Radar Berita Indonesia – Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencuat sebagai dua tokoh yang dinilai layak dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto apabila terjadi pergantian Wakil Presiden Republik Indonesia menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Usulan AHY dan Ganjar Pranowo tersebut disampaikan Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing, di tengah dinamika politik nasional menyusul kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI.
Gibran disebut telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).
Perkembangan tersebut menjadi perhatian publik karena posisi wakil presiden merupakan bagian penting dalam struktur kepemimpinan nasional. Apabila pengunduran diri tersebut benar-benar diproses sesuai ketentuan konstitusi, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden perlu mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelumnya, dinamika politik terkait posisi Gibran juga diwarnai langkah sejumlah anggota DPR RI yang disebut telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan.
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi dikabarkan terlibat dalam pengajuan tersebut, menyusul polemik mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) dan persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Di tengah situasi politik yang berkembang, Emrus menyampaikan pandangannya mengenai sosok yang dinilai tepat untuk mendampingi Prabowo apabila kursi wakil presiden nantinya mengalami pergantian.
Menurut Emrus, posisi wakil presiden sebaiknya tidak berasal dari Partai Gerindra. Alasannya, Prabowo Subianto merupakan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Oleh karena itu, menurutnya, akan lebih baik apabila posisi wakil presiden diisi tokoh dari partai politik berbeda.
Ia menilai komposisi kepemimpinan nasional yang berasal dari partai politik yang sama kurang ideal jika dilihat dari tradisi dan dinamika politik Indonesia pada era reformasi.
“Kalau misalnya wakil presiden dari Gerindra, saya kira kurang begitu eloklah, presidennya Gerindra, wakil presidennya adalah dari Gerindra,” kata Emrus, Jumat (13/11/2026).
Ganjar Pranowo Dinilai Memiliki Pengalaman Pemerintahan
Dari sejumlah nama yang berpotensi masuk dalam pembahasan politik tersebut, Emrus secara khusus menyebut Ganjar Pranowo sebagai salah satu figur yang dinilainya memiliki kapasitas untuk mendampingi Prabowo.
Menurutnya, Ganjar mempunyai pengalaman di bidang legislatif maupun eksekutif. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode, Ganjar pernah menjadi anggota DPR RI.
Pengalaman tersebut, menurut Emrus, menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menilai kemampuan seorang calon wakil presiden, terutama dalam memahami proses legislasi, pemerintahan, serta pengelolaan kebijakan publik.
“Saya kira sangat pas kalau itu diwacanakan dan dijadikan wakil presiden yaitu Ganjar Pranowo,” ujarnya.
Selain Ganjar, Emrus juga menyodorkan nama AHY sebagai alternatif. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dinilai mempunyai kekuatan politik dan pengalaman kepemimpinan yang dapat menjadi pertimbangan dalam membangun konfigurasi pemerintahan nasional.
“Untuk itu calon kandidat yang lebih pas mendampingi Prabowo Subianto adalah Ganjar Pranowo dan AHY Ketua Demokrat,” kata Emrus.
Emrus juga mempertimbangkan kekuatan politik partai yang berada di belakang kedua tokoh tersebut. Ganjar merupakan kader PDI Perjuangan, sedangkan AHY memimpin Partai Demokrat. Kedua partai memiliki perwakilan di DPR RI dan dapat menjadi bagian dari konfigurasi politik dalam pemerintahan.
Ia menilai dukungan politik dari berbagai kekuatan partai dapat membantu menjaga stabilitas pemerintahan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan parlemen.
Emrus menyebut PDI Perjuangan memiliki lebih dari 100 kursi di DPR RI, sementara Partai Demokrat memiliki jumlah kursi yang lebih sedikit.
“Jadi sangat lebih stabil nanti situasi pemerintahan kita, pengelolaan kenegaraan kita, bangsa kita, ketika Prabowo Subianto memiliki wakil presiden yaitu Ganjar Pranowo,” tuturnya.
Meski demikian, pandangan tersebut merupakan analisis pribadi Emrus sebagai pengamat komunikasi politik, bukan keputusan resmi pemerintah ataupun usulan formal dari partai politik terkait.
Bagaimana dengan Anies Baswedan?
Selain Ganjar dan AHY, Emrus turut menyinggung nama Anies Baswedan, yang juga pernah menjadi pesaing Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dalam pandangannya, Ganjar dinilai mempunyai pengalaman pemerintahan yang lebih lengkap dibandingkan Anies, terutama karena pernah menjalani tugas di lembaga legislatif dan eksekutif.
Ganjar diketahui pernah menjadi anggota DPR RI sebelum dipercaya memimpin Provinsi Jawa Tengah selama dua periode. Sementara itu, Anies memiliki pengalaman sebagai Gubernur DKI Jakarta serta pernah menduduki jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Emrus menilai pengalaman Ganjar di parlemen dan pemerintahan daerah menjadi modal penting apabila dirinya dipertimbangkan untuk menduduki posisi wakil presiden.
“Karena dari sudut kapabilitas, Ganjar Pranowo saya kira sosok yang sangat luar biasa. Dia memiliki pengalaman yang lengkap di dalam mengurus negara dibanding Anies Baswedan,” katanya.
Tidak hanya menyoroti pengalaman pemerintahan, Emrus juga memberikan penilaian terhadap karakter dan komunikasi politik kedua tokoh tersebut.
Menurutnya, Ganjar dinilai lebih mencerminkan sikap nasionalis dan pluralis serta mampu merepresentasikan semangat kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Sebaliknya, Emrus menyampaikan kritik terhadap pola komunikasi politik Anies yang menurut penilaiannya masih mengarah pada eksklusivitas kelompok tertentu.
“Ganjar Pranowo lebih mencerminkan pluralitas dan nasionalis kebersamaan dibanding sosok Anies Baswedan,” ujarnya.
Penilaian tersebut merupakan pandangan subjektif narasumber dan tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan objektif mengenai karakter maupun sikap politik kedua tokoh.
Pengisian Jabatan Wakil Presiden Menunggu Mekanisme Konstitusional
Terlepas dari munculnya nama Ganjar Pranowo dan AHY, pembahasan mengenai calon pengganti wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari ketentuan konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatannya, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, penentuan pengganti wakil presiden bukan semata-mata persoalan rekomendasi pengamat, kekuatan partai politik, ataupun dinamika dukungan di parlemen. Prosesnya harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang telah diatur dalam konstitusi.
Hingga munculnya usulan tersebut, nama Ganjar Pranowo dan AHY masih sebatas wacana yang disampaikan Emrus Sihombing. Belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto maupun keputusan konstitusional yang menetapkan siapa figur yang akan mengisi posisi Wakil Presiden RI.
Perkembangan politik selanjutnya akan sangat bergantung pada kepastian status jabatan Gibran, proses ketatanegaraan yang berlaku, serta keputusan politik dan konstitusional yang diambil oleh lembaga negara berwenang.
Publik pun menantikan bagaimana arah dinamika politik nasional ke depan, termasuk kemungkinan munculnya nama-nama lain dalam pembahasan mengenai sosok yang dinilai tepat mendampingi Prabowo Subianto hingga akhir masa pemerintahan. (*)
