Minggu, Desember 3, 2023
No menu items!

Polisi Panggil Pelapor Hingga Saksi Terkait Insiden Pelarangan Peliputan Wakil Walikota Padang

Must Read
Sumbar, Radar BI | Polisi dikabarkan segera memanggil pelapor hingga sejumlah saksi yang terkait dalam insiden kasus pelarangan awak media meliput pelantikan Wakil Wali Kota (Wawako) Padang.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (9/5/2023). Laporan dilayangkan ke polisi Rabu (10/5/2023) selang sehari pasca insiden tersebut.

“Minggu depan segera kami panggil, baik dari pelapor, terlapor, saksi, korban hingga ahli dari Dewan Pers,” kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistyawan, pada hari Jumat (12/5/2023) siang.

BACA JUGA  Luput dari Pengawasan Orang Tua, 3 Balita Tewas Tenggelam di Sungai Ranah Parak Rumbio

Dwi menjelaskan, pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan dari sejumlah pihak sebelum polisi mengambil keputusan.

“Nanti, dari sana baru bisa ditentukan apa langkah selanjutnya yang akan diambil,” katanya.

Terkait ini, “founder” Forum Komunitas Wartawan Sumbar (FKW-Sumbar) Herman Tanjung sangat mengapresiasi atas apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistyawan.

BACA JUGA  Kuota Calon Haji Sumbar 4.613, Kemenag Sumbar: 550 Koper Jemaah Haji Tiba di Asrama Haji Tabing Padang

Menurut Herman Tanjung, aksi larangan liputan tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada dalangnya, Mahyeldi selaku Gubernur harus bertindak, cari tahu siapa dalang dibalik dilema itu, usut oknum yang sudah merusak citranya. Bila perlu, copot mereka dari jabatannya.

Kedepannya harap Herman, para pemangku kepentingan publik di Sumbar harus nyadar, mereka adalah pelayan. Sebab, gaji pokok yang mereka terima tiap bulan itu bersumber dari titik peluh masyarakat yang dipungut melalui pajak, bukan uang dari nenek moyang.

Untuk diketahui, wartawan adalah perpanjangan tangan dari masyarakat. Jadi, jangan se enaknya melecehkan.

BACA JUGA  Polda Kalteng Berhasil Ungkap 17 Kasus Narkoba Dalam 1 Bulan, Kapolda Musnahkan Barang Bukti 1,9 Kg Sabu

Kedepannya, alangkah baiknya sebelum membuat kebijakan pikir dulu apa dampaknya, Terkait dilema ini, FKW akan terus menggiringnya sampai tuntas, tegasnya.

Iklan

Latest News

Ketua KBPKL Padang Idman di Vonis 4 Bulan Penjara

Sumbar, Radar BI | Sidang putusan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Idman, Ketua Keluarga Besar Pedagang Kaki Lima (KBPKL),...

Artikel Lain Yang Anda Suka