Radar Berita Indonesia – Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan publik. Di tengah bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, muncul kabar mengejutkan mengenai dugaan pengunduran diri Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut mencuat pada Rabu (11/11/2026) malam dan disampaikan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.
Saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Budi Arie membenarkan informasi itu secara singkat.
“Pokoknya benar,” ujar Budi Arie, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, hingga informasi ini disusun, kabar mengenai penyerahan surat pengunduran diri tersebut masih memerlukan penjelasan dan konfirmasi resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun Gibran sendiri. Belum terdapat keterangan resmi yang menjelaskan isi, waktu penyerahan, serta tindak lanjut surat yang dimaksud.
Pertemuan Gibran dengan Prabowo di Istana
Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026) pagi, Gibran dilaporkan menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pertemuan tersebut kemudian dibenarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa siang.
Dalam keterangannya, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo.
Pernyataan Mensesneg tersebut semakin menyita perhatian publik karena muncul bersamaan dengan berkembangnya persoalan hukum dan politik yang menyeret nama Gibran.
Namun, pernyataan mengenai adanya niat mengundurkan diri perlu dibedakan dari kepastian bahwa pengunduran diri telah diajukan secara resmi dan diproses sesuai ketentuan konstitusi.
Gibran Pilih Tempuh Jalur Hukum melalui PTUN
Di tengah polemik tersebut, Gibran juga memberikan tanggapan terkait persoalan dokumen pendidikan yang menjadi salah satu perhatian publik.
Gibran menyatakan akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum atau fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Selain itu, ia mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan (suket) pendidikan SMA miliknya tidak sah dan batal.
Langkah hukum tersebut menjadi bagian dari upaya Gibran untuk memperjuangkan dan menguji persoalan administrasi pendidikan yang turut menjadi sorotan dalam dinamika politik nasional.
120 Anggota DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat
Sementara itu, tekanan politik terhadap posisi Gibran juga berkembang di lingkungan parlemen.
Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi tercatat telah menandatangani dan menyerahkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membenarkan adanya pengajuan hak konstitusional tersebut. Ia menyampaikan bahwa jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan HMP mencapai 120 orang.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani, ya. Berdasarkan yang ditandatangani, ada 120 orang. Dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan Mustopa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pengajuan HMP tersebut menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik di parlemen, mengingat hak tersebut merupakan salah satu instrumen konstitusional yang dimiliki DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPR Jadwalkan Rapat Paripurna Kamis, 12 November 2026
Sebagai tindak lanjut dari pengajuan tersebut, DPR RI dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Dalam agenda tersebut, anggota DPR direncanakan menyampaikan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Rapat paripurna ini menjadi salah satu tahapan penting untuk melihat bagaimana sikap dan mekanisme kelembagaan DPR terhadap usulan yang telah memperoleh dukungan tanda tangan 120 anggota parlemen tersebut.
Meski demikian, pengajuan HMP tidak serta-merta berarti Wakil Presiden langsung dapat diberhentikan. Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk ketentuan mengenai alasan pemberhentian, proses di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, serta keputusan MPR.
Menanti Kepastian Sikap Istana dan Gibran
Berkembangnya kabar pengunduran diri Gibran di tengah proses politik di DPR menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kelanjutan jabatan Wakil Presiden dan arah penyelesaian polemik tersebut.
Apakah Gibran benar-benar telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo? Bagaimana sikap resmi Istana terhadap kabar tersebut? Dan bagaimana kelanjutan proses Hak Menyatakan Pendapat yang telah ditandatangani 120 anggota DPR?
Sejumlah pertanyaan tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
Publik kini menantikan perkembangan selanjutnya, baik dari Istana Kepresidenan maupun DPR RI. Sebab, persoalan ini tidak hanya menyangkut dinamika politik antara lembaga negara, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, tata negara, serta keberlangsungan pemerintahan sesuai amanat konstitusi. (*)
