Radar Berita Indonesia – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya menjadi momentum penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia.
Di tengah dinamika politik nasional, proses pengisian jabatan Wakil Presiden Gibran yang kosong perlu dilaksanakan secara konstitusional, transparan, dan mengutamakan kepentingan bangsa serta negara.
Momentum tersebut juga membuka ruang bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Sosok yang diusulkan diharapkan tidak hanya memiliki kapasitas kepemimpinan, tetapi juga integritas, independensi, profesionalisme, dan kemampuan mendukung keberlangsungan pemerintahan.
Pandangan tersebut disampaikan Akmal, S.Sos., Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Ekasakti (Unes), dalam tulisan opini bertanggal Jakarta, 12 November 2026.
Menurut Akmal, pergantian Wakil Presiden tidak seharusnya semata-mata menjadi arena kompromi dan pembagian kepentingan politik. Sebaliknya, proses tersebut harus menjadi kesempatan untuk menghadirkan figur yang benar-benar mampu menjalankan tugas kenegaraan, membantu Presiden, serta memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pengunduran Diri Gibran Memasuki Proses Ketatanegaraan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Gibran meminta agar surat pengunduran diri tersebut segera diproses. Pimpinan MPR selanjutnya akan menggelar rapat untuk membahas langkah-langkah konstitusional berikutnya.
Sebelum menyampaikan surat kepada MPR, Gibran juga telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena untuk pertama kalinya mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden melalui pengunduran diri perlu diproses dalam pemerintahan hasil Pemilu 2024.
Bagi Akmal, perkembangan tersebut harus disikapi secara bijaksana. Stabilitas pemerintahan dan keberlangsungan program pembangunan nasional harus tetap menjadi prioritas.
Mekanisme Penggantian Wakil Presiden Menurut UUD 1945
Akmal menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan satu orang Wakil Presiden secara langsung. Presiden harus mengusulkan dua nama calon, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.
Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden. Presiden mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan.
Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua calon yang diajukan Presiden.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan sesuai mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Presiden Memiliki Ruang Mengusulkan Figur Independen
Menurut Akmal, konstitusi tidak secara khusus mewajibkan calon pengganti Wakil Presiden berasal dari partai politik tertentu.
Hal tersebut memberikan ruang kepada Presiden untuk mempertimbangkan figur dari berbagai latar belakang, sepanjang memenuhi seluruh persyaratan konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, Akmal menyarankan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan dua calon Wakil Presiden yang memiliki karakter independen dan profesional.
“Presiden perlu melihat kepentingan bangsa dalam menentukan calon pengganti Wakil Presiden. Jangan sampai proses ini hanya menjadi bagian dari kompromi politik atau kepentingan kelompok tertentu. Yang dibutuhkan Indonesia adalah figur yang memiliki integritas, kemampuan, dan komitmen kuat untuk mengabdi kepada negara,” demikian pandangan Akmal.
1. Independen: Tidak Terikat Kepentingan Kelompok
Akmal menilai independensi menjadi salah satu karakter penting yang harus dimiliki seorang Wakil Presiden.
Independen bukan sekadar tidak menjadi anggota partai politik, melainkan memiliki kemampuan mengambil keputusan secara objektif, tidak mudah dipengaruhi tekanan kelompok, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Menurutnya, sosok independen setidaknya memiliki sejumlah karakter, antara lain:
– Tidak terikat pada kepentingan politik praktis kelompok tertentu.
– Mampu mengambil keputusan secara objektif dan bertanggung jawab.
– Tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas kenegaraan.
– Berani memberikan pandangan kritis dan konstruktif kepada Presiden.
– Mampu menjalin komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
– Mengutamakan persatuan dan kepentingan nasional.
Figur dengan karakter tersebut diharapkan dapat menjadi mitra strategis Presiden dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memperkuat persatuan nasional.
Independensi juga harus tercermin dalam sikap dan kebijakan, bukan hanya melalui status atau latar belakang politik seseorang.
2. Profesional: Memiliki Kompetensi dan Rekam Jejak
Selain independen, calon Wakil Presiden juga harus memiliki kemampuan profesional yang dapat dibuktikan melalui pengalaman, kompetensi, dan rekam jejak pengabdian.
Akmal berpandangan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi simbolis atau pelengkap kepemimpinan nasional. Jabatan tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung Presiden menjalankan roda pemerintahan.
Oleh sebab itu, figur yang dipilih harus memahami tata kelola pemerintahan, birokrasi, pembangunan nasional, persoalan ekonomi, serta berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.
Beberapa kriteria profesional yang perlu dipertimbangkan meliputi:
– Memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik dan terukur.
– Memahami sistem pemerintahan dan tata kelola birokrasi.
– Memiliki pengalaman dalam bidang pembangunan dan pelayanan publik.
– Mampu bekerja berdasarkan data, kajian, dan pertimbangan objektif.
– Memiliki kemampuan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
– Berorientasi pada hasil serta mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan.
Dengan kemampuan tersebut, Wakil Presiden diharapkan dapat membantu memastikan program-program pemerintah terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
3. Independensi dan Profesionalisme Harus Berjalan Bersamaan
Akmal menegaskan bahwa independensi tanpa profesionalisme tidak cukup untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Begitu pula profesionalisme tanpa integritas dan independensi berpotensi membuat seorang pejabat terjebak dalam kepentingan kelompok tertentu.
Kedua karakter tersebut harus berjalan beriringan.
Wakil Presiden harus mampu menjadi mitra kerja Presiden yang dapat dipercaya, memberikan masukan secara objektif, serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan.
Figur tersebut juga harus mampu membangun komunikasi dengan lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Dengan demikian, keberadaan Wakil Presiden tidak hanya memperkuat kepemimpinan nasional, tetapi juga meningkatkan kualitas koordinasi pemerintahan.
Jangan Jadikan Pengisian Jabatan Wapres sebagai Ajang Tarik-Menarik Politik
Lebih lanjut, Akmal mengingatkan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak terseret dalam tarik-menarik kepentingan politik.
Menurutnya, waktu dan mekanisme yang diberikan konstitusi harus dimanfaatkan secara efektif. Presiden perlu mempertimbangkan calon berdasarkan kapasitas, integritas, pengalaman, serta kemampuan bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan.
Kepentingan politik memang menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Namun, kepentingan nasional harus tetap ditempatkan di atas kepentingan partai, kelompok, maupun individu.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas, memperkuat persatuan, dan menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Karena itu, sosok Wakil Presiden yang akan dipilih harus memiliki komitmen kuat terhadap konstitusi, demokrasi, supremasi hukum, dan kesejahteraan rakyat.
Mendukung Keberlanjutan Asta Cita Pemerintahan Prabowo
Akmal juga menilai bahwa pergantian Wakil Presiden tidak boleh mengganggu keberlanjutan agenda pembangunan nasional.
Presiden Prabowo Subianto memiliki delapan agenda prioritas atau Asta Cita yang menjadi arah kebijakan pemerintahan.
Agenda tersebut meliputi penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan, energi, dan air; penciptaan lapangan kerja; peningkatan kualitas sumber daya manusia; hilirisasi dan industrialisasi; pembangunan dari desa; reformasi politik, hukum, dan birokrasi; serta penguatan toleransi dan keharmonisan dengan lingkungan dan budaya.
Seluruh agenda tersebut membutuhkan dukungan kepemimpinan yang solid dan koordinasi pemerintahan yang efektif.
Wakil Presiden harus mampu membantu Presiden memastikan kebijakan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan ekonomi harus terus berjalan.
Menurut Akmal, rakyat tidak seharusnya menjadi pihak yang dirugikan akibat dinamika politik di tingkat elite pemerintahan.
Penutup: Momentum Memilih Wakil Presiden yang Berintegritas
Pada akhirnya, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka harus menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR RI. Karena itu, pilihan yang diajukan hendaknya didasarkan pada pertimbangan kepentingan nasional, bukan semata-mata perhitungan politik jangka pendek.
Akmal berharap Presiden dapat mempertimbangkan figur yang independen, profesional, berintegritas, memiliki pengalaman, serta mempunyai kemampuan nyata dalam membantu menjalankan pemerintahan.
“Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang bukan hanya memiliki kedudukan tinggi, tetapi juga memiliki kapasitas, keberanian, integritas, dan komitmen untuk bekerja bagi rakyat. Sosok yang mampu menjadi mitra strategis Presiden, menjaga persatuan bangsa, serta memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan,” demikian pandangan Akmal.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kuatnya kepemimpinan Presiden, tetapi juga oleh kualitas orang-orang yang mendampinginya dalam menjalankan amanah konstitusi.
Dengan Wakil Presiden yang independen dan profesional, diharapkan pemerintahan dapat semakin solid, pembangunan nasional berjalan berkesinambungan, dan cita-cita mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, serta sejahtera dapat semakin mendekati kenyataan.
Semoga Indonesia semakin maju, rakyat semakin makmur dan sejahtera.
Penulis: Akmal, S.Sos.
Alumni Fisipol Universitas Ekasakti (Unes)
Editor: Dedi Prima Maha Rajo Dirajo.
