Pemerintah Kucurkan Bansos Rp.24,17 Triliun, Sinyal Harga BBM dan Pangan Makin Naik?

135
Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan ke masyarakat Rp.600 ribu per orang.
Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan ke masyarakat Rp.600 ribu per orang.
Jakarta, Radar BI | Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp.24,17 triliun untuk membantu mengurangi tekanan masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan ke masyarakat Rp.600 ribu per penerima tersebut merupakan tambahan dari dana perlindungan sosial yang telah ditetapkan pada APBN 2022.

Bantuan pemerintah tersebut diharapkan “akan bisa mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang hari hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” ujarnya usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada hari Senin (29/8/2022).

BACA JUGA  Bareskrim Polri Ungkap 7 Kasus Peredaran dari Sabu dan Ekstasi
BACA JUGA  Bareskrim Polri Sebut Panji Gumilang Pinjam 73 Miliar Dari Bank

 

Menurut Sri Mulyani, bantuan sosial akan diberikan kepada masyarakat dalam tiga bentuk. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp.150 ribu per bulan selama empat bulan.

Anggaran total bantuan ini mencapai Rp.12,4 triliun. Penyalurannya dilakukan oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.

Kedua, bantuan subisidi upah sebesar Rp600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp.3,5 juta per bulan.

Bantuan ini dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp.9,6 triliun. Nantinya Kementerian Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk teknis untuk penyaluran bantuan subsidi upah ini.

BACA JUGA  Polisi Sita Belasan Ribu Butir Obat Berbahaya Mengandung Narkoba
BACA JUGA  Hendri Septa Buka Lomba Regu Pramuka Penggalang III Kwartir

 

Ketiga, bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebanyak Rp.2,17 triliun.

Bantuan ini akan digunakan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan dan bantuan tambahan perlindungan sosial.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Isa Rachmawarta, mengatakan skema penyaluran bantuan dari DAU dan DBH akan diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah.

Anggaran tersebut tidak berasal dari pengalihan subsidi energi yang mencapai Rp.502,4 triliun.

BACA JUGA  Sat Tahti Polres Majalengka Terima Kunjungan Supervisi Dit Tahti Polda Jabar
BACA JUGA  Perkosa 12 Santriwati, Guru Pesantren: Kamu Harus Taat Pada Guru

 

“Dua persen dari DAU dan DBH di-earmark kemudian dimintakan Kemendagri yang akan memberikan instruksi kepada daerah agar membantu orang-orang menghadapi masalah harga ini.

Harga pangan naik, harga apa naik, itu ya, untuk angkutan, ojek, itu, termasuk nelayan. Jadi itu untuk mensupport mereka,” tuturnya.

Ia mencontohkan, misalnya, daerah dapat memberikan bantuan kepada pengemudi angkutan umum dengan menggandeng organisasi angkutan darat (Organda).

Sebagai pengingat, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah skema terkait perubahan kebijakan harga BBM subsidi yakni pertalite dan solar. Agar kuota BBM yang disubsidi pemerintah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai pagu APBN Tahun 2022.

BACA JUGA  Ruang Perawatan Covid-19 Penuh, Stadion Patriot Bekasi Kembali Jadi RS Darurat
BACA JUGA  Hendri Septa Buka Lomba Regu Pramuka Penggalang III Kwartir

 

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menggunakan anggaran tak terduga untuk membantu mengatasi masalah inflasi. Salah satunya menurunkan biaya distribusi atau logistik yang dianggap mahal hingga sekarang.

Transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada. Gunakan.

Dan saya sudah perintahkan Mendagri untuk mengeluarkan entah surat keputusan atau surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah, ujar Joko Widodo dalam Rakornas Pengendalian Inflasi, Kamis (18/8/2022).

Selama ini pemerintah menghadapi masalah mahalnya transportasi atau logistik pengangkut barang.

BACA JUGA  Sat Tahti Polres Majalengka Terima Kunjungan Supervisi Dit Tahti Polda Jabar
BACA JUGA  Bareskrim Polri Ungkap 7 Kasus Peredaran dari Sabu dan Ekstasi

 

Ia mencontohkan, misalnya, harga beras di Merauke bisa sangat murah karena memiliki sentra produksi. Sementara di sana konsumsinya rendah sehingga pasokan melimpah.

Padahal, di saat bersamaan, ada wilayah yang kekurangan stok beras dan harganya telah melambung. Dengan biaya logistik yang murah, ia yakin masalah ini bisa terselesaikan.

Kepala daerah menyampaikan kepada saya: ‘Pak beras kita melimpah di sini tapi enggak ada yang beli.

Harganya murah Rp.6.000 per kg.’ Saya cek ke bawah benar harga Rp.6.000. Daerah lain kekurangan beras. Kenapa enggak ambil dari Merauke yang harga murah, katanya.

Sumber: Fortune Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini