Radar Berita Indonesia – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pernah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup antara Presiden dan Wakil Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam tersebut menjadi ruang bagi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran untuk membahas sejumlah perkembangan situasi politik dan hukum yang tengah menjadi perhatian publik.
Salah satu hal yang dibicarakan adalah dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), yang turut memunculkan polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran secara langsung menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden di tengah berkembangnya persoalan tersebut. Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo.
Pernyataan Mensesneg tersebut sekaligus memberikan klarifikasi terhadap informasi yang berkembang mengenai sikap Presiden Prabowo terhadap keinginan pengunduran diri Gibran.
Prasetyo menegaskan, tidak benar apabila Presiden Prabowo disebut menolak niat pengunduran diri yang disampaikan oleh Wakil Presiden. Menurutnya, dalam pembicaraan tersebut Presiden justru memberikan sejumlah saran dan masukan sebagai bagian dari diskusi bersama.
Namun, dalam kesempatan yang sama, Gibran juga menyampaikan permohonan agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum, yakni di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo.
Dengan demikian, menurut penjelasan Mensesneg, pertemuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penolakan Presiden terhadap keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Prasetyo kembali menegaskan bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan sebagaimana kabar yang sebelumnya beredar.
“Bahwa tidak benar bahwa Bapak Presiden menolak niatan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden,” tegasnya.
Gibran Ingin Tempuh Jalur Hukum
Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bahwa permintaan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen melalui PTUN merupakan bagian dari proses hukum yang dapat ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah, kata Prasetyo, menghormati langkah hukum tersebut dan mempersilakan pihak yang bersangkutan menggunakan mekanisme peradilan untuk memperoleh kepastian hukum atas persoalan yang dipermasalahkan.
“Karena itu proses hukum ya untuk selanjutnya tentunya kita menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan peradilan tata usaha negara,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan dokumen Gibran masih menjadi bagian dari dinamika hukum dan politik yang berkembang. Meski demikian, proses pembuktian melalui lembaga peradilan harus tetap dihormati dan tidak boleh mendahului putusan maupun kesimpulan hukum dari lembaga yang berwenang.
Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara polemik yang berkembang di ruang publik, pernyataan para pihak, dan fakta hukum yang nantinya ditetapkan melalui proses peradilan.
Keabsahan dokumen yang dipersoalkan harus dinilai berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan opini atau spekulasi.
Pemerintahan Tetap Berjalan
Di tengah perkembangan isu tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah tidak ingin dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang mengganggu pelaksanaan tugas-tugas negara.
Menurutnya, pemerintah tetap berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta penanganan berbagai persoalan nasional, termasuk penanggulangan bencana.
Penegasan ini menjadi penting mengingat Presiden dan Wakil Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional dalam memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi tersebut sekaligus membuka informasi mengenai isi pertemuan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang sebelumnya berlangsung secara tertutup.
Meski Gibran telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri, pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya berarti pengunduran diri telah berlaku secara resmi.
Status jabatan Wakil Presiden dan segala konsekuensi ketatanegaraannya tetap harus mengacu pada mekanisme serta ketentuan konstitusi yang berlaku.
Publik kini menantikan perkembangan lebih lanjut, baik terkait langkah hukum yang akan ditempuh Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumennya maupun penjelasan resmi mengenai kelanjutan persoalan pengunduran diri tersebut.
Radar Berita Indonesia akan terus mengikuti perkembangan informasi ini dengan mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi, keberimbangan, independensi, dan kepentingan publik. (*)
