Radar Berita Indonesia – Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kota Padang menjadi sorotan tajam publik dan kalangan legislatif.
Berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan Kota Padang, hingga November 2025 tercatat 192 kasus baru, sehingga total penderita mencapai 2.026 orang angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.
Dari jumlah tersebut, 173 kasus dialami laki-laki dan 19 kasus perempuan.
Pola ini memperlihatkan bahwa penularan melalui perilaku seksual berisiko antar sesama jenis pria masih mendominasi penyebaran HIV/AIDS di Kota Padang.
Kinerja Pemerintah Disorot: “Belum Ada Langkah Luar Biasa”
Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Erismiarti, menilai peningkatan ini sudah mencapai tahap mengkhawatirkan dan membutuhkan intervensi lintas sektor.
Menurutnya, Pemerintah Kota Padang masih bekerja parsial dan reaktif, belum menunjukkan gerakan terpadu untuk menekan laju penularan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kesehatan. Ini harus jadi gerakan bersama pemerintah, lembaga pendidikan, Dinas Sosial, hingga tokoh masyarakat mesti turun tangan,” ujarnya kepada Indeks News, Rabu (12/11/2025).
Erismiarti juga menyoroti belum adanya peta jalan (roadmap) pencegahan HIV/AIDS yang terukur.
Ia menegaskan pentingnya edukasi publik dan kampanye berbasis adat dan agama, karena nilai-nilai tersebut bisa menjadi benteng moral masyarakat.
“Adat dan agama adalah benteng sosial masyarakat Minang. Tapi tanpa strategi komunikasi yang baik, pesan moral tidak sampai,” tambahnya.
Birokrasi Menghambat Langkah Dinas Kesehatan
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Dessy M. Siddik, membenarkan terjadinya peningkatan kasus.
Ia menyebut pihaknya telah melakukan berbagai upaya seperti penyuluhan, pemeriksaan rutin, dan kampanye perilaku hidup sehat.
Namun, perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan besar.
“Sebagian besar penderita adalah laki-laki dengan perilaku berisiko tinggi. Perubahan pola pikir dan perilaku sulit dilakukan, apalagi jika stigma masih kuat,” ujarnya.
Sejumlah kalangan menilai, program Pemko masih bersifat seremonial dan kurang menyentuh kelompok kunci seperti remaja, pekerja seks, komunitas LGBT, serta pengguna narkoba suntik.
Selain itu, minimnya transparansi anggaran pencegahan HIV/AIDS membuat publik sulit menilai efektivitas kebijakan Pemko Padang.
Minim Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor
Sosiolog Universitas Negeri Padang (UNP), Dr. Erianjoni, menilai persoalan HIV/AIDS di Padang mencerminkan lemahnya koordinasi antarinstansi dan tidak adanya strategi komprehensif.
“Pemko Padang masih bekerja dalam pola klasik kasus naik, baru rapat. Padahal penanganan HIV/AIDS menuntut sinergi lintas bidang kesehatan, sosial, pendidikan, hingga budaya,” ujarnya.
Menurutnya, akar masalah terletak pada kurangnya edukasi seks dan kesehatan reproduksi di sekolah, serta tidak adanya platform komunikasi yang melibatkan masyarakat adat, ulama, dan komunitas muda.
“Ini bukan hanya soal medis, tapi juga sosial dan budaya. Nilai-nilai adat seperti budi, malu, dan sopan santun bisa menjadi basis pencegahan yang kuat,” jelasnya.
Peran Dubalang dan Tokoh Adat Terlupakan
Dr. Erianjoni menyoroti bahwa Dubalang Kota aparat adat yang bertugas menjaga keamanan sosial di tingkat nagari belum dioptimalkan oleh Pemko Padang.
“Dubalang bisa menjadi ‘mata dan telinga sosial’ dalam mengawasi perilaku masyarakat, termasuk potensi perilaku berisiko. Jika peran ini dihidupkan, masyarakat bisa saling mengingatkan tanpa harus represif,” tegasnya.
Menurutnya, Pemko terlalu bergantung pada pendekatan medis, padahal pendekatan sosial dan adat jauh lebih efektif dalam jangka panjang.
Ancaman Serius bagi Generasi Muda
Lonjakan kasus juga menjadi peringatan keras bagi generasi muda. Banyak kasus baru ditemukan pada kelompok usia produktif, termasuk remaja dan pelajar.
Hal ini menunjukkan bahwa edukasi seks dan reproduksi masih tabu di sekolah-sekolah, dan belum mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan.
“Jika anak muda tidak diberi pengetahuan yang benar, mereka akan mencari sendiri dari sumber yang salah. Inilah celah penyebaran HIV/AIDS yang tidak terlihat,” kata Erismiarti.
Mendesak: Bentuk Satuan Tugas Terpadu dan Program Berbasis Adat
Para pengamat menegaskan, sudah saatnya Pemerintah Kota Padang membentuk Satuan Tugas Terpadu (Task Force) yang melibatkan instansi teknis, tokoh agama, dan komunitas adat.
Selain itu, program rehabilitasi sosial, dukungan psikologis bagi ODHA, serta pemeriksaan sukarela di puskesmas harus diperluas dan dipublikasikan secara transparan.
“Pemerintah tidak boleh hanya menghukum perilaku, tapi juga harus menyelamatkan manusia di baliknya,” tutup Erianjoni.
