Jakarta, Radar BI | Sejumlah massa demonstrasi digelar oleh massa aksi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka masing – masing mengibarkan bendera dan membentangkan spanduk yang bernada protes di bawah mobil komando.
Di tengah aksi unjuk rasa itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Indonesia, Rury menyinggung janji pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin soal penyediaan lahan untuk para petani.
“Pemerintah sudah berjanji akan mendistribusikan 9 juta hektar soal penyediaan lahan untuk para petani sesuai program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Jokowi Maruf Amin, tapi kenyataannya sampai saat ini masih sangat minim,” ujar Rury di lokasi unjuk rasa, pada hari Sabtu (24/9/2022).
Rury menambahkan, para petani sejauh ini disebut masih mengalami kriminalisasi dan penggusuran di tengah perjuangan menuntut hak atas tanah. Bahkan, kita banyak mengalami kriminalisasi, kita mengalami penggusuran terhadap perjuangan perjuangan petani yang menuntut haknya terhadap hak atas tanah, ucap Rury.
Untuk diketahui, aksi unjuk rasa ini juga diikuti oleh partai buruh yang menyuarakan berbagai tuntutan kepada pemerintah. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, para buruh mendesak pemerintah untuk memikirkan kesejahteraan petani dengan memastikan memiliki lahan untuk mata pencarian.
Massa aksi juga akan meminta pemerintah untuk tidak ada kriminalisasi terhadap petani ketika mereka berjuang untuk mewujudkan reforma agraria. Tuntutan lain yang disuarakan dalam aksi adalah menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak hanya merugikan buruh, melainkan Tetapi juga berdampak buruk bagi petani.
“Juga akan disuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM telah membuat harga-harga melambung tinggi yang menyebabkan daya beli masyarakat merosot tajam,” kata Said Iqbal.
Menurut Said Iqbal, kebijakan menaikkan harga BBM tidak tepat. Terlebih lagi saat ini harga minyak dunia sedang turun. Padahal, kata Said Iqbal, harga BBM di beberapa negara yang lebih baik dibandingkan dengan pertalite dan solar bisa dijual dengan harga lebih murah.
“Karena itulah, dalam aksi para petani di Istana, kami juga akan tegas menolak kenaikan harga BBM,” ucap Said Iqbal dilansir dari Kompas.
Dikutip dari Radar BI, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan bahwa pemerintah akan mencatat tuntutan-tuntutan yang disuarakan massa aksi demonstrasi tersebut.
Tentunya nanti ada petugas atau staf yang menangani, bisa dari jajaran Kepala Staf Kepresidenan di bawah Pak Moeldoko, bisa yang lainnya, dan tentunya perwakilan pemerintah pasti ada.
Semoga tuntutan ujuk rasa massa itu bisa dicatat dan menjadi perhatian dari kita semua, ujar Kasetpres dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Kasetpres menilai bahwa aksi unjuk rasa massa merupakan hal yang wajar dilakukan karena merupakan bagian dari demokrasi dan meyakini para pengunjuk rasa sudah memahami aturan-aturan terkait unjuk rasa.
“Ya itu kan salah satu upaya untuk melakukan, menyuarakan demokrasi ya. Wajar saja. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan, ada izinnya, dan lain-lain. Pasti mereka-mereka sudah paham,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kasetpres juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo berkantor di Istana Bogor pada Jumat ini. Menurutnya, hal tersebut sudah terjadwal sebelumnya dan bukan upaya menghindari unjuk rasa penyampaian aspirasi.
“Oh enggak, enggak. Minggu lalu itu, bahkan 10 hari yang lalu terjadwal beliau itu sudah di Bogor per hari ini,” ungkapnya.
“Kebetulan terjadwal sudah dari minggu lalu di Bogor. Senin sampai Kamis beliau di Jakarta, hari Jumat biasanya akhir pekan jadwal cukup padat juga di Bogor,” tandasnya.
