Radar Berita Indonesia – Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K), mengungkapkan tantangan besar pemerintah dalam menekan penularan tuberkulosis (TB) di Indonesia. Meski penemuan dan pengobatan pasien TB terus menunjukkan peningkatan, pemerintah menilai upaya tersebut harus dibarengi dengan penguatan pencegahan, khususnya pemeriksaan terhadap kontak erat pasien.
Hal itu disampaikan dr. Benjamin dalam wawancara dengan Radar Berita Indonesia di salah satu hotel berbintang di Kota Padang, Jumat (18/9/2026) sore.
Wamenkes menjelaskan, pada 2024 diperkirakan terdapat sekitar 824.500 kasus TB di Indonesia. Namun, berdasarkan data yang dipaparkannya, kasus yang berhasil ditemukan saat itu baru sekitar 48 persen dari estimasi tersebut.
Pada 2025, angka penemuan kasus yang disampaikan Wamenkes meningkat hingga sekitar 1.967.000 kasus. Di sisi lain, cakupan pengobatan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, peningkatan penemuan dan pengobatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya penanggulangan TB. Namun, persoalan TB tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengobati pasien yang telah terdiagnosis.
“Bagaimana mau berhasil memberantas kasus TB kalau terjadi infeksi?” ujar Benjamin.
Pencegahan Harus Menyasar Kontak Erat
Wamenkes mencontohkan kondisi penanggulangan TB di Kabupaten Bandung. Pada 2024, tercatat sekitar 15 ribu kasus TB. Tingkat penemuan kasus disebut mencapai sekitar 97 persen, sedangkan pasien yang mendapatkan pengobatan sekitar 95 persen. Adapun angka keberhasilan pengobatan disebut berada di atas 90 persen.
Namun, pada 2025 jumlah kasus yang tercatat masih berada di kisaran 15 ribu kasus.
Menurut Benjamin, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa keberhasilan menemukan dan mengobati pasien belum secara otomatis membuat jumlah kasus baru menurun.
“Orangnya berbeda, tetapi jumlahnya sama banyaknya. Berarti ada masalah,” jelasnya.
Foto bersama pada Konferensi Kerja Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (KONKER PDPI) XVIII Tahun 2026 yang digelar di Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan tersebut menjadi forum bagi para dokter spesialis paru untuk memperkuat silaturahmi, kolaborasi, serta membahas berbagai agenda organisasi dan perkembangan pelayanan kesehatan paru.
Ia mengatakan, salah satu tantangan dalam pengendalian TB adalah selama ini perhatian besar diberikan kepada pasien yang sudah sakit dan menjalani pengobatan. Sementara itu, orang-orang yang melakukan kontak erat dengan pasien juga perlu mendapatkan pemeriksaan untuk mencegah terjadinya penularan berikutnya.
Wamenkes menyebut pada 2025 terdapat sekitar 867 ribu orang yang menjalani pengobatan TB. Dengan jumlah tersebut, menurut dia, terdapat ratusan ribu rumah yang perlu menjadi sasaran pemeriksaan kontak erat.
Setiap anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama maupun memiliki kontak erat dengan pasien perlu diperiksa sesuai ketentuan medis.
“Berapa pun orang dalam rumah itu harus diperiksa. Yang tidak sakit dapat obat pencegahan, yang sakit harus diobati,” katanya.
Pengendalian TB Membutuhkan Dukungan Pemerintah Daerah
Benjamin menegaskan, pengendalian TB tidak dapat dilakukan Kementerian Kesehatan seorang diri. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan pengobatan. Namun, mendatangkan masyarakat untuk menjalani pemeriksaan hingga ke tingkat rumah tangga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan jejaring masyarakat.
Karena itu, ia mengaku terus membangun komunikasi dengan para gubernur serta pemerintah kabupaten dan kota di berbagai daerah.
“Saya butuh bantuan Pak Gubernur, butuh bantuan Pak Bupati, butuh kader Posyandu. Kami mampu memeriksa, tetapi mendatangkan orang itu tidak bisa kami lakukan sendiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan di tingkat daerah melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Puskesmas dan Posyandu juga berperan penting dalam menjangkau masyarakat secara langsung.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat pengendalian TB membutuhkan kerja lintas sektor dan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan medis.
CKG Jadi Sarana Deteksi Dini
Selain penguatan program penanggulangan TB, Wamenkes juga menyinggung program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan deteksi dini berbagai masalah kesehatan.
Melalui pemeriksaan kesehatan, pemerintah tidak hanya berupaya menemukan kasus TB, tetapi juga mendeteksi sejumlah penyakit dan faktor risiko lainnya, seperti penyakit paru, diabetes, dan hipertensi.
Benjamin menilai masih banyak masyarakat yang belum terbiasa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Akibatnya, sejumlah penyakit baru diketahui setelah kondisinya berkembang lebih berat.
Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara aktif dinilai penting agar masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal dan mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan.
Target 2029, Kasus TB Ditargetkan Turun 50 Persen
Wamenkes mengatakan pemerintah kini ingin mengubah pendekatan dalam penanggulangan TB. Tidak hanya berfokus pada pengobatan pasien, pemerintah juga memperkuat penemuan aktif, pemeriksaan kontak erat, pencegahan, serta keterlibatan masyarakat.
Ia menyebut pemerintah menargetkan penurunan kasus TB sebesar 50 persen pada 2029.
Menurut Benjamin, target tersebut membutuhkan perubahan pola kerja secara menyeluruh, termasuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya.
“Kalau kita melakukan ini semua secara extraordinary, maka ada harapan 2029 kasusnya turun,” ujarnya.
Wamenkes Minta Media Ikut Perkuat Edukasi Masyarakat
Dalam upaya memutus mata rantai penularan TB, Wamenkes juga menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat.
Menurutnya, edukasi mengenai pemeriksaan kesehatan, deteksi dini, serta pemeriksaan terhadap kontak erat pasien TB harus disampaikan secara luas agar masyarakat memahami pentingnya pencegahan.
“Tanpa media, bagaimana menyampaikan kepada masyarakat? Siapa yang sampai ke sana?” katanya.
Ia menambahkan, pengendalian TB membutuhkan waktu, konsistensi, data yang akurat, serta partisipasi masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap penanggulangan TB tidak berhenti pada penemuan dan pengobatan pasien, tetapi juga mampu memperkuat pencegahan dan memutus rantai penularan sehingga jumlah kasus dapat ditekan secara bertahap.
Penulis: Dedi Prima Maha Rajo Dirajo.
