Jakarta, Radar BI | Pemerintah Indonesia mengaku telah mengantongi gambaran identitas hacker Bjorka yang membuat heboh publik karena membuka sejumlah data penting ke media sosial. Pada saat sama, kebocoran data yang terjadi ini disebut bukan merupakan data yang bersifat rahasia serta membahayakan.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/9/2022) mengatakan pemerintah, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polri telah mengetahui sosok di balik akun Bjorka. Namun, dia tidak memberikan informasi lebih lanjut soal identitasnya.
Pemerintah telah kantongi gambarnya hacker Bjorka dan sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan siapa dan di mananya itu. Kita sudah punya alat untuk melacak itu semua,” kata Mahfud.
Dia bahkan menyebutkan berdasarkan koordinasi pemerintah bersama sejumlah pihak, Bjorka tidak memiliki kemampuan membobol yang cukup mumpuni, serta motif membahayakan. Pemilik akun tersebut diduga hanya ingin mengingatkan pemerintah soal potensi terjadinya kebocoran data.
“Kami akan menjadikan ini sebagai pengingat kepada kita semua untuk sama-sama berhati-hati,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD juga turut menjelaskan soal dugaan kebocoran data penting dari sejumlah institusi yang dibeberkan oleh Bjorka. Menurutnya, data-data yang diretas ini tidak terkait dengan rahasia negara.
“Kita akan serius menangani dan sudah mulai menangani masalah ini. Tetapi juga masyarakat harus tenang karena sebenarnya sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor,” kata Mahfud.
Bjorka memang tengah menjadi pembicaraan banyak pihak karena tindakannya yang membeberkan sejumlah kebocoran data. Namanya juga menjadi trending topic Twitter selama beberapa hari. Hari ini, misalnya, ada lebih dari 24 ribu tweet yang mengandung nama “Bjorka”.
Bjorka mengeklaim sukses membobol sejumlah data penting, mulai dari data Presiden RI, data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), data registrasi SIM, dan data pengguna IndiHome.
Pemerintah lantas akan membentuk satgas perlindungan data demi melindungi pelbagai data penting. Menurutnya, pembentukan satgas ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah.
Ada dua alasan yang mendasari pemerintah membentuk satgas perlindungan data ini, kata Mahfud. Pertama, peristiwa kebocoran data oleh Bjorka menjadi pengingat untuk membangun sistem keamanan siber yang lebih canggih.
Kedua, pembentukan lembaga itu merupakan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan disahkan oleh DPR RI. Sebagai informasi, saat ini UU PDP telah disahkan di tingkat I oleh DPR, dan akan segera disahkan di tingkat II melalui rapat paripurna.
‘Itu (undang-undang perlindungan data pribadi) memang sudah memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber,” ujar Mahfud.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, menyatakan pemerintah bakal membentuk tim khusus “emergency response team” demi menjaga tata kelola data, serta menjaga kepercayaan publik. Langkah ini, menurutnya, menyusul peretasan data oleh Bjorka.
“(Anggotanya) dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” kata Johnny dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Senin (12/9).
Sumber: Fortune Indonesia.
