Beranda KRIMINAL 3 Wartawan Digebukin Oknum Aparat Desa, SMSI Karawang: Minta Polisi Usut Tuntas...

3 Wartawan Digebukin Oknum Aparat Desa, SMSI Karawang: Minta Polisi Usut Tuntas Tindakan Penganiayaan

Karawang, Radar BI | Dewan Penasihat (Wanhat) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Karawang N.Hartono mengutuk keras tindakan penganiayaan yang menimpa tiga wartawan saat akan konfirmasi berita terkait Bantuan Sosial di Desa Waluya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Senin (7/3/2022).

Penganiyaan yang diduga dilatar belakang pemberitaan dan tugas jurnalistik, diduga dilakukan oleh oknum aparat desa dan sekelompok orang.

“Saya minta pihak kepolisian untuk mengusut dan memproses hukum para pelakunya dan minta kepada polisi untuk segera menangkap para pelakunya penganiayaan tersebut,” tegas Hartono.

BACA JUGA  Kapolda Sebut Pelaku Penembakan Wartawan Sudah di Amankan Polda Sumut
BACA JUGA  Ditresnarkoba Polda Sumsel Berhasil Sita 1,3 Kg Sabu 966,07 Ganja dan 115 Pil Ekstasi

Menurut Romo sapaan akrab N.Hartono mendesak kepolisian, agar mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut. Para pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Para jurnalis lanjut Romo, saat melaksanakan tugasnya dilindungi undang-undang dan mematuhi kode etik jurnalistik. Sehingga, apa yang dilakukan oleh oknum aparat desa dan kelompok yang disinyalir preman bayaran itu telah melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

“Dalam UU Pers itu, selain menjamin kebebasan pers di Indonesia, juga mengancam siapapun yang dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidanakan,” tegasnya.

BACA JUGA  Polda Sumsel Apresiasi Sinar Mas Group Donasikan ke 1.200 Ton Oksigen Tiap Bulan
BACA JUGA  3 Wartawan Dianiaya, Berikut Ini Kesaksian Warga Desa Waluya

Perbuatan para pelaku penganiayaan lanjut Romo, telah mencederai nilai-nilai kebebasan pers, dan telah melukai hak publik untuk memperoleh informasi.

Para pihak yang terlibat dalam penganiayaan ini, merupakan salah satu bentuk kedzaliman  terhadap kebebasan pers dan sangat jelas merupakan tindakan kriminal dan melanggar KUHP serta Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Sekali lagi saya sangat mengutuk keras aksi kekerasan tersebut dan menuntut semua pelakunya diadili serta dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku,” tandasnya.

BACA JUGA  Jitu Pasna Angkatan IV Resmi Ditutup, Suryadi Eviontri: Saatnya Merajut Kembali Rasa Kemanusiaan
BACA JUGA  Kepala BNPT Boy Rafli Amar Resmikan Warung NKRI di Bekasi

Ditegaskan Romo, kejadian penganiayaan itu merupakan tindak pidana yang melanggar setidaknya dua aturan.

Yakni pasal 170 KUHP Jo pasal 351 ayat 2 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dan penganiayaan, dan pasal 18 ayat 1 UU Pers tentang tindakan yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik, pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

“Atas peristiwa ini, kami atas nama SMSI mendesak pihak kepolisian yang sudah menerima laporan dari korban, untuk menindaklanjuti secara objektif dan profesional,” jelasnya.

BACA JUGA  Perang Lawan Narkoba, Polda Metro Jaya Musnahkan Barang Bukti Narkotika Sebanyak 1,74 Ton
BACA JUGA  Corps HUT ke-76 Pomad, Letkol Cpm P. Tanjung: Prajurit TNI Sifat Ksatria, Sifat Bijaksana, Pantang Mundur, Kebesaran Hati dan Kejujuran

Supaya kasus kekerasan terhadap jurnalis ini mendapatkan atensi serius dengan memeriksa semua pihak yang terlibat sebagai pelaku, baik langsung atau tidak langsung.

Berdasarkan Informasi yang diterima, peristiwa penganiayaan yang dialami Sekretaris SMSI Kabupaten Karawang Nina Meilani Paradewi, Damanhuri dan Suhada yang merupakan jurnalis media online di Karawang terjadi pada hari, Senin (7/3/2022).

Mereka tiga jurnalis dianiaya oleh oknum aparat desa dan sekelompok orang yang diduga sebagai orang suruhan. (Mulis)

Facebook Comments

Artikel sebelumyaPerlu Revisi Perda No 9/2017, Irwan Basir: Tidak Hanya Mengakui Keberadaan LPM di Tingkat Kelurahan dan Perlu Diperhatikan Ditingkat Kecamatan (DPC) dan Kota (DPD)
Artikel berikutnyaBAI DPC Kota Langsa Audiensi dan Silaturahmi Kapolres, Delfian: Sekalipun Langit Runtuh Keadilan Tetap Ditegakan