Radar Berita Indonesia – Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang, Irwan Basir, SH, MM, Dt. Rajo Alam, menyampaikan pandangannya terkait penyusunan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan penguatan norma adat dan kearifan lokal di tingkat nagari.
Pernyataan tersebut disampaikan Irwan Basir saat berada di Kantor Camat Pauh, Kamis (19/11/2026) siang. Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa setiap penyusunan regulasi yang menyentuh kehidupan masyarakat adat harus memperhatikan kebiasaan, norma, kaidah, serta nilai-nilai sosial yang selama ini tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Irwan Basir, keberadaan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat adat semestinya tidak menciptakan pertentangan ataupun melahirkan kondisi yang justru menimbulkan persoalan baru. Sebaliknya, regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian, menjaga ketertiban, serta memperkuat tatanan kehidupan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat yang berlaku.
Ia menjelaskan, proses pembentukan norma dalam masyarakat adat pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kebiasaan dan ketentuan sosial yang telah hidup secara turun-temurun. Setiap nagari memiliki karakteristik, potensi, serta kearifan lokal yang menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakatnya.
Karena itu, menurutnya, penyusunan rancangan peraturan daerah harus memperhatikan eksistensi norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Regulasi tidak cukup hanya disusun berdasarkan rumusan pasal demi pasal, tetapi juga harus mempertimbangkan kesesuaian antara ketentuan tertulis dengan realitas sosial dan budaya masyarakat setempat.
Irwan Basir juga menyinggung pentingnya memahami perbedaan antara norma yang bersifat umum dan norma yang lahir dari kekhasan budaya lokal. Norma umum dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti tata tertib lembaga pendidikan, etika individu, hingga tata krama dalam memperlakukan tamu.
Namun, dalam konteks kehidupan adat, terdapat nilai-nilai dan ketentuan sosial yang secara khusus tumbuh dari kebudayaan masyarakat nagari. Nilai-nilai tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antarmasyarakat sekaligus menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa adat bukan sekadar tradisi atau kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adat juga merupakan seperangkat norma, kaidah, dan mekanisme kontrol sosial yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat, termasuk dalam membina serta mengarahkan anak kemenakan.
Dalam penerapannya, norma adat tersebut tidak dimaksudkan untuk membedakan masyarakat asli dengan pendatang. Prinsipnya, setiap orang yang berada dan hidup dalam lingkungan masyarakat nagari perlu menghormati norma serta nilai-nilai sosial yang berlaku di wilayah tersebut.
Dengan demikian, penyesuaian norma adat terhadap karakteristik lokal suatu nagari menjadi hal penting agar peraturan yang disusun benar-benar dapat diterapkan dan diterima masyarakat.
Irwan Basir berpandangan, rancangan regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat nagari harus memiliki landasan yang jelas, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, serta tetap memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya potensi budaya lokal.
Ia berharap penyusunan regulasi tersebut dapat menjadi instrumen untuk memperkuat eksistensi adat, menjaga ketertiban sosial, dan mempertahankan identitas budaya masyarakat Minangkabau.
Pada prinsipnya, keberadaan peraturan adat harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum, norma sosial, dan kearifan lokal. Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga benar-benar mencerminkan kebutuhan serta kehidupan masyarakat nagari.
Bagi Irwan Basir, penguatan adat harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum yang berlaku. Adat hendaknya menjadi perekat kehidupan masyarakat, bukan sumber pertentangan, sehingga nilai-nilai budaya lokal tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
Penulisan: Dedi Prima Maha Rajo Dirajo.



