Jakarta, Radar BI | Ribuan massa dan mahasiswa serta pelajar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-Jabodetabek dan Pemuda Indonesia Center (PIC) menggelar aksi penolakan penggunaan hak angket dan penolakan pemakzulan Presiden di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta.
Aksi damai tersebut sempat mendapat kecaman dari massa lainnya yang juga melakukan unjuk rasa dengan tuntutan berbeda. Meski begitu, situasi tetap kondusif karena aksi tersebut dibatasi oleh barikade aparat Kepolisian bersenjata tameng.
“Seluruh pelajar Indonesia agar tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti yang kita lihat di sini (depan Gedung DPR RI),” kata Ketua Gerakan Pelajar Solid, Abdul Fakih Ramadani kepada wartawan.
Mereka menyatakan menolak penggunaan hak angket oleh DPR RI. “Kita pelajar dan gerakan aliansi mahasiswa di sini menolak hak angket dan pemakzulan presiden,” katanya.
Kelompok pelajar dan mahasiswa tersebut menolak pemakzulan presiden karena dinilai sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut.
Sementara itu, sebanyak 2.590 personel aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan demo yang digelar sejumlah elemen massa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari, Jumat (1/3/2024).
Berdasarkan data kepolisian, aksi demo itu digelar oleh elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar hingga buruh. Tuntutan yang disuarakan mulai dari menolak Pilpres curang, penurunan harga sembako dan dukung hak angket dan sebagainya.
“Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan sejumlah 2.590 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya.
Disampaikan Susatyo, ribuan personel gabungan itu akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Gedung DPR. Hal ini merupakan bagian dari upaya pengamanan dan untuk mencegah massa aksi masuk ke kawasan DPR/MPR.
Sementara itu, terkait rekayasa lalu lintas maupun pengalihan arus di sekitar Gedung DPR, masih bersifat situasional. Artinya, tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan.
Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua.
Kendaraan dari Jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi, tuturnya.
Kepada para personel yang bertugas, Susatyo menekankan agar bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan serta humanis.
Sementara untuk massa aksi, Susatyo mengimbau agar demonstrasi dilakukan secara damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum, serta menghormati dan menghargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas.
Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga Keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif, ucap dia.
