Jakarta, Radar BI | Total 28 orang Terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Kamis (6/4/2023).
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengungkapkan, Tim KPK melakukan OTT di empat wilayah, yakni di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, dan Jakarta.
“Dari kegiatan tangkap tangan ini, Tim KPK mengamankan 28 orang, Kamis, 6 April, sekitar 9 malam,” kata Alexander Marwata, Jumat (7/4/2023) di KPK, Jakarta.
28 orang yang turut diamankan yakni Muhammad Adil, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, BS, Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih (FN), Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Kepulauan Meranti, ES.
Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, M Fahmi Aressa (MFA) dan pemilik trevel umrah PT TM, RZ.
“Ada 28 (orang yang diamankan, red) selebihnya saya tidak bacakan, (mereka) sebagai saksi,” kata Alex.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, sebagai tersangka korupsi.
Dia diduga menerima setoran dari pada kepala SKPD Pemkab Kepulauan Meranti, fee dari PT TM, dan fee sejumlah proyek.
Selain itu, Muhammad Adil juga diduga menyuap auditor BPK, M Fahmi Aressa. Lebih lanjut, Kepala SKPD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih dan Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa juga berstatus tersangka.
KPK juga berhasil mengamankan barang bukti dugaan korupsi yakni uang sejumlah Rp.26,1 miliar dari berbagai pihak. KPK akan terus mendalami apakah masih ada penerimaan lainnya.
Tentunya hal ini akan ditindaklanjuti dan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik yang terdiri dari kegiatan tangkap tangan.
Diamankan uang sejumlah Rp.1,7 miliar yang terdiri dari Rp1 miliar yang diterima oleh auditor BPK dan selebihnya diterima dari SKPD dari pemotongan uang pengganti maupun uang persediaan, pungkasnya.
Sementara itu, terkait kejadian ini Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal.
Untuk langkah selanjutnya, semua kebijakan akan dialihkan kepada saya sebagai Plh Bupati Meranti.
Jadi, roda pemerintahan tetap berjalan, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, ujar Asmar kepada wartawan, dilansir Antara, pada hari Sabtu (8/4/2023).
Asmar mengaku telah memanggil sekretaris daerah (sekda), asisten dan seluruh pimpinan OPD ke rumah dinasnya. Hal itu dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal seperti biasanya.
Dia lalu mengatakan seluruh jajaran pejabat diminta tetap bekerja optimal dalam hal pelayanan publik.
Ditanyai perihal OTT Adil, Asmar sedikit bicara. Asmar hanya menjawab menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap KPK.
“Kalau ruangan yang kena segel, biarkan saja disegel, tidak bisa diganggu. Kami tetap menunggu perintah dari KPK. Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat itu yang kami utamakan,” katanya.
Asmar juga mengaku tak tahu dengan pasti soal sosok-sosok pejabat yang terseret dalam kasus dugaan korupsi ini.
“Saya tidak tahu (soal pejabat yang diamankan), mohon maaflah,” tutur dia.
“Kalau (kekosongan jabatan) itu yang terjadi nanti, insya Allah, secepatnya kami isi. Kami akan berkoordinasi dahulu dengan BKD dan Sekda supaya ini cepat berjalan dan tidak ada yang terhambat,” pungkas Asmar.
