Jakarta, Radar BI | Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar meminta aparat penegak hukum agar tidak ragu-ragu menggunakan hukum terorisme dalam menindak anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua karena merupakan kejahatan terorisme.
“KKB itu sudah merupakan bagian dari kejahatan terorisme,” ujar Komjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, pada hari Jumat (24/2/2023).
Komjen Pol Boy Rafli mengatakan, saat ini lembaga yang dipimpinnya terus melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait penanganan KKB di Papua.
Ia meminta aparat penegak hukum agar tak ragu karena Indonesia sudah memiliki landasan dalam menindak yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Di samping itu, BNPT juga memiliki sejumlah program yang digunakan dalam menciptakan kedamaian di Papua. Program tersebut yakni Duta Damai, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang melibatkan langsung anak-anak Papua.
“Kami terus menyelenggarakan program pencegahan itu dengan mengedepankan para pemuda dan pemudi di Papua,” ujarnya.
Kemudian terkait penegakan hukum, pemerintah terutama instansi terkait yakni TNI/Polri saat ini terus berproses terutama dalam hal pembebasan Kapten Philips Max Mehrtens pilot Susi Air yang disandera anggota KKB.
“Jadi semua on the track, dan yang terpenting orang Papua terus kami berikan pencerahan agar jangan sampai ikut narasi yang dibangun jaringan KKB yang menghalalkan kekerasan dalam mencapai tujuan,” ujar Komjen Pol Boy Rafli.
Terkait anggota KKB yang meminta sejumlah uang dan senjata dengan imbalan membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru tersebut, ia mengatakan hal itu akan sulit dikabulkan pemerintah.
Di saat bersamaan, tim dari TNI/Polri saat ini sedang bekerja untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera KKB Papua tersebut. Masyarakat di Tanah Air juga diminta terus mendukung pemerintah dalam menangani KKB.
“Tentu kita tidak ingin tuntutan yang sifatnya di luar akal sehat untuk dipenuhi,” tegas Komjen Pol Boy Rafli. (ndt/af/pr/um)
