Radar Berita Indonesia – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Desakan ini muncul setelah jumlah korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut terus meningkat secara signifikan.
“Kami berharap Presiden dan BNPB segera mengambil keputusan ini demi keselamatan rakyat dan ketahanan daerah,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri kepada wartawan, Rabu (2/12/2025).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menegaskan penetapan status bencana nasional sangat penting agar penanganan berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan didukung sumber daya yang memadai.
Menurutnya, intervensi penuh pemerintah pusat dibutuhkan untuk memulihkan kondisi masyarakat serta mempercepat mitigasi bencana lanjutan.
“Status bencana nasional memastikan keterlibatan penuh pemerintah pusat dalam penanganan darurat, pemulihan, dan pencegahan risiko yang lebih besar,” ujarnya Abidin Fikri.
Politisi PDIP itu juga menyoroti kondisi lapangan yang semakin mengkhawatirkan. Dampak banjir dan longsor kini meluas, menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa yang terus bertambah.
“Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan wilayah ini sebagai bencana nasional agar penanganannya dapat lebih cepat, terkoordinasi, dan mendapat dukungan sumber daya yang memadai,” tegas Abidin.
Ia menambahkan bahwa penetapan status bencana nasional juga membuka peluang bantuan dari negara lain.
Namun, ia menegaskan bahwa BNPB tetap menjadi otoritas utama dalam pemberian izin kepada pihak asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan.
Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 dan peraturan turunannya, negara asing dapat membantu penanggulangan bencana nasional dengan mekanisme yang sudah diatur.
“BNPB menjadi instansi utama yang mengelola, memberikan persetujuan, dan menjamin perlindungan hukum bagi pihak asing selama bertugas,” jelasnya.
Bantuan asing tersebut dapat berupa barang, tenaga, peralatan, hingga keahlian khusus yang dibutuhkan dalam operasi penanggulangan bencana besar seperti ini.
