Jakarta, Radar BI | Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan ada sejumlah uang bantuan sosial (Bansos) yang belum tersalurkan ke masyarakat. Uang tersebut ‘nyangkut’ di bank.
Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI. Risma mengatakan, sebetulnya bansos tersebut sudah ditransfer oleh pihaknya ke perbankan untuk diteruskan ke masyarakat.
“Jadi kita sudah salurkan bansos. Nyampe ke rekening, tapi dia tidak transaksi, mungkin jauh ke bank. Jadi ini rata-rata yang dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) ada selisih itu,” jelasnya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).
Adapun Bansos yang tersangkut ini kebanyakan merupakan yang menyasar daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Kendala ini ditemuinya untuk dana yang disalurkan lewat bank. Sedangkan untuk yang melalui PT Pos tak mengalami kendala.
“Tapi kalau dengan PT Pos nggak. Karena janjiannya mereka antar kalau mereka nggak ngambil,” ujarnya.
Risma pun mencontohkan untuk Bansos Program Keluarga Harapan (PKH). Realisasi dari sukses salur sebesar Rp 28,19 triliun atau 98,20%. Sementara untuk transaksinya sebesar Rp 27,88 triliun atau 97,30p%. Dengan demikian ada selisih sekitar 0,9%, atau sebesar Rp 310 miliar.
“Program sembako atau BPNT, anggaran Rp 45,1 triliun, sukses salur Rp 44,7 triliun atau 99,23 persen. Transaksi Rp 44,2 triliun atau 98 persen,” kata Risma.
“Nah ini di antaranya ada saldo nol itu kemungkinan,” sambungnya.
Di samping itu, ada tantangan lainnya yang dihadapi Kemensos. untuk memperoleh data keluarga penerima manfaat (KPM), pihaknya haru mengkonfirmasi ke perbankan.
Untuk mempermudah proses, dirinya telah mengajukan dashboard-nya ke perbankan, namun hingga saat ini belum ada tanggapan.
“Tapi kalau tahu KPM-nya kami bisa cek langsung dan kami bisa konfirmasi ke bank. Karena kami melihat sesuai kesepakatan perjanjian kerja sama, saya minta dashboard sampai sekarang saya sudah kirim surat berkali-kali, nggak dikasih,” ujarnya.
Karena kondisi ini, pihaknya hanya dapat menerima komplain-komplain dari masyarakat dan menyampaikannya kepada perbankan. Ruang gerak dalam hal pengawasan penyaluran pun menjadi terbatas.
“Kami tak punya dashboard untuk memantau transaksi itu. Jadi kami tahunya utuh gitu. Jadi utuh saja sekian (nominal total), nggak transaksi. Cuman nggak transaksinya, kami nggak tahu,” pungkasnya.
