Jakarta, Radar Berita Indonesia – Nama Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu perwira tinggi TNI dengan rekam jejak panjang dalam berbagai operasi militer dan jabatan strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
Namun, perjalanan pengabdian yang telah dibangun lebih dari tiga dekade itu kini memasuki babak baru setelah dirinya resmi dicopot dari jabatan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan tersebut diumumkan pemerintah pada Selasa (2/6/2026) bersamaan dengan perombakan total jajaran pimpinan BGN. Selain Lodewyk Pusung, Presiden juga memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana serta Wakil Kepala BGN Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pergantian tersebut merupakan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga selama hampir satu setengah tahun terakhir sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan secara nasional.
Bagi kalangan militer, pencopotan Lodewyk Pusung menjadi catatan menarik. Pasalnya, sosok kelahiran Manado tahun 1960 itu dikenal sebagai prajurit lapangan yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pengabdian kepada negara melalui institusi TNI.
Lulusan Akademi Militer (AKABRI) tahun 1985 tersebut telah menorehkan perjalanan karier yang panjang dan cemerlang. Berbagai penugasan operasi di wilayah-wilayah strategis Indonesia pernah dijalaninya, termasuk daerah konflik dan operasi pengamanan nasional.
Pengabdiannya yang konsisten selama lebih dari tiga dekade mendapat pengakuan negara melalui penganugerahan Satyalancana Kesetiaan XXXII Tahun pada 2018, sebuah penghargaan yang diberikan kepada prajurit dengan masa dinas tanpa putus selama 32 tahun.
Tak hanya dikenal loyal, Lodewyk Pusung juga tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting di lingkungan TNI. Kariernya terus menanjak hingga dipercaya menjabat Kasdam VI/Mulawarman pada 2014, Pangdivif 1 Kostrad pada 2015, Pangdam I/Bukit Barisan pada tahun yang sama, hingga akhirnya dipercaya menjadi Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI pada 2017.
Deretan penghargaan prestisius turut menghiasi perjalanan militernya. Pada tahun 2015, ia menerima tiga tanda kehormatan sekaligus, yakni Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, dan Bintang Yudha Dharma Nararya.
Selain itu, sejumlah Satyalancana seperti Bantala dan Wira Nusa juga menjadi bagian dari rekam jejak pengabdiannya.
Namun, tantangan yang dihadapi Lodewyk Pusung saat memasuki dunia birokrasi sipil ternyata berbeda dengan medan operasi militer yang selama ini menjadi tempat pengabdiannya.
Sejak dilantik sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan pada Oktober 2024, ia memiliki tanggung jawab membangun tata kelola organisasi serta memperkuat koordinasi kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan Program
Makan Bergizi Gratis
Di tengah besarnya harapan pemerintah terhadap program strategis nasional tersebut, Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran pimpinan BGN.
Hasil evaluasi itu berujung pada keputusan mengganti seluruh pimpinan lama sebagai bagian dari upaya percepatan dan penyegaran organisasi.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa evaluasi pemerintahan dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang latar belakang maupun rekam jejak individu.
Pangkat tinggi, pengalaman panjang, hingga status veteran militer tidak menjadi faktor penentu untuk mempertahankan jabatan apabila target dan ekspektasi kinerja dinilai belum berjalan optimal.
Dalam perombakan tersebut, Presiden Prabowo menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Ia akan didampingi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.
Pencopotan Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung pun menjadi salah satu peristiwa yang menyita perhatian publik. Setelah lebih dari 32 tahun mengabdi menjaga kedaulatan negara melalui institusi militer, karier birokrasi sang jenderal purnawirawan berakhir hanya dalam waktu sekitar satu setengah tahun di Badan Gizi Nasional.
Perjalanan tersebut menjadi gambaran bahwa dinamika birokrasi pemerintahan memiliki tantangan tersendiri. Jika di medan operasi keberhasilan diukur melalui strategi dan ketegasan komando, maka di ranah pelayanan publik keberhasilan ditentukan oleh efektivitas tata kelola, koordinasi, dan pencapaian target yang langsung dirasakan masyarakat. (*)
