Jakarta, Radar BI | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., dikenal dengan nama Mahfud MD mengaku tidak mengeluarkan uang sepeserpun untuk jadi bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo.
Bakal calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD mengatakan, dirinya tidak mengeluarkan uang sedikit pun hingga ditunjuk menjadi kandidat pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 oleh PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Perindo.
“Percaya yakin 100 persen, itu bahkan 1.000 persen saya masuk ke situ menjadi cawapres disetujui oleh partai koalisi, tidak mengeluarkan uang sepeser pun,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (18/10/2023).
Ia membantah anggapan bahwa harus ada duit yang disetor ke pimpinan partai untuk jadi cawapres. Mahfud MD pun menegaskan ia tak pernah membuat baliho atau mengejar-ngejar lembaga survei.
“Saya juga kan tidak pernah mengejar-ngejar survei, membuat baliho, kan enggak pernah juga. Jadi partai ini memang memilih kualitas, tidak menentukan berdasarkan isi tas,” katanya.
Lebih lanjut, Mahfud MD juga bercerita tidak pernah ditanya soal uang kampanye hingga uang saksi. Ia mengatakan para ketua partai bahkan menawarkan bantuan kepadanya usai ditunjuk jadi bakal cawapres Ganjar.
Saya tidak ditanya apa uang kampanyenya bagaimana, uang saksi bagaimana, ndak ada. Malah ketua partai itu ‘you perlu apa bilang, biar kami yang ngurus karena ini keperluan negara, ucapnya.
Hari ini, Mahfud telah diumumkan sebagai cawapres pendamping Ganjar. Koalisi partai akan mendaftarkan Ganjar dan Mahfud ke KPU pada Kamis (19/10/2023).
Berfokus Pada Penegakkan Hukum
Sebelumnya, Mahfud mengaku penegakan hukum akan menjadi fokus dan harus dituntaskan. Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar maka setengah masalah dari bangsa ini insyaallah tuntas.
Kalau hukumnya bagus maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga misalnya di bidang sosial politik budaya pertahanan keamanan dan ekonominya, kata Mahfud di DPP PDIP, pada hari Rabu (18/10/2023).
Pemberantasan Korupsi Juga Menjadi Fokus Ganjar-Mahfud ke Depan
“Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya, memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi serta memberi perlindungan kepada masyarakat,” kata dia.
Selain itu, Mahfud juga menyinggung soal perbedaan dan toleransi yang merupakan firman Tuhan.
“Demokrasi menghargai perbedaan dan perbedaan itu adalah fitrah, ciptaan Tuhan. Perbedaan di antara manusia baik ras, suku maupun agama itu karena diciptakan dan dikehendaki oleh Tuhan,” kata Mahfud.
“Indonesia yang beragam membutuhkan toleransi dan ekspektasi,” pungkasnya.
KPU membuka pendaftaran bakal capres dan cawapres di Jakarta, pada tanggal 19-25 Oktober 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.
Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.