Radar Berita Indonesia – Sekitar 350 peserta aksi yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara Nusantara, dan Sahabat Polisi menggelar aksi damai di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sekaligus pernyataan komitmen untuk ikut mengawal pelaksanaan program kerja Polri agar berjalan sesuai dengan harapan dan kepentingan masyarakat.
Dalam aksi yang berlangsung dengan pengawalan puluhan personel kepolisian tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap upaya mewujudkan institusi Polri yang profesional, humanis, tegas, transparan, serta semakin dekat dengan masyarakat.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Dr. (H.C.) TB Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., menegaskan bahwa dukungan organisasinya terhadap Kapolri tidak sebatas pernyataan sikap. Menurutnya, dukungan tersebut harus diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat, sinergi kelembagaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program prioritas kepolisian.
“Kami BPI KPNPA RI bersama Jawara Nusantara dan Sahabat Polisi menyatakan dukungan penuh terhadap program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Kami ingin Polri semakin kuat, profesional, humanis, dan benar-benar hadir untuk masyarakat. Kami siap bersinergi, membantu, sekaligus mengawal program-program Kapolri,” tegas Rahmad di hadapan awak media di Mabes Polri.
EMPAT PERSOALAN BESAR MENJADI PERHATIAN
Dalam pernyataannya, Rahmad menyoroti empat persoalan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dan penanganan berkelanjutan dari jajaran kepolisian, yakni pemberantasan premanisme, narkotika, perjudian daring atau judi online, serta dugaan praktik mafia pangan.
Pertama, terkait pemberantasan premanisme. Rahmad meminta kepolisian bertindak tegas terhadap berbagai bentuk intimidasi, pemerasan, ancaman, dan tindakan lain yang mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.
Ia menilai tidak boleh ada kelompok atau individu yang merasa kebal hukum dan bebas melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
Kedua, pemberantasan narkotika. Menurut Rahmad, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyasar pengguna maupun pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap jaringan peredaran, bandar, pengendali, serta pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam melindungi bisnis narkotika.
Ketiga, pemberantasan judi online. Ia mendorong Polri memperkuat upaya pengungkapan jaringan perjudian daring, termasuk menelusuri aliran dana, pihak yang mengendalikan operasional, serta aktor-aktor yang terbukti terlibat.
Rahmad juga menilai koordinasi antara Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) penting untuk memperkuat pencegahan serta penindakan terhadap praktik perjudian daring.
Keempat, pemberantasan dugaan mafia pangan. Rahmad meminta kepolisian meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan praktik penyimpangan dalam distribusi maupun perdagangan pangan yang berpotensi merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Ia turut menilai pengalaman Komjen Pol. Helmy Santika dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan mafia pangan dapat menjadi bahan masukan bagi kepolisian dalam melakukan evaluasi dan pendalaman.
DORONG KONSEP POLISI BERSAMA MASYARAKAT
Selain empat persoalan tersebut, BPI KPNPA RI mendorong penguatan konsep Polisi Bersama Masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih terbuka dan saling percaya antara kepolisian dan warga.
Rahmad berpandangan bahwa keberhasilan kepolisian tidak hanya diukur dari kemampuan mengungkap tindak pidana, tetapi juga dari kualitas pelayanan, kecepatan merespons pengaduan, serta kemampuan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya, Polri perlu semakin membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, memberikan kepastian terhadap laporan yang disampaikan, serta mengedepankan pelayanan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Polisi bukan hanya hadir ketika terjadi kejahatan, tetapi harus hadir sebelum kejahatan terjadi. Masyarakat harus merasa aman, nyaman, dan tidak takut ketika berhadapan dengan aparat kepolisian,” ujarnya.
Ia berharap keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dapat terus ditingkatkan melalui komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan aparat kepolisian di berbagai wilayah.
DUKUNG PROGRAM 100 HARI KAPOLRI DAN PELAKSANAAN POLIRAN
Rahmad juga memberikan perhatian terhadap program 100 hari Kapolri, khususnya program Poliran yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan suatu program kepolisian harus dapat dilihat dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat, baik dalam aspek pelayanan publik, komunikasi, pencegahan gangguan keamanan, maupun pemberdayaan ekonomi.
Ia berharap Poliran tidak hanya menjadi program administratif atau sebatas slogan, tetapi benar-benar diterapkan melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah pedesaan.
Rahmad juga menyoroti pentingnya membuka peluang lapangan pekerjaan dan mendorong kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sebagai salah satu upaya memperkuat kesejahteraan keluarga.
“Kalau masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak, kesejahteraan keluarga akan meningkat. Karena itu, program Poliran perlu dikawal agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk membuka peluang pekerjaan di pedesaan,” jelasnya.
BPI KPNPA RI berharap pelaksanaan program tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan sesuai tugas serta kewenangannya.
RAHMAD INGATKAN KAPOLRI TIDAK TERLENA PUJIAN DAN POLEMIK MEDIA
Di tengah dukungan yang disampaikan melalui aksi damai tersebut, Rahmad juga memberikan pesan kepada Kapolri agar tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memimpin institusi kepolisian.
Ia mengingatkan bahwa pemberitaan media, baik yang bernada positif maupun negatif, seharusnya menjadi bagian dari dinamika informasi publik dan bahan evaluasi, bukan justru mengalihkan perhatian dari pelaksanaan tugas utama.
Menurut Rahmad, keberhasilan seorang Kapolri tidak semestinya hanya diukur dari intensitas pemberitaan atau banyaknya pujian, melainkan dari hasil kerja nyata, peningkatan kualitas pelayanan, penegakan hukum yang adil, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
“Jangan sampai Kapolri terlalu dininabobokan oleh pemberitaan positif sehingga kehilangan fokus terhadap pekerjaan utama. Ukuran keberhasilan seorang Kapolri bukan seberapa sering diberitakan, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa reputasi institusi kepolisian harus dibangun melalui profesionalisme, integritas, konsistensi dalam penegakan hukum, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
MINTA POLRI HADIR MEMBERIKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT KECIL
Persoalan pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat kecil juga menjadi perhatian BPI KPNPA RI.
Rahmad meminta jajaran kepolisian memberikan perhatian serius terhadap setiap laporan pengaduan masyarakat, terutama laporan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Menurutnya, setiap laporan harus ditangani secara objektif, profesional, transparan, serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga mendorong penerapan pendekatan restorative justice terhadap perkara yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Polri.
Pendekatan tersebut, menurutnya, perlu ditempatkan secara tepat dengan tetap memperhatikan hak para pihak, kepentingan korban, serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat kecil merasa hukum hanya tajam ke bawah. Polri harus hadir memberikan rasa keadilan. Setiap laporan masyarakat harus mendapatkan kejelasan dan penanganan sesuai aturan hukum,” tegas Rahmad.
BPI KPNPA RI SIAP BERSINERGI DENGAN MABES POLRI DAN POLDA
Lebih lanjut, Rahmad mengungkapkan bahwa BPI KPNPA RI telah melakukan koordinasi dengan Penasihat Khusus Presiden Jenderal TNI (Purn.) Wiranto.
Dalam koordinasi tersebut, menurut keterangan Rahmad, turut mendampingi sejumlah pihak, di antaranya Asisten I Adi Warman, S.H., M.H., Asisten II Letjen TNI Yudi Swastomo, serta Asisten Khusus Brigjen Pol. Erwin.
Rahmad menyampaikan bahwa BPI KPNPA RI siap membangun sinergi dengan institusi Polri, baik di tingkat Mabes Polri maupun Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia.
Salah satu bentuk kontribusi yang ditawarkan adalah membantu menyampaikan informasi dan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
Ia menegaskan bahwa informasi maupun laporan yang disampaikan harus tetap melalui mekanisme yang berlaku agar dapat ditindaklanjuti secara profesional dan objektif.
Selain itu, BPI KPNPA RI menyatakan siap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan program-program Kapolri, termasuk program Poliran dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
“Kami siap membantu Polri melalui informasi dan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Kami juga siap mengawal program Kapolri, termasuk Poliran dan program pemberdayaan masyarakat pedesaan,” katanya.
AKSI DAMAI SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN DAN KONTROL SOSIAL
Rahmad kembali menegaskan bahwa aksi damai yang melibatkan sekitar 350 peserta dari BPI KPNPA RI, Jawara Nusantara, dan Sahabat Polisi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan institusi kepolisian.
Menurutnya, dukungan masyarakat harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat terus dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.
Ia berharap hubungan antara Polri dan masyarakat semakin kuat sehingga tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di seluruh wilayah Indonesia.
“Dukungan kami bukan berarti tanpa pengawasan. Justru kami ingin Polri semakin baik. Organisasi masyarakat dan lembaga independen memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, Rahmad kembali menegaskan komitmen BPI KPNPA RI untuk mendukung kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sekaligus mengawal pelaksanaan program prioritas kepolisian.
“Kami ingin Kapolri sukses. Berantas premanisme, narkotika, judi online, mafia pangan, dan berbagai kejahatan yang merugikan rakyat. Sukseskan Poliran, bangun Polisi Bersama Masyarakat, ciptakan ruang publik yang aman, dan berikan keadilan kepada masyarakat kecil,” ujarnya.
Ia kembali mengingatkan agar seluruh jajaran Polri tetap menjaga marwah institusi, tidak terpengaruh oleh pujian maupun polemik, serta membuktikan kinerja melalui hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
“Jangan terlena dengan pujian media, jangan terpengaruh polemik. Tetap fokus bekerja, jaga marwah institusi, dan buktikan bahwa Polri benar-benar hadir untuk rakyat. BPI KPNPA RI bersama seluruh elemen masyarakat siap mendukung penuh sekaligus mengawal program Kapolri,” pungkas Rahmad Sukendar.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan puluhan personel kepolisian. Melalui kegiatan ini, BPI KPNPA RI, Jawara Nusantara, dan Sahabat Polisi berharap sinergi antara masyarakat dan Polri semakin kuat dalam mewujudkan keamanan, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pelayanan kepolisian yang profesional dan humanis. (*)



