Radar Berita Indonesia – Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Mohammad Syafii, mengungkap bahwa 553 orang masih hilang akibat bencana banjir bandang yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Basarnas juga telah mengerahkan anjing pelacak (K9) untuk mempercepat pencarian para korban yang belum ditemukan.
Data tersebut merupakan laporan resmi Basarnas per Selasa (2/12/2025) pukul 10.00 WIB. Dalam laporan terbaru itu, tercatat 583 korban meninggal dunia telah dievakuasi.
“Hari ini operasi SAR terus dilaksanakan. Berdasarkan pembaruan data pukul 10.00 WIB, total korban meninggal dunia mencapai 583 orang, sementara 553 lainnya masih dalam pencarian,” ujar Syafii seusai rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pencarian Diperluas, K9 Diterjunkan
Syafii menjelaskan bahwa seluruh unsur di lapangan dikerahkan, mulai dari tim darat hingga dukungan dari TNI–Polri.
Kondisi lapangan yang mulai terbuka memungkinkan penggunaan K9 untuk mendeteksi korban yang tertimbun material banjir.
“Karena akses sudah mulai terbuka, kami mengerahkan K9 untuk membantu pencarian,” katanya.
Tantangan: Lumpur Tebal Bercampur Kayu
Ia mengakui bahwa proses pencarian menghadapi tantangan berat. Lumpur tebal yang mengering, bercampur kayu dan puing, menyulitkan tim SAR menjangkau titik-titik yang diduga menjadi lokasi korban.
“Lumpur yang tebal dan mulai mengering, ditambah campuran kayu, menjadi kendala utama. Karena itu kami membutuhkan bantuan K9,” jelasnya.
Perbedaan Data Basarnas dan BNPB
Syafii turut menjelaskan adanya perbedaan jumlah korban meninggal antara Basarnas dan BNPB.
Berdasarkan data BNPB per pukul 12.55 WIB, korban meninggal tercatat 659 orang, sementara data Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang diperbarui pukul 10.00 WIB menunjukkan 583 korban.
Menurut Syafii, Basarnas menggunakan prosedur baku yang berhubungan erat dengan verifikasi identitas korban serta proses santunan hak keluarga.
“BNPB adalah koordinator seluruh laporan dari berbagai unsur Pemerintah Daerah, TNI, Polri. Sementara Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan hanya mencatat korban yang berhasil kami evakuasi langsung. Data kami harus bisa dipertanggungjawabkan karena berkaitan dengan hak-hak keluarga korban,” tegasnya.
