Radar Berita Indonesia – Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah mendalami laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun berinisial RWM yang melaporkan Bupati Kupang, Yosef Lede, sebagai pihak terlapor.
Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual itu resmi diterima Polda NTT pada Kamis (12/11/2026). Peristiwa yang dilaporkan korban diduga terjadi di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) malam.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra membenarkan bahwa laporan tersebut sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.
“Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) dengan seorang berinisial YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor,” ujar Henry dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT. Setelah menerima laporan, penyidik langsung melakukan langkah-langkah awal untuk mengumpulkan informasi, memeriksa sejumlah saksi, serta mendalami kronologi kejadian sebagaimana disampaikan korban.
Menurut Henry, berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, peristiwa tersebut bermula ketika RWM bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah mendapatkan informasi mengenai adanya tawaran pekerjaan.
Namun, dalam pertemuan tersebut, RWM mengaku mengalami tindakan kekerasan seksual fisik yang diduga dilakukan oleh Yosef Lede.
Setelah kejadian yang dilaporkannya, korban disebut berupaya menghubungi seorang saksi untuk meminta pertolongan. Saksi tersebut kemudian menjemput korban agar dapat meninggalkan lokasi.
Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa keterangan awal tersebut masih harus didalami melalui proses penyelidikan. Penyidik akan menguji setiap informasi yang diperoleh dengan keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis, serta alat bukti lain yang relevan.
“Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT melalui serangkaian penyelidikan guna mendalami dan mengungkap secara jelas peristiwa yang dilaporkan,” kata Henry.
PENYIDIK AJUKAN VISUM DAN SIAPKAN PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS
Sementara itu, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan sejumlah tindakan awal dalam penanganan perkara tersebut.
Langkah yang telah dilakukan meliputi penerimaan laporan polisi, pelengkapan administrasi penyelidikan, pengajuan permintaan visum et repertum (VER), serta pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan.
Pemeriksaan medis dan visum menjadi bagian penting dalam proses pengumpulan bukti untuk membantu penyidik mendalami dugaan tindak pidana tersebut.
Selain mengutamakan proses penegakan hukum, kepolisian juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban.
Penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara (RSB) Titus Uli Kupang terkait pemeriksaan medis dan hasil visum. Polda NTT juga menyiapkan rujukan pendampingan psikologis guna memastikan korban mendapatkan bantuan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung.
Tidak hanya itu, koordinasi juga dilakukan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT untuk memastikan korban memperoleh pendampingan, perlindungan, serta fasilitas rumah aman apabila diperlukan.
“Kami juga berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT guna memastikan korban memperoleh pendampingan, perlindungan, dan fasilitas rumah aman apabila diperlukan,” terang Nova.
Nova menegaskan, penanganan perkara tersebut tidak hanya berorientasi pada proses penyelidikan dan penegakan hukum, tetapi juga memastikan hak-hak korban tetap terpenuhi.
Menurutnya, perlindungan terhadap korban merupakan bagian penting yang harus diperhatikan agar korban dapat menjalani seluruh tahapan proses hukum dengan aman dan memperoleh pendampingan yang memadai.
POLISI AKAN KLARIFIKASI BUPATI KUPANG
Dalam perkembangan penanganan perkara ini, penyidik Polda NTT masih akan melanjutkan sejumlah tahapan penyelidikan.
Langkah berikutnya mencakup pelengkapan administrasi penyelidikan, pencarian dan pengumpulan alat bukti, pemeriksaan serta permintaan keterangan saksi-saksi, hingga melakukan klarifikasi terhadap Yosef Lede selaku pihak terlapor.
Setelah seluruh bahan dan informasi yang diperlukan terkumpul, penyidik akan melaksanakan gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Tahapan tersebut diperlukan untuk menentukan arah penanganan perkara berdasarkan fakta, keterangan, dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan.
“Kami berupaya agar korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung,” beber Nova.
Dengan demikian, status Yosef Lede dalam perkara ini masih sebagai pihak terlapor. Dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban belum dapat dinyatakan terbukti sebelum melalui proses hukum dan pembuktian sesuai peraturan perundang-undangan.
GUBERNUR NTT SERAHKAN PENANGANAN KEPADA KEPOLISIAN
Di tengah bergulirnya laporan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena turut memberikan tanggapan.
Ia menyatakan bahwa penanganan kasus yang telah dilaporkan kepada kepolisian sepenuhnya harus mengikuti mekanisme dan proses hukum yang berlaku.
Laka Lena meminta agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya dan tidak mendahului hasil penyelidikan aparat penegak hukum.
“Jadi karena persoalan ini sudah diserahkan ke proses hukum. Jadi biarlah proses hukum berjalan. Kita ikuti saja prosesnya seperti apa,” ujar Laka Lena saat diwawancarai di sela-sela kunjungan kerjanya ke Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah menyerahkan penanganan perkara kepada aparat kepolisian agar seluruh fakta dapat diungkap melalui mekanisme hukum.
KETERBUKAAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN JADI PERHATIAN
Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang kepala daerah sebagai pihak terlapor ini menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan perempuan, penegakan hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan aparat penegak hukum.
Publik kini menantikan keseriusan Polda NTT dalam mengungkap fakta di balik laporan tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Di sisi lain, perlindungan terhadap korban harus tetap menjadi prioritas. Identitas korban dan informasi pribadi yang dapat mengarah pada pengungkapan jati dirinya perlu dijaga sesuai ketentuan perlindungan korban kekerasan seksual dan kode etik jurnalistik.
Seluruh pihak juga perlu menghormati asas praduga tak bersalah. Yosef Lede berhak memberikan klarifikasi dan pembelaan atas laporan yang ditujukan kepadanya.
Pada akhirnya, proses penyelidikan yang dilakukan Polda NTT diharapkan mampu mengungkap peristiwa yang sebenarnya berdasarkan alat bukti dan fakta hukum, sekaligus memastikan hak-hak korban terpenuhi serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Sumber: detik.com
