Beranda DAERAH 2 Pejabat Dinas Perdagangan Jadi Tersangka Korupsi

2 Pejabat Dinas Perdagangan Jadi Tersangka Korupsi

Bekasi – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menetapkan dua pejabat pada Dinas Perdagangan menjadi tersangka korupsi tera ulang, 2 pejabat itu yakni ML yang menjabat sebagai Kepala Bidang dan ES menjadi Kasi.

Kendati begitu, Kasi Pidsus Kajari Kabupaten Bekasi Barkah Dwi Hatmoko menegaskan kasus tidak pidana korupsi uji tera ulang belum usai, pihaknya masih melakukan penyidikan untuk mencari aktor intelektual dalam perkara Tipikor uji tera ulang.

“ini belum menutup penyidikan masih terus kami kembangkan terkait tindak pidana yang sedang kami tangani maupun tindak pidana lainya,”kata Kasi Pidsus usai menetapkan tersangka.

BACA JUGA  Kasus Korupsi 4,2 Miliar Pengadaan Bebek di Aceh Tenggara, Polisi Tahan Satu Tersangka
BACA JUGA  Tidak Terbukti Bersalah, Hakim Tipikor Vonis Bebas Khasiman Terdakwa Korupsi Proyek Jalan Muara Situlen - Gelombang

Dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi uji tera ulang telah melakukan pelanggaran hukum dengan modus tidak disetorkan retribusi tera pada tahun 2017 dengan kisaran Rp.1 miliar. Namun dua pejabat struktural itu bukan setingkat Kepala Dinas.

“Terkait pelayanan retribusi tera, retribusi yang tidak disetorkan sebesar 1 miliar,”bebernya.

Diketahui, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi pada tahun 2017 dijabat oleh Abdul Rofiq yang saat ini menjabat sebagai Asda dua Pemkab Bekasi.

BACA JUGA  4 Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Fasilitas Lapangan Olahraga di 3 Kabupaten Ditangkap
BACA JUGA  Kapolri Akhir Agustus Warga Jawa Timur Terima Hadiah Herd Immunity

Menanggapi hak itu, ketua MOI Bekasi Raya Misra SM mengatakan para pelaku tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi meski diusut sampai tuntas.

Dalam perkara korupsi retribusi uji tera ulang pada Dinas Perdagangan, Ia mendesak agar Kejari Kabupaten Bekasi dapat mengungkap aktor intelektualnya.

“Kalau Kabidnya sudah ditetapkan sebagai tersangka kemudian bagai mana dengan Kepala Dinasnya yang pada saat itu menjabat, hampir tidak mungkin kepala organisasi perangkat daerah tidak mengetahui hal itu,”ungkapnya.

BACA JUGA  Nurhadi Korupsi Rp.35,72 Miliar Hanya Divonis 6 Tahun Penjara, Jaksa KPK Ajukan Banding
BACA JUGA  Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Pos Penyekatan Merak-Bakauheni

“Terlebih, pada tahun 2017 itu tahun politik, yaitu Pemilihan Kepala Daerah,Pemilihan Bupati,”pungkasnya. (Mulis)

Facebook Comments

Artikel sebelumyaNurmala Dewi: Tuntutan Tersadis Sepanjang Sejarah Kasus Korupsi Masjid Raya Sriwijaya di Sumsel
Artikel berikutnyaSpiritualis Nusantara Dukung Jaksa Agung Usul Hukuman Mati bagi Koruptor