Radar Berita Indonesia – Pihak sekolah memiliki kewenangan untuk menolak menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila dinilai tidak layak konsumsi.
Langkah ini ditegaskan sebagai upaya melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik dari potensi risiko makanan yang tidak memenuhi standar.
Kewenangan tersebut muncul sebagai bentuk tanggung jawab langsung sekolah dalam memastikan setiap makanan yang dikonsumsi siswa aman, higienis, dan sesuai standar gizi.
Penolakan dilakukan ketika ditemukan indikasi makanan basi, berbau tidak sedap, kemasan rusak, atau tidak memenuhi ketentuan kualitas yang telah ditetapkan.
Sejumlah kepala sekolah menyatakan bahwa keputusan menolak menu MBG bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah, melainkan langkah preventif demi melindungi siswa.
“Kami mendukung program ini, tetapi jika kualitas makanan tidak layak, tentu tidak bisa kami distribusikan. Keselamatan siswa adalah yang utama,” ujar salah satu kepala sekolah.
Program MBG sendiri bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Namun, dalam implementasinya, pengawasan terhadap kualitas makanan dinilai masih perlu diperketat agar tujuan program tidak melenceng.
Di lapangan, sekolah menjadi pihak pertama yang menerima dan memeriksa makanan sebelum dibagikan kepada siswa.
Oleh karena itu, peran sekolah sangat krusial sebagai filter awal dalam rantai distribusi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, sekolah berhak menahan dan melaporkan kepada pihak terkait, termasuk dinas pendidikan maupun penyedia jasa makanan.
Para pengamat pendidikan menilai, mekanisme kontrol di tingkat sekolah harus diperkuat dengan pedoman teknis yang jelas.
Standar operasional prosedur (SOP) terkait kelayakan makanan, mekanisme penolakan, serta pelaporan perlu disosialisasikan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Sementara itu, pemerintah daerah melalui dinas terkait diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap mitra penyedia MBG.
Evaluasi berkala, uji kualitas makanan, hingga pemberian sanksi tegas kepada penyedia yang melanggar standar menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas program.
Orang tua siswa juga diharapkan berperan aktif dalam memberikan masukan dan melaporkan jika anak mengalami keluhan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Keterlibatan publik dinilai penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan MBG.
Dengan adanya sinergi antara sekolah, pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan optimal sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi siswa tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kelayakan konsumsi. (*)
