Jakarta, Radar Berita Indonesia – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewijk Pusung dan Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya.
Keputusan tersebut diumumkan pemerintah setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kabinet selama hampir satu setengah tahun masa pemerintahan.
Pengumuman pergantian pimpinan lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Pergantian kepemimpinan di tubuh BGN terjadi di tengah berbagai sorotan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Berbagai persoalan mulai dari tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dugaan praktik jual beli titik SPPG, hingga laporan penyimpangan yang masuk ke aparat penegak hukum menjadi perhatian publik dalam beberapa bulan terakhir.
SPPG sendiri merupakan fasilitas dapur modern terstandarisasi yang dibangun pemerintah melalui BGN untuk mendukung distribusi makanan bergizi kepada masyarakat penerima manfaat di berbagai daerah.
Menariknya, sebelum dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya sempat melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri terkait maraknya laporan dugaan penipuan dan praktik jual beli titik SPPG di sejumlah wilayah.
Pada Senin (25/5/2026), Sony mendatangi Bareskrim Polri untuk berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri dan jajaran penyidik guna menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat yang mengaku menjadi korban penipuan berkedok pendirian dapur MBG.
“Hari ini saya melakukan koordinasi dengan Satgas MBG Polri dan juga berkomunikasi dengan Kabareskrim serta Direktur Tindak Pidana Umum berkaitan dengan banyaknya laporan di beberapa daerah,” ujar Sony saat itu.
Menurutnya, salah satu kasus yang telah ditangani berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Dalam perkara tersebut, aparat berhasil mengamankan pelaku dengan jumlah korban mencapai 21 orang dan total kerugian ditaksir sekitar Rp1,9 miliar.
“Yang di Polda Jawa Barat itu Rp1,9 miliar. Rata-rata kerugian per orang Rp100 jutaan,” ungkapnya.
Sony menjelaskan, para pelaku menggunakan berbagai modus untuk meyakinkan korban, salah satunya dengan mengaku sebagai orang dekat pejabat BGN atau bahkan mengatasnamakan pejabat BGN guna menawarkan jasa pengurusan titik SPPG dengan meminta sejumlah uang.
“Para pelapor merupakan korban penipuan dari pihak-pihak yang mengaku orang dekat pejabat BGN, bahkan ada yang mengaku sebagai pejabat BGN, lalu menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG dengan permintaan sejumlah uang,” jelasnya.
Kasus serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah lain, seperti Tangerang, Lombok Timur, hingga Batam. Kondisi tersebut mendorong koordinasi intensif antara BGN dan aparat kepolisian guna mencegah semakin meluasnya praktik penyimpangan yang mencatut program pemerintah tersebut.
Sementara itu, Kasatgas MBG Polri Irjen Pol Nurworo Danang menegaskan komitmen Polri dalam mendukung penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan Program Makan Bergizi Gratis demi keuntungan pribadi.
“Satgas MBG Polri mendukung penuh penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum,” tegas Danang.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran maupun praktik jual beli titik SPPG kepada aparat penegak hukum setempat.
Selain menjadi perhatian aparat penegak hukum, pelaksanaan Program MBG juga mendapat pengawasan langsung dari Kantor Staf Presiden (KSP).
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman bahkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur SPPG setelah dilantik pada April 2026. Salah satu sidak dilakukan pada 12 Mei 2026 di dua dapur SPPG yang berada di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Dalam sidak tersebut, Dudung menemukan sejumlah persoalan serius yang berkaitan dengan standar kebersihan, tata kelola operasional, hingga kualitas sanitasi dapur.
Temuan yang menjadi sorotan antara lain kondisi dapur yang kotor, adanya belatung, penggunaan pallet yang tidak memenuhi standar kesehatan, fasilitas pencucian yang kurang memadai, suhu ruangan yang panas, serta masih bercampurnya area penyimpanan bahan makanan kering dan basah.
Tak hanya itu, Dudung juga menyoroti adanya indikasi praktik jual beli titik SPPG yang dinilai berpotensi mengganggu tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis.
Usai bertemu Dadan Hindayana di Gedung Bina Graha, Jakarta, Dudung menegaskan bahwa Kantor Staf Presiden akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus,” tegas Dudung.
Langkah Presiden Prabowo mencopot pimpinan BGN mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat, penerima manfaat, hasil evaluasi lintas kementerian, serta masukan dari DPR RI.
“Kami mengucapkan apresiasi dari DPR RI kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia berharap evaluasi menyeluruh yang dilakukan pemerintah dapat menjadi momentum pembenahan bagi BGN agar pelaksanaan Program MBG semakin optimal dan tepat sasaran.
Dasco juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan program, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera direalisasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Dadan Hindayana menyatakan menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pergantian pejabat merupakan hak prerogatif Presiden dalam menentukan figur terbaik untuk menjalankan program-program strategis pemerintah.
“Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan,” kata Dadan.
Dadan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang diberikan kepadanya selama memimpin BGN sejak awal pembentukan lembaga tersebut.
Menurutnya, jabatan sebagai Kepala BGN merupakan amanah besar yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan akan emban.
Ia pun meyakini Presiden Prabowo akan mampu membawa Indonesia menuju kesejahteraan yang lebih baik melalui berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan.
“Insya Allah beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia dan membawa kesejahteraan pada seluruh masyarakat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Dadan menyampaikan ucapan selamat kepada Nanik Sudaryati Deyang yang ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang dipercaya menduduki posisi Wakil Kepala BGN.
“Selamat bekerja kepada pimpinan BGN yang baru. Insya Allah akan membawa program MBG makin berkualitas dan bermanfaat untuk seluruh penerima manfaat,” pungkasnya.
