Radar Berita Indonesia – Pengadilan Distrik Tel Aviv resmi menyetujui permintaan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk menunda persidangan kasus korupsi yang sedianya berlangsung pada Selasa (2/12/2025) waktu setempat.
Keputusan tersebut dikeluarkan setelah pihak pengacara Benjamin Netanyahu mengajukan permohonan pembatalan kehadiran dengan alasan yang disebut sebagai “komitmen keamanan”, tanpa penjelasan lebih lanjut.
Penundaan ini menambah daftar panjang dinamika kasus hukum yang menjerat Benjamin Netanyahu, sekaligus memunculkan kembali sorotan tajam publik terhadap langkah sang perdana menteri yang dinilai semakin kontroversial.
Persetujuan pengadilan diberikan hanya beberapa hari setelah Benjamin Netanyahu mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden Israel Isaac Herzog sebuah langkah yang memicu perdebatan luas di dalam negeri.
Sidang Ditunda Setelah Permohonan Pengampunan
Menurut laporan televisi Israel KAN yang dikutip Anadolu Agency, permintaan Benjamin Netanyahu tidak mendapat keberatan dari pihak kejaksaan. Dengan demikian, pengadilan langsung membatalkan sidang yang telah dijadwalkan pada Selasa.
Langkah ini terjadi sehari setelah Netanyahu hadir untuk pertama kalinya dalam persidangan sejak ia mengirimkan permohonan resmi kepada Presiden Herzog pada Minggu (30/11).
Dalam surat tersebut, Netanyahu beralasan bahwa kewajibannya menghadiri persidangan telah mengganggu tugasnya sebagai kepala pemerintahan.
Tim kuasa hukum Netanyahu juga menyatakan bahwa pemberian pengampunan akan “baik bagi negara”, meski argumen itu mendapat kritik luas dari kelompok oposisi dan para ahli hukum di Israel.
Pasalnya, secara tradisi dan hukum, pengampunan biasanya baru diberikan setelah proses peradilan tuntas dan terdakwa dinyatakan bersalah.
Tidak ada preseden pengampunan diberikan ketika persidangan masih berlangsung, terlebih dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan seorang perdana menteri aktif.
Protes Warnai Kehadiran Netanyahu di Pengadilan
Kehadiran Netanyahu di pengadilan pada Senin (1/12) memicu aksi protes kecil di luar gedung pengadilan.
Para demonstran, beberapa di antaranya mengenakan seragam tahanan berwarna oranye, menyerukan agar Netanyahu segera dipenjara.
Salah satu demonstran, Ilana Barzilay, mengecam keras langkah Netanyahu mengajukan pengampunan tanpa mengakui kesalahan.
Ia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, apalagi dilakukan oleh seorang pemimpin negara.
Aksi ini menunjukkan bahwa isu hukum Netanyahu tetap menjadi titik panas dalam politik Israel, terutama di tengah ketegangan domestik serta situasi keamanan yang semakin kompleks akibat konflik Israel-Gaza.
Rangkaian Kasus Korupsi yang Menjerat Netanyahu
Benjamin Netanyahu menghadapi tiga kasus korupsi besar, yang masing-masing telah berkembang dalam proses hukum selama bertahun-tahun:
Kasus 1000
Menyangkut dugaan penerimaan hadiah mewah berupa cerutu, sampanye, dan perhiasan dari pengusaha kaya, sebagai imbalan bantuan politik dan ekonomi.
Kasus 2000
Melibatkan dugaan negosiasi dengan Arnon Mozes, penerbit surat kabar Yedioth Ahronoth. Netanyahu diduga menjanjikan regulasi yang menguntungkan perusahaan Mozes sebagai imbalan liputan positif di media.
Kasus 4000 (Paling Serius)
Netanyahu dituduh memberikan keuntungan regulasi kepada pemilik perusahaan telekomunikasi Bezeq sekaligus situs berita Walla, Shaul Elovitch.
Sebagai gantinya, Netanyahu diduga meminta liputan media yang mengangkat citra dirinya dan keluarganya.
Kasus ini dianggap paling berat karena melibatkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat struktural.
Netanyahu secara konsisten membantah seluruh tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai “perburuan politik” yang dirancang oleh lawan-lawan politiknya.
Upaya Penundaan yang Berulang
Selama bertahun-tahun, Netanyahu tercatat beberapa kali meminta penundaan atau percepatan sidang dengan berbagai alasan, mulai dari perjalanan diplomatik, agenda politik, kebutuhan keamanan, hingga keterlibatannya dalam perang Israel-Gaza.
Situasi ini memunculkan kritik bahwa Netanyahu berusaha memanfaatkan kekuasaan untuk menunda proses hukum yang menjeratnya.
Keputusan pengadilan Tel Aviv menunda sidang pada Selasa semakin memperkuat persepsi publik bahwa kasus ini berkembang menjadi isu politis yang sangat kompleks, sekaligus menimbulkan pertanyaan baru mengenai masa depan proses hukum Netanyahu.
