BerandaKPKPN Palembang Tolak Eksepsi Edison, KPK Siapkan 37 Saksi dalam Kasus Dugaan...

PN Palembang Tolak Eksepsi Edison, KPK Siapkan 37 Saksi dalam Kasus Dugaan Suap Smartboard Rp13 Miliar

spot_img
Radar Berita Indonesia – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak perlawanan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum Bupati Muara Enim nonaktif, Edison, dan terdakwa Adi Triayadi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan perangkat Smartboard dan Chromebook di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

Penolakan tersebut diputuskan dalam sidang pembacaan putusan sela yang digelar pada Rabu (18/11/2026). Majelis hakim yang diketuai Corry Oktarina, SH, MH, menyatakan keberatan atau perlawanan yang diajukan kedua terdakwa tidak dapat diterima. Dengan demikian, proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian pokok perkara.

Dalam amar putusan selanya, majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan tahapan hukum yang berlaku.

BACA JUGA  Fachri Albar Ditangkap Untuk Ke 3 Kalinya Terkait Kasus Narkoba

“Menyatakan perlawanan terdakwa Edison dan Adi Triayadi tidak diterima dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara dan pembuktian pokok perkara,” ujar majelis hakim saat membacakan putusan sela.

Keberatan Penasihat Hukum Harus Dibuktikan di Persidangan

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai keberatan penasihat hukum terdakwa mengenai uraian dakwaan jaksa, khususnya terkait waktu dan tempat penyerahan uang dari Adi Triayadi kepada Edison, merupakan persoalan yang harus diuji melalui proses pembuktian di persidangan.

Penasihat hukum sebelumnya mempermasalahkan dakwaan JPU yang dinilai belum menguraikan secara jelas kapan dan di mana Adi menerima serta menyerahkan uang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Namun, majelis hakim berpendapat bahwa persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemeriksaan eksepsi. Kebenaran mengenai rangkaian peristiwa, waktu, tempat, serta keterlibatan masing-masing terdakwa harus dibuktikan melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya.

BACA JUGA  Festival Muaro Padang 2024, Wali Kota Hendri Septa: Perpaduan Budaya dan Tradisi Rakyat Tempo Doeloe

“Mengenai hal tersebut, majelis hakim berpendapat harus dibuktikan di dalam persidangan. Maka dari itu, perlawanan terdakwa harus dikesampingkan,” demikian pertimbangan majelis hakim.

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, perkara kini memasuki tahapan pembuktian untuk menguji seluruh dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum.

KPK Siapkan 37 Saksi untuk Tahap Pembuktian

Setelah putusan sela dibacakan, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan rencana menghadirkan sebanyak 37 orang saksi guna memberikan keterangan dalam proses pembuktian perkara dugaan suap pengadaan Smartboard dan Chromebook tersebut.

Namun, untuk persidangan pekan depan, JPU terlebih dahulu akan menghadirkan enam orang saksi.

“Kami akan mulai dengan enam orang saksi, Yang Mulia, Rabu depan,” kata jaksa di hadapan majelis hakim.

BACA JUGA  Purwono Widodo Diangkat Sebagai Dirut PT Krakatau Steel

Keterangan para saksi nantinya akan menjadi bagian penting dalam mengungkap konstruksi perkara, termasuk dugaan aliran uang, mekanisme penyerahan komitmen fee, serta peran masing-masing pihak yang disebut dalam surat dakwaan.

Melalui tahapan pembuktian ini, majelis hakim akan memeriksa dan menilai relevansi setiap keterangan saksi serta alat bukti yang diajukan oleh JPU maupun pihak terdakwa.

Edison Didakwa Terima Uang Rp4,67 Miliar

Dalam perkara ini, Edison sebelumnya didakwa menerima uang sekitar Rp4,67 miliar terkait dugaan suap pengadaan perangkat Smartboard dan Chromebook pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan di PN Palembang, JPU KPK mengungkapkan bahwa total komitmen fee yang berkaitan dengan perkara tersebut mencapai Rp13.053.432.000 atau sekitar Rp13,05 miliar.

BACA JUGA  Upaya Kapolri dan Panglima TNI Tekan Angka Covid-19 di Kediri Paska Libur Lebaran

Jaksa menyebut uang tersebut diduga merupakan bagian dari komitmen fee maksimal sebesar 20 persen dari nilai kontrak pengadaan.

Dalam uraian dakwaan, JPU menyebut sejumlah nama yang diduga berkaitan dengan penerimaan uang maupun janji pemberian komitmen fee, yakni Edison, Abi Nurwardani, Rusdi Hairullah, dan Karmidi.

“Bahwa perbuatan terdakwa Edison, Abi Nurwardani, Rusdi Hairullah dan Karmidi menerima sesuatu berupa uang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp13,05 miliar atau janji dari Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi, yaitu uang commitment fee maksimal sejumlah 20 persen dari nilai kontrak,” kata JPU ketika membacakan surat dakwaan.

Uraian tersebut merupakan bagian dari konstruksi dakwaan penuntut umum yang nantinya harus dibuktikan melalui proses persidangan.

Adi Triayadi Disebut sebagai Perantara Penyerahan Uang

Selain Edison, perkara ini juga menyeret Adi Triayadi yang dalam surat dakwaan disebut sebagai orang kepercayaan Edison.

BACA JUGA  Wakapolda Aceh: Seluruh Awak Angkutan Umum Wajib Laksanakan Vaksin

JPU menduga Adi memiliki peran sebagai perantara dalam proses penerimaan dan penyerahan uang yang dikaitkan dengan komitmen fee untuk Edison.

Dalam dakwaannya, jaksa menguraikan sejumlah rangkaian penyerahan uang yang diduga dilakukan melalui Adi. Penyerahan tersebut disebut bukan sebagai penerimaan untuk kepentingan pribadi Adi, melainkan berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh Edison.

Berdasarkan uraian surat dakwaan, rangkaian penyerahan uang tersebut diduga berlangsung sejak Agustus 2025 hingga Maret 2026.

Rentang waktu tersebut menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam persidangan, terutama untuk mengungkap kronologi penyerahan uang, pihak-pihak yang terlibat, serta keterkaitan setiap transaksi dengan pengadaan perangkat pendidikan di Kabupaten Muara Enim.

Pembuktian Menjadi Penentu Arah Perkara

Penolakan eksepsi oleh majelis hakim menandai berlanjutnya proses hukum perkara dugaan suap pengadaan Smartboard dan Chromebook ke tahap pembuktian.

BACA JUGA  KPK Bongkar Pemerasan Bupati Tulungagung: Paksa OPD Teken Surat Mundur, Target Rp5 Miliar

Tahapan berikutnya akan menjadi ruang bagi JPU KPK untuk membuktikan dakwaannya melalui keterangan saksi dan alat bukti yang sah. Sebaliknya, para terdakwa melalui penasihat hukumnya juga memiliki hak untuk memberikan bantahan, menghadirkan bukti, serta menyampaikan pembelaan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Publik kini menantikan bagaimana fakta-fakta persidangan akan mengungkap dugaan praktik pemberian komitmen fee dalam pengadaan perangkat pendidikan tersebut.

Seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini tetap harus ditempatkan berdasarkan kedudukan hukumnya masing-masing. Dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa belum merupakan putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BACA JUGA  Kapolri Mutasi 12 Jenderal dan 15 Kombes. Pol, Berikut Ini Namanya

RADAR BERITA INDONESIA akan terus mengikuti perkembangan persidangan perkara ini sebagai bagian dari fungsi pers dan kepentingan publik dalam mengawal transparansi serta akuntabilitas penegakan hukum. (*)

Google News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Must Read