Korlantas Polri Usul Hapus Biaya Balik Nama dan Pajak Progresif Kendaraan

176
Dirregident Korlantas Polri Brigjen. Pol. Yusri Yunus.
Dirregident Korlantas Polri Brigjen. Pol. Yusri Yunus.
Jakarta, Radar BI | Korlantas Polri mengusulkan adanya penghapusan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBN2) dan pajak progresif kendaraan.

Menurut Dirregident Korlantas Polri usulan itu tujuannya untuk menertibkan data kepemilikan kendaraan dan menstimulus masyarakat agar semakin patuh untuk membayar pajak.

“Kami usulkan agar balik nama ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Biar masyarakat ini mau semua bayar pajak,” jelasnya Brigjen. Pol. Yusri Yunus, Kamis (25/8/2022).

BACA JUGA  Kapolda Sumsel Melalui Direktur Intelkam Polda Sumsel Bagikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
BACA JUGA  SBY Turun Gunung, Hasto Kristiyanto: PDI Perjuangan Akan Naik Gunung Agar Bisa Lihat Jelas yang Dilakukannya

 

Brigjen. Pol. Yusri Yunus mengungkapkan berdasarkan data yang diperolehnya, salah satu alasan banyak orang tidak membayar pajak kendaraan bermotor karena pembeli kendaraan bekas tidak mengganti identitas kepemilikan nama kendaraan lantaran biayanya yang mahal.

Sementara untuk usulan penghapusan pajak progresif, Brigjen. Pol. Yusri Yunus menyebut banyak pemilik kendaraan asli memakai nama orang lain dalam untuk data kendarannya untuk menghindari pajak progresif.

Selain itu, Dirregident Korlantas Polri tersebut menuturkan adanya pemilik kendaraan yang menggunakan nama perusahaan agar menghindari pajak.

BACA JUGA  Program Padang Bagoro, Pj Wako Andree Algamar: Antisipasi Banjir dan Penyakit DBD
BACA JUGA  Polisi Amankan 40 Sepeda Motor dan Empat Pelajar Diduga Hendak Tawuran

 

“Pajak untuk PT itu kecil sekali, rugi negara ini. Makanya kita usulkan pajak progresif dihilangkan saja sudah, biar orang yang punya mobil banyak itu senang, enggak usah pakai nama PT lagi cuma takut aja bayar pajak progresif,” jelas Dirregident Korlantas Polri.

Dirregident Korlantas Polri menyatakan akan mengusulkan itu kepada kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati.

Hal itu demi pendapatan daerah meningkat. Timbal balik dari pendapatan daerah meningkat ialah fasilitas publik akan dapat maksimal diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

“Bukan urusan polisi, pajak urusan Suspenda, tapi kami bersinergi disana, terutama soal data,” jelasnya.

BACA JUGA  Korps Brimob Polri Resmikan Struktur Organisasi Baru
BACA JUGA  Residen IPWL LRPPN BI dan Komunitas RC Adakan Syukuran serta Ramah Tamah

 

Brigjen. Pol. Yusri Yunus juga menyampaikan adanya perbedaan jumlah kendaraan bermotor antara Kepolisian, PT Jasa Raharja dan Kemendagri. Hal tersebut bisa terjadi karena pemilik kendaraan tidak melaporkan keadaan kepemilikan kendaraannya.

Semisal kendaraanya hilang, sudah rusak dan atau tidak bayar pajak sehingga datanya terhapus. “Semua kendaaraan bermotor yang terdaftar ke polisi itu datanya masih ada, datanya lengkap,” jelasnya.

Dirregident Korlantas Polri mengatakan perbedaan data kendaraan itu mempengaruhi pada data kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Oleh karenanya, diharapkan dengan adanya rakor Samsat tingkat nasional yang dihadiri berbagai stakeholder terkait, masalah data ini bisa disamakan.

BACA JUGA  Pangdam II Sriwijaya Tinjau Lahan Ketahanan Pangan di Desa Semangus
BACA JUGA  Perbatasan Aceh-Sumut Dibuka, Masyarakat Tetap Wajib Membawa Surat Swab Antigen

 

“Kami sedang mengatur single data untuk menyatukan dan menyamakan semua data,” jelasnya.

Sumber: Divisi Humas Polri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini