Radar Berita Indonesia – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, mengapresiasi persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terhadap Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Menurut Rahmad Sukendar, kepercayaan tersebut menjadi momentum penting bagi institusi Polri, terutama dalam menghadapi tantangan penegakan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat.
“Saya mengenal beliau sejak lama. Kinerja Komjen Suyudi memang cemerlang, terutama ketika beliau memegang jabatan di BNN. Penanganan terhadap jaringan peredaran narkotika menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan karier beliau,” ujar Rahmad Sukendar kepada awak media di kawasan Tangerang Selatan, Kamis (1/10/2026).
Suyudi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 dan memiliki pengalaman panjang di bidang reserse serta sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri. Ia juga pernah menjabat Kapolda Banten sebelum dipercaya memimpin BNN.
Rahmad Sukendar menyebut latar belakang Suyudi sebagai putra kelahiran Banten menjadi catatan tersendiri. Ia berharap pengalaman yang dimiliki Suyudi dapat menjadi modal dalam menjalankan tugas sebagai orang nomor satu di institusi kepolisian.
Menurut Rahmad, kepemimpinan Polri ke depan tidak hanya ditentukan oleh aspek penegakan hukum, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi dan kepercayaan masyarakat.
“Menurut saya, beliau memang layak dan pantas mendapatkan kepercayaan sebagai Kapolri. Yang paling penting, Suyudi merupakan sosok yang dekat dengan masyarakat. Ini harus menjadi kekuatan dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” kata Rahmad.
Usung Tema “Polisi Bersama Masyarakat”
DPR RI menyetujui Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dalam rapat paripurna pada Kamis (1/10/2026), setelah sebelumnya Komisi III DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap dirinya sebagai calon tunggal Kapolri. Suyudi diusulkan untuk menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Suyudi membawa tema “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai salah satu gagasan kepemimpinannya.
Tema tersebut, menurut Suyudi, diarahkan untuk menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi pelaksanaan tugas kepolisian serta menjadi bagian dari upaya transformasi Polri.
“Tema yang saya usung adalah ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Mengembalikan kepercayaan publik melalui transformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian,” ujar Suyudi dalam uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi III DPR RI.
Dalam pemaparannya, Suyudi juga menyampaikan sejumlah agenda transformasi dan program prioritas yang akan menjadi bagian dari arah kebijakan kepemimpinannya di Polri.
Pergantian pucuk pimpinan Polri tersebut sekaligus menandai dimulainya fase kepemimpinan baru. Suyudi sebelumnya memiliki pengalaman sebagai Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Banten, hingga Kepala BNN.
Harapan BPI KPNPA RI
Rahmad Sukendar berharap kepemimpinan baru Polri dapat memperkuat hubungan antara institusi kepolisian dan masyarakat.
Ia mengatakan, tantangan kepolisian ke depan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut pelayanan publik, transparansi, profesionalisme, serta respons terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Harapan kami, di bawah kepemimpinan Komjen Suyudi, Polri semakin dekat dengan rakyat. Penegakan hukum harus tegas, tetapi tetap mengedepankan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat. Kepercayaan publik harus dijawab dengan kerja nyata,” ujar Rahmad.
Rahmad Sukendar menambahkan, BPI KPNPA RI berharap pergantian kepemimpinan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan kepolisian sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas aparat di tengah masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada Suyudi juga membawa harapan agar agenda reformasi dan peningkatan profesionalisme Polri terus dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (*)
