Jakarta, Radar BI | Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan hunian layak dan terjangkau, diantaranya memastikan anggaran subsidi khusus program pembiayaan rumah subsidi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah mengalokasikan Rp.34,17 triliun untuk program pembiayaan perumahan pada 2023.
“Ïni yang ada di BUN (Bendahara Umum Negara). Dari anggaran tersebut, pemerintah menargetkan dapat menyediakan rumah subsidi 274.924 unit hunian untuk masyarakat.
Lebih terperinci, Basuki Hadimuljono menjelasakan anggaran terbesar ditujukan untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp.25,18 triliun.
Targetnya, program ini bisa membantu pembiayaan 220 ribu unit rumah depan, ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (26/8/2022).
Kemudian, ada Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp890 miliar untuk 220 ribu unit rumah dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp.3,46 triliun untuk 754.004 unit rumah.
Terakhir, ada program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp.4,64 triliun untuk membiayai 54.924 unit rumah. Namun, dana ini berasal dari simpanan masyarakat.
Sebagai catatan, sejak 2010 hingga Juli 2022 lalu, pemerintah telah menyalurkan dana senilai Rp.97,44 triliun untuk program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menggunakan FLPP. Dengan bantuan tersebut, pemerintah memberi kemudahan pembiayaan 1,1 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pada tahun ini, Kementerian PUPR mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah dan BP2BT sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan, kementeriannya berhasil memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah melalui fasilitas KPR FLPP sebanyak 106.346 unit atau setara 53,2 persen dari target dan BP2BT sebanyak 3.024 unit atau 13,4 persen dari target.
“Dengan semangat dari para stakeholders untuk menyediakan rumah bagi masyarakat, kami sangat optimis target tersebut dapat tercapai,” ucap Herry.
Terkait dengan ketersediaan lahan, Herry juga mengatakan saat ini pemerintah sedang mengupayakan penyediaan perumahan di kota- kota besar dan dan metropolitan melalui skema hunian vertikal.
Dari sisi pembiayaan, diperlukan mekanisme kreatif yang dapat membantu MBR untuk menjangkau perolehan sarusun. Diantaranya adalah skema sewa beli, pembiayaan kepemilikan bertahap (staircasing ownership), KPBU, dan optimalisasi Dana FLPP.
“Skema-skema tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan untuk memperbesar penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR di perkotaan,” katanya.
