Radar BI | DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Padang menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) pembahasan Perda No.9/2017. Bertempat di ruangan Bagindo Aziz Chan Kantor Balaikota Padang di pusat Pemerintahan Kota Padang di Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Sabtu (5/3/2022) Pagi.
Pantauan awak media Radar Bhayangkara Indonesia di lapangan Mukerda tahun 2022 dibuka langsung oleh Wali Kota Padang Hendri Septa dan dihadiri Ketua DPD LPM Provinsi Sumatera Barat, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, segenap pengurus DPD LPM Kota Padang, LPM Kecamatan serta LMP Kelurahan se Kota Padang dan para Camat.
Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) DPD LPM Kota Padang 2022 ditabuh Walikota Padang Hendri Septa di ruangan Bagindo Balaikota Aie Pacah, Sabtu (5/2 /2022). Dalam kesempatan itu Hendri Septa harapkan DPD LPM berkolaborasi membangun Kota Padang ke arah yang lebih baik.
Dalam kata sambutannya, Ketua Panpel Mukerda DPD LPM Afma Sasma Tampan mengatakan di Provinsi lain sudah ditegaskan keberadaan LPM dari Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan serta Kelurahan.
Namun, di Kota Padang LPM hanya diakui dalam Perda No. 9/2017, hanya sampai tingkat kelurahan. Sementara, LPM tingkat kecamatan dan kota tidak tidak diakomodir dalam Perda tersebut.
Selain itu, anggaran yang didapatkan DPD LPM Kota Padang juga tidak bisa mengakomodir seluruh kegiatan DPD LPM. Namun, DPD LPM dengan jaringan yang banyak, bisa juga berkiprah di tengah tengah masyarakat di Kota Padang.
Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Dt Rajo Alam SH MM mengharapkan, lurah dan kecamatan memanfaatkan LPM di tingkat masing masing, untuk mendukung kelancaran kinerja perpanjangan pemerintah di Lurah dan Kecamatan.
”Keberadaan LPM tersebut untuk membantu persoalan – persoalan di tengah tengah masyarakat dan LPM itu ninik mamaknya masyarakat,” ujar Irwan Basir.
Dikatakan Irwan Basir, cukup berharap dilakukan revisi terhadap Perda No. 9/2017 tentang LPM, yang tidak hanya mengakui keberadaan LPM hanya di tingkat kelurahan. Akan tetapi juga perlu diperhatikan di tingkat kecamatan (DPC) dan tingkat kota (DPD), tuturnya.
Ketua DPD LPM Sumbar Afrizal, SH mengatakan, keberadaan ketua DPD LPM kota tanpa didukung 104 LPM kelurahan omong kosong. Selain itu keberadaan DPD LPM Sumbar tanpa didukung 19 DPD LPM kabupaten dan kota sama saja omong kosong. “Artinya, berapa hebatnya program yang susun tidak akan ada realisasinya,” ujar Afrizal.
Dikatakan Afrizal, maka perlu ada SKPD yang memayungi keberadaan LPM di tingkat kelurahan. Karena mekanisme saling membantu. Selama ini ketua DPD Padang Iwan Basir untuk kegiatan LPM anggaranya selalu dari kantongnya.
Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani Dt Rj Jambi SH mengatakan, secara prinsip tujuan Mukerda DPD LPM sudah terjawab. Karena tujuan mendasar dari Mukerda itu merupakan bagaimana bisa revisi dari Perda No. 9/2017.
“Karena dalam Perda tersebut mengakomodir LPM sampai tingkat kelurahan. Sementara, LPM tingkat kecamatan dan kota tidak diakomodir dalam Perda tersebut,” ujar Syafrial.
Tapi sekarang, jelas Syafrial, walikota dalam Mukerda ini telah memberikan lampu hijau. Karena menurut walikota jika regulasi itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman sudah perlu dievaluasi dan revisi.
Sementara itu, Perda 9/2017 bisa direvisi Walikota Padang Hendri Septa mengatakan, fungsi dari LPM membantu dari tugas pemerintah. Sehingga dengan keberadaan LPM ini pemerintah bisa terbantu. Kemudian LPM kelurahan, kecamatan dan kota saling bersinergi membantu masyarakat.
Sesuai kebutuhan zaman boleh direvisi dan hendaklah pemerintah dan dewan bersama sama mengevakuasi keberadaan Perda No. 9/2017. Sehingga ke depan bisa menjawab kebutuhan zaman yang tengah berlangsung pada saat kekinian.
Intinya, tidak ada masalah untuk melakukan revisi Perda No 9/2017 itu. Sebab, membangun kota ini tak bisa sendiri, maka butuh yang lain sperti LPM untuk membangunya.
“Harapkan kita bersama DPD LPM Padang bersama sama berkolaborasi membangun kota ke arah yang lebih baik lagi,” ujar Hendri.
Dikatakan Hendri, dampak dari pendemi Covid-19 ini Pemko Padang banyak memiliki utang. Sebelumnya, pemko menganggarkan dana recofusing penanggulangan bencana Covid-19, sehingga setahun belakangan tidak bisa melakukan pembangunan, pungkasnya (Dp/DM)
