantor desa bendungan. Pihak masyarakat menuntut agar kecurangan ini bisa di selesaikan dengan cara hukum yang berlaku.

Ditempat yang sama pihak TKSK kabupaten selaku perwakilan dinas sosial kabupaten Kuningan melalui Endi menjelaskan terkait masalah bansos PKH yang sedang di perkarakan oleh pihak PKH di desa setempat.

Pihaknya dalam masalah ini bertugas memberikan keterangan kepada pihak masyarakat KPM di desa bendungan tentang sistem dan mekanisme perihal bansos PKH maupun BPNT.

BACA JUGA  Hendri Septa Terima 3 Penghargaan Bergengsi dari Kemenparekraf RI

“Dalam menyikapi masalah ini pihaknya akan menunggu hasil dari kroscek data dari semua pihak di lapangan.

Dilanjutkan keterangan dari Imam selaku pihak TKSK kecamatan memberikan keterangan, karena masalah KPM di desa bendungan ini melibatkan pihak TKSK kecamatan terdahulu. Pihaknya akan berkordinasi dengan pihak TKSK kecamatan tersebut.

Sementara pihaknya baru bertugas di kecamatan kalimanggis itu terhitung sejak dari bulan Maret 2023. Maka guna menyikapi permasalahan yang terjadi hari ini di desa bendungan pihaknya butuh merapatkan semua pihak yang terlibat sebelumnya, katanya Imam TKSK Kecamatan.

BACA JUGA  Jual Miras Oplosan Pria Asal Jakarta Diamankan Polresta Denpasar

Pihak pemerintahan Kecamatan Lebakwangi melalui Reza selaku kepala kecamatan mengharapkan agar kejadian hari ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua.

Khususnya pihak penyalur realisasi kegiatan bansos di Kabupaten Kuningan, baik itu dinas sosial hingga semua pihak di lapangan yang bertugas dan bersentuhan langsung dengan pihak masyarakat selaku KPM.

Semoga masalah ini bisa cepat terselesaikan dengan baik, senantiasa pihak masyarakat selaku KPM bisa mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

BACA JUGA  Berantas Narkoba, Polda Sulut Amankan 2 Tersangka Beserta 8 Paket Sabu

Dalam perihal tersebut pihak pemerintahan kecamatan siap mengakomodir dalam mekanisme yang berlaku, pungkasnya Andas Reza.

Sumber: Junaedy.

Iklan

Latest News

Brimob Polri dan TNI AL Bentrok di Pelabuhan Sorong, 5 Personil Terluka

Radar Berita Indonesia | Bentrokan terjadi antara Brimob Polri dengan prajurit TNI Angkatan Laut (AL) di Pelabuhan Sorong, Papua...

Artikel Lain Yang Anda Suka