Radar Berita Indonesia – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dilaporkan mengalami penurunan signifikan berdasarkan hasil survei nasional terbaru yang dirilis pada Juli 2026.
Penurunan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perubahan persepsi publik terhadap pemerintahan yang telah berjalan lebih dari satu setengah tahun.
Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka sekitar 51,1 persen pada Juli 2026. Angka tersebut turun cukup tajam dibandingkan hasil survei pada November 2025 yang mencapai 81,2 persen.
Hasil survei menunjukkan bahwa kondisi ekonomi menjadi faktor utama yang memengaruhi penilaian masyarakat.
Sebagian besar responden menilai situasi ekonomi nasional mengalami penurunan, ditandai dengan meningkatnya beban biaya hidup, melemahnya daya beli masyarakat, serta kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Persepsi tersebut berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Selain persoalan ekonomi, aspek penegakan hukum juga menjadi perhatian publik. Dalam survei tersebut, semakin banyak responden yang menilai penegakan hukum belum berjalan secara optimal.
Persepsi negatif terhadap kondisi politik nasional juga meningkat dibandingkan survei sebelumnya, sehingga ikut memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
Program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), turut menjadi sorotan. Meski program tersebut merupakan salah satu janji utama pemerintah, pelaksanaannya di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan administratif.
Pemerintah sendiri menyatakan akan melakukan berbagai perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai penurunan tingkat kepuasan publik merupakan dinamika yang lazim terjadi dalam pemerintahan.
Tingkat kepuasan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, keberhasilan pelaksanaan program strategis, stabilitas politik, serta kemampuan pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Meskipun demikian, hasil survei bukan merupakan ukuran mutlak terhadap keberhasilan suatu pemerintahan. Survei hanya menggambarkan opini publik pada periode tertentu dengan metode dan jumlah responden yang telah ditentukan oleh lembaga survei.
Perbedaan waktu pelaksanaan maupun metodologi dapat menghasilkan temuan yang berbeda antara satu lembaga survei dengan lembaga lainnya.
Ke depan, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki implementasi program-program prioritas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. (*)
