Radar Berita Indonesia – Kebijakan efisiensi anggaran yang digencarkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menghadapi ujian serius.
Pemerintah mengklaim mampu menghemat hingga Rp200 triliun hingga akhir Maret 2026. Namun di saat yang sama, sejumlah belanja bernilai besar tetap berjalan, memunculkan pertanyaan publik terkait konsistensi kebijakan tersebut.
Salah satu belanja yang menjadi sorotan adalah pengadaan 21 ribu unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan nilai sekitar Rp42 juta per unit. Selain itu, pemerintah juga menambah alokasi subsidi haji sebesar Rp1,7 triliun.
Kombinasi antara klaim efisiensi dan tetap berjalannya belanja besar dinilai menimbulkan kontradiksi dalam kebijakan fiskal pemerintah. Hal ini memicu perdebatan apakah efisiensi benar-benar diterapkan secara menyeluruh atau hanya sebatas narasi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa anggaran pengadaan motor listrik merupakan usulan tahun sebelumnya yang telah disetujui sebelum kebijakan efisiensi diperketat. Ia memastikan pengajuan serupa tidak akan kembali diloloskan.
Di sisi lain, ekonom Wijayanto Samirin mengkritisi inkonsistensi kebijakan tersebut dan memperingatkan potensi risiko terhadap defisit anggaran.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menyoroti semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah.
Kebijakan ini berlangsung sepanjang tahun anggaran 2026, dengan tekanan fiskal mulai terasa sejak awal tahun, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang tidak stabil.
Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat akibat beberapa faktor. Pemerintah tetap menahan harga bahan bakar minyak (BBM) meski harga minyak dunia telah melampaui US$70 per barel.
Di saat yang sama, nilai tukar rupiah sempat melemah hingga Rp17.140 per dolar AS, melampaui asumsi dasar APBN 2026.
Selain itu, program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih tetap berjalan dengan alokasi anggaran besar, sehingga mempersempit ruang efisiensi.
Purbaya menyatakan pemerintah menargetkan penghematan bertahap hingga Rp80 triliun dan optimistis defisit APBN tetap terjaga di kisaran 2,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), di bawah batas maksimal 3 persen sesuai undang-undang.
Namun, Wijayanto memperkirakan defisit berpotensi melebar hingga mendekati 3,5 persen PDB. Hal ini dipicu oleh rendahnya pertumbuhan penerimaan pajak, tingginya restitusi pajak, serta meningkatnya beban subsidi energi dan kebutuhan pembiayaan sektor lain seperti BPJS Kesehatan dan transfer ke daerah.
Sementara itu, Rahma Gafmi menilai jika harga minyak dunia menembus US$90 per barel, pemerintah akan dihadapkan pada pilihan sulit: menambah utang atau menaikkan harga BBM.
Pernyataan berbeda sempat muncul dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang membuka opsi pelebaran defisit melalui Perppu, sebagaimana dilakukan saat pandemi Covid-19. Namun Presiden Prabowo menegaskan defisit tetap akan dijaga di bawah 3 persen, kecuali dalam kondisi krisis.
Sorotan Lembaga dan Internasional
Laporan The Indonesian Institute tahun 2025 menilai efisiensi anggaran belum berjalan merata. Pemangkasan lebih banyak menyasar belanja nonesensial seperti perjalanan dinas, namun sektor penting seperti pendidikan, riset, dan infrastruktur juga terdampak.
Sebaliknya, anggaran pertahanan dan keamanan justru meningkat. Laporan tersebut juga mencatat belum adanya indikator yang jelas dalam kebijakan efisiensi, sehingga rentan berubah dan dipengaruhi kepentingan tertentu.
Dari sisi global, World Bank dalam laporan April 2026 menilai Indonesia cukup tangguh menghadapi gejolak global. Namun kebijakan menahan harga BBM dinilai berisiko meningkatkan defisit dan kebutuhan utang.
Bank Dunia juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8 persen menjadi 4,7 persen, masih di bawah target pemerintah yang mendekati 6 persen.
