Radar Berita Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di SD Madinatushalam, Dusun XIII, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menuai keluhan dari sejumlah wali murid. Mereka menyoroti kualitas makanan yang dinilai kurang layak untuk dikonsumsi oleh para siswa.
Salah seorang wali murid, Riry Susanti S, menyampaikan kekecewaannya terhadap makanan yang dibagikan kepada anak-anak dalam program tersebut. Menurutnya, menu yang diberikan berupa roti, nugget, dan apel kecil, namun kondisi nugget yang dibagikan dinilai kurang baik.
Riry mengungkapkan bahwa nugget yang diterima anak-anak tampak berminyak dengan warna yang kurang menarik. Ia bahkan menduga minyak yang digunakan untuk menggoreng makanan tersebut merupakan minyak bekas.
“Minyaknya seperti minyak bekas, baunya seperti bau ikan. Warnanya juga tidak bagus. Saat dipencet, minyaknya keluar semua,” ujar Riry kepada wartawan, pada Senin (9/3/2026)
Selain kualitas makanan, ia juga mempertanyakan apakah makanan yang dibagikan kepada siswa telah melalui proses uji kelayakan dan standar gizi sebelum didistribusikan kepada anak-anak di sekolah.
Karena merasa ragu dengan kualitas makanan tersebut, Riry mengaku terkadang tidak memberikan makanan itu kepada anaknya jika dinilai tidak layak untuk dikonsumsi.
“Kalau memang kelihatan tidak bagus, saya tidak kasih ke anak saya. Takutnya malah tidak sehat,” katanya.
Menurut Riry, program MBG pada dasarnya merupakan program yang baik karena bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak sekolah. Namun ia menilai pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan kualitas bahan makanan, kebersihan, serta proses pengolahan makanan.
Ia juga menilai porsi dan penyajian makanan yang diberikan kepada siswa terlihat kurang pantas bagi anak-anak sekolah.
Karena itu, Riry berharap pihak penyelenggara program dapat melakukan evaluasi terhadap sistem pelaksanaan MBG agar benar-benar memberikan manfaat bagi para siswa.
Bahkan, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan alternatif mekanisme lain dalam penyaluran bantuan, seperti pemberian bantuan secara tunai kepada orang tua siswa. Menurutnya, orang tua lebih memahami kebutuhan gizi anak-anak mereka di rumah.
“Kalau diberikan kepada orang tua, mungkin bisa lebih tepat. Karena orang tua yang lebih tahu makanan apa yang dibutuhkan anaknya,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh beberapa wali murid lainnya. Mereka berharap pihak sekolah maupun instansi terkait dapat segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.
Para orang tua menilai program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah itu seharusnya dilaksanakan dengan standar kualitas yang baik serta pengawasan yang ketat.
Menurut mereka, jika program MBG benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak, maka kualitas bahan makanan, kebersihan, hingga proses pengolahan makanan harus menjadi perhatian utama.
Selain itu, para wali murid juga meminta pihak penyedia makanan maupun pengelola program lebih transparan terkait proses pengadaan bahan makanan serta pengolahan makanan sebelum dibagikan kepada siswa.
Hal tersebut dinilai penting agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tetap terjaga.
“Program ini sebenarnya sangat baik untuk membantu kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Namun pelaksanaannya harus benar-benar diawasi agar makanan yang diberikan sehat dan layak dimakan,” ujar salah seorang wali murid lainnya.
Para wali murid berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat turun langsung melakukan pengecekan ke lapangan guna memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa sesuai dengan standar gizi dan tujuan program.
Dengan adanya evaluasi serta pengawasan yang lebih ketat, diharapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan lebih baik serta benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak di sekolah tersebut. (DP)
