Beranda DAERAH Validasi Data, Irwan Basir Tegaskan Jangan Ada Pendamping PKH se-Sumbar Bermain

Validasi Data, Irwan Basir Tegaskan Jangan Ada Pendamping PKH se-Sumbar Bermain

Irwan Basir
Padang – Kabid Linjamsos Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH, MM didampingi oleh Kasi Jaminan Sosial Sumbar Nanan Suryawa dalam penutupan (PSKS) pendamping PKH se-Sumbar tahun 2021.

Irwan Basir menyampaikan, pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial kewenangan Provinsi Sumbar.

Para pendamping PKH yang berada di 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama sekali menyangkut dengan perubahan – perubahan dan validasi data sesuai tugas fungsi pendamping PKH se-Sumbar, ujarnya.

BACA JUGA  Polda Jabar Amankan 349 Kendaraan Hasil Curanmor, Cek ke Polres Siapa Tahu Ada Kendaraan Anda
Kabid Linjamsos Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH, MM.

Kabid Linjamsos Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mengatakan, kalau ada memang yang bersangkutan terbukti memotong uang bansos milik keluarga miskin, maka tidak ada alasan untuk tidak membawa kasus ini ke ranah hukum.

Sebelumnya, sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat melaporkan ada dugaan praktik pemotongan bantuan, hingga jual beli Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai syarat pencairan program PKH.

Pemotongan tersebut dilakukan pendamping. Modusnya, pendamping PKH nakal tersebut mengumpulkan ATM milik KPM saat pencairan bantuan, kemudian dicairkan sendiri dan dipotong saat diberikan, ujarnya Irwan Basir saat memberikan arahan di Jalan MH, Thamrin No. 71 Padang, Kawana Hotel Padang, Selasa (09/03/2021).

Irwan Basir berharap kasus itu dapat dijadikan pelajaran bagi semua pihak. Utamanya oleh pendamping PKH yang menjadi ujung tombak penyaluran bantuan sosial tersebut. Kementerian Sosial, kata dia, tidak akan segan menindak tegas pendamping PKH yang mencurangi masyarakat.

“Bagi masyarakat jangan takut untuk melaporkan jika memang ada pendamping yang melakukan praktik seperti itu”.

“Kinerja pendamping termonitor setiap waktu. Jika ditemukan indikasi penyimpangan kinerja pendamping PKH, seperti pemotongan bansos, rangkap pekerjaan, dan lain sebagainya maka supervisor ini dapat segera mengambil tindakan tegas kepada oknum nakal tersebut,” tuturnya.

Irwan Basir diharapkan menjadikan pendamping PKH lebih produktif dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya, serta akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas program PKH bagi kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Ikhtiar ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan sosial diterima dengan baik dan utuh serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada penerima manfaat. Jangan lagi ada kasus pemotongan bansos, rangkap pekerjaan, dan lain-lain,” ucapnya saat dihubungi via telepon seluler, Jum’at (12/03/2021).

Irwan Basir juga meminta aparatur desa, kecamatan, hingga dinas sosial kabupaten atau kota ikut mengawasi agar semua bansos terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan.

“Saya instruksikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyaluran bansos nontunai PKH agar menjaga dan mengawal uang negara ini betul-betul sampai kepada penerima secara utuh,” ucapan.

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sejak 2007. Program ini secara internasional dikenal sebagai program Conditional Cash Transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat.

Facebook Comments