Beranda INFO POLRI Polda Sumut Kirim Berkas Perkara Tersangka Mantan Bupati Labusel Tahap I ke...

Polda Sumut Kirim Berkas Perkara Tersangka Mantan Bupati Labusel Tahap I ke Jaksa

Perkara
Penyidik Subdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Labuhanbatu Selatan, Wildan Aswan Tanjung pada hari, Kamis (29/04/2021).

Pemeriksaan yang dilakukan itu, mengingat status Wildan Aswan Tanjung yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas perkara dugaan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan yang diterima Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2013, 2014 dan 2015.

“Ya, Penyidik Subdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Wildan Aswan Tanjung mantan Bupati Labusel,” kata Direktur Krimsus Polda Sumut Kombes. Pol. John Nababan melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes. Pol. Hadi Wahyudi, Jumat (30/04/2021).

BACA JUGA  Millen Cyrus Kembali Tersandung Kasus Narkoba, Polisi: Positif Benzo

Kabid Humas Polda Sumut menjelaskan, perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka Wildan Aswan Tanjung menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.1.900.000.000. Menurutnya, penghitungan kerugian negera itu berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumut.

“Sehingga usai proses pemeriksaan terhadap Wildan Aswan Tanjung selesai dilakukan penyidik melengkapi dan mengirimkan berkas perkara tahap I ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,” jelasnya.

BACA JUGA  Bareskrim Polri Tetapkan CEO EDCCash Jadi Tersangka Kepemilikan Senjata Api

Kendati demikian, Kabid Humas Polda Sumut mengungkapkan terhadap tersangka Wildan Aswan Tanjung setelah menjalani pemeriksaan tidak dilakukan penahanan. Penyidik menilai tersangka sangat kooperatif. Namun begitu, seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan.

“Dalam kasus korupsi yang dilakukan tersangka Wildan Aswan Tanjung dikenakan Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP,” pungkasnya.

Facebook Comments