Beranda DAERAH Aksi Demo FPHI di Pemkab Ungkap Kebobrokan Disdik Kabupaten Bekasi

Aksi Demo FPHI di Pemkab Ungkap Kebobrokan Disdik Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi – Sudah yang kebeberapakalinya aksi unjuk rasa yang dilakukan Forum Pekerja Honor Indonesia (FPHI) khusunya di Kabupaten Bekasi. FPHI kembali lakukan aksi demo di depan kantor Pemkab Bekasi, Senin (06/09/2021) sekitar pukul 10.00 Wib.

Andi Heryana Ketua Kordinator daerah (Korda FPHI ) Kabupaten Bekasi mengatakan, dalam unjuk rasa ini Kami sampaikan aspirasi dan beberapa poin penting yang harus segera di realisasikan oleh Pemkab Kabupaten Bekasi.

Segera Evaluasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, karena menurut Kami banyak sekali dosa dosa dari dunia pendidikan di kabupaten Bekasi secara masip dengan kroni kroninya yang di lakukan yang merugikan tenaga kerja Honor khususnya para guru honor di Kabupaten Bekasi, ujarnya Andi Heryana.

BACA JUGA  Irjen. Pol. Prof. Dr. Eko Indra Heri: Tetap Semangat dan Terus Tebarkan Kebaikan

Andi Heryana menegaskan beberapa poin yang di sampaikan FPHI dalam aksi demo tersebut:

1. Mengangkat GTK Non ASN baru tanpa masa pengabdian, sementara GTK Non ASN (Guru dan Tenaga Kependidikan) yang telah puluhan tahun mengabdi diabaikan. Pengangkatan GTKNon ASN baru itu berbau anyir kongkalingkong dan disinyalir berbau uang.

2. Saat di hadapan Ketua Korda FPHI dalam rapat bersama eks Pansus VII atau pansus RaperdaPendidikan dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Dengan lantang Kadisdik mempertanyakan legal standing kami yang sudah lama pengabdiannya yang berangkat aksi ke KPK di Jakartapada tanggal 11 Januari 2021, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA  Polri Pastikan Beredarnya Video Rusuh Demo Hari Ini Hoaks

Bahwa GTK tersebut melakukan aksi itu
belum mendapatkan perpanjangan SP (Surat Penugasan) jadi saat itu dianggap oleh Kadisdik sudah tidak lagi menjadi GTK Non ASN.

Tetapi perlu di ungkap faktanya bahwa saat itu Kadisdik belum memberikan perpanjangan SP sebagai GTK Non ASN tahun 2021, kepada 9300-an GTK Non ASNbukan hanya yang aksi saja yang belum di berikan, beber Andi.

“Belum lagi dengan sikap arogansinya yang saat itu Kadisdik melontarkan ucapan “saya sebagai pejabat penanggungjawab anggaran Disdik, berhak menentukan siapa saja yang saya ingin di berikan’’ ini artinya ada keterkaitan dari penerimaan GTK Non ASN yang baru, pernyataan yang katanya pimpinan Dinas Pendidikan yang tidak mencerminkan sebagai pemimpin.

BACA JUGA  Polda NTB Gagalkan Puluhan Sapi Ilegal dari Flores Masuk NTB

3. Berulangkali sejak Kadisdik di jabat oleh Carwinda, Perpanjangan SP penugasan selalu molor lebih dari 5 bulan, Jika pernyataan diatas dikatakan GTK tersebut tidak punya status atau legal standing yang jelas atas ulah nya Kadisdik, karena tidak profesional mengelola manajemen di Dinas Pendidikan. Bicaranya selalu kontra produktif dan tidak berbanding lurus antara kata dan perbuatan.

Dana BOS Reguler yang bersumber dari APBN banyak masalah setelah Kadisdik di pegang Carwinda, antara lain Dana yang di sunat yang harus di terima GTK di setiap sekolah, GTK Non ASN banyak yang mengalami pemotongan dana BOS Pusat. Ini pungli dan bisa jadi Gratifikasi.

BACA JUGA  Zakat UPI YPTK Padang Ditargetkan Tuntas Dibagikan Baznas Rabu 12 Mei

Oleh orang yang ber NIP atau ASN. Patut di duga Dinas Pendidikan menjadi sarang mafia dan sindikat. Hal tersebut sudah disampaikan masalah ini di rumah Sekdis Asep saat itu oleh Ketua FPHI dan tidak ada realisasi langkah konkrit sampai sekarang masih berlangsung pungutan.

Dan bahkan makin menjadi muncul nya raja raja kecil di kecamatan sebagai kaki tangan Disdik yang di lakukan oknum Korwil di setiap Kecamatan.Kadisdik lebih asik jualan rumah kepada GTK Non ASN, yang di sinyalir berbau uang, ketimbang melakukan kerja profesional dan kerja fokus atas tugasnya sebagai Kadisdik.

BACA JUGA  Seorang Wanita di Kota Medan Tewas Setelah Terjun Dari Lantai 3

“Ini mengesankan gerakan bales jasa atas kemasan Jastek yang nominalnya sedikit meningkat, sementara Jastek naik itu atas tuntutan FPHI dan kenaikannya itu, ya belum maksimal. Artinya ada dugaan uang yang dilakukan di luar pekerjaannya, dengan kemasan bahasa nya menolong GTK Non ASN yang belum memiliki rumah.

Hampir tiap Kecamatan beredar seruan agar GTK beli rumah, ini artinya kerja tidak focus dan tidak profesional sehingga banyak tugas yang di abaikan salah satunya perpanjangan SP yang harus di berikan ke GTK Non ASN sampai telat 5 samapai6 bulan molor di berikan ke kami sebagai penerima hak tersebut, jelas Andi.

BACA JUGA  Siap Siap E-TLE Nasional Tahap Dua, Banjarmasin Segera Terapkan Tilang Elektronik

“Hal senada pun pernah di lontarkan, oleh Sekdis pada saat pertemuan di kediamannya, bahwa diakuinya sistem pendidikan saat ini dirusak oleh oknum pejabat yang dilindungi oleh Kadisdik, pungkas Andi Heryana Ketua Korda FPHI Kabupaten Bekasi. (Team RBI)

Facebook Comments