Radar Berita Indonesia – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan rencana pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis pada seluruh jenjang satuan pendidikan negeri, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas rencana tersebut. Ia menegaskan biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri tidak semestinya menjadi beban masyarakat.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas, atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo dalam sambutannya, sebagaimana dipantau secara daring.
Menurut Prabowo, perluasan akses pendidikan merupakan salah satu pekerjaan yang harus terus dikejar pemerintah. Ia mengatakan pemerintah selama ini terus bekerja menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Memang akhirnya kami dituduh kurang berkomunikasi. Kurang berkomunikasi, karena kita kerja terus, kita ngejar. Rakyat tidak bisa menunggu lagi,” ujarnya.
Soroti Guru hingga Hakim
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung sejumlah pekerjaan rumah pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur di desa, renovasi sekolah, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan aparat penegak hukum.
Ia menyebut perbaikan gaji guru dan hakim perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurut Prabowo, peningkatan kesejahteraan tersebut juga berkaitan dengan upaya memperkuat integritas pelayanan publik dan penegakan hukum.
“Gaji-gaji guru harus diperbaiki, gaji-gaji hakim harus diperbaiki. Karena kita mau menghabiskan korupsi, kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, kita tidak mau hakim-hakim kita dibeli,” katanya.
Prabowo juga menyebut tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Perawat-perawat kita harus diurus, dokter-dokter kita harus diurus,” lanjutnya.
Singgung Sumber Pendanaan
Terkait rencana pendidikan gratis, Prabowo menyebut pengembalian uang negara yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagai salah satu sumber yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan ketika Prabowo menanggapi kemungkinan munculnya pertanyaan mengenai sumber pembiayaan program pendidikan gratis.
“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dicolong, yang dicuri,” ujar Prabowo.
Namun, hingga pernyataan tersebut disampaikan, rencana pendidikan gratis untuk seluruh jenjang pendidikan negeri itu masih akan dibahas melalui rapat terbatas pemerintah.
Karena itu, mekanisme pelaksanaan, cakupan biaya yang akan ditanggung negara, serta skema penganggarannya masih menunggu pembahasan dan keputusan pemerintah.
Sebelumnya, dalam pidato mengenai RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026, Prabowo juga menyampaikan komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan gratis di sekolah negeri. Pemerintah pada 2027 turut memprioritaskan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran.
Rencana tersebut menempatkan akses pendidikan sebagai salah satu agenda yang kembali mendapat perhatian pemerintah, khususnya untuk memastikan pendidikan pada satuan pendidikan negeri dapat dijangkau masyarakat tanpa menjadi beban biaya pendidikan. (*)
