Radar Berita Indonesia – Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, menjadi perhatian serius Komisi III DPR RI. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) agar bertindak proaktif, profesional, dan transparan dalam mengusut laporan dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21).
Habiburokhman menegaskan, penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara serius tanpa intervensi maupun perlakuan istimewa terhadap siapa pun, termasuk pejabat publik yang memiliki kedudukan strategis di pemerintahan daerah.
Pihaknya menyatakan bahwa Komisi III DPR RI mengikuti perkembangan pemberitaan mengenai dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang tersebut dengan keprihatinan mendalam.
“Kami di Komisi III DPR RI mengikuti dengan perhatian dan keprihatinan yang mendalam atas pemberitaan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Habiburokhman, aparat penegak hukum harus memberikan perhatian penuh terhadap laporan tersebut. Ia meminta Kapolda NTT beserta seluruh jajaran penyidik untuk mengungkap perkara secara menyeluruh berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
“Kami meminta kepada Kapolda NTT beserta jajaran untuk bertindak proaktif dalam mengusut tuntas kasus ini tanpa ada keraguan sedikit pun. Jangan ada ruang kompromi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual,” tegasnya.
Habiburokhman juga menekankan bahwa apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan hukum, penyidik perlu mempertimbangkan langkah penahanan terhadap pihak terlapor berdasarkan prosedur dan persyaratan hukum yang berlaku.
Langkah tersebut, menurutnya, diperlukan demi mendukung kelancaran proses penyidikan serta mengantisipasi kemungkinan munculnya tindakan yang dapat menghambat penegakan hukum.
“Jika dalam proses penyidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, kami mendesak agar yang bersangkutan segera ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi kelancaran proses hukum dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” imbuh Habiburokhman.
Dorong Hukuman Berat Jika Terbukti Bersalah
Tidak hanya meminta kepolisian mengusut tuntas laporan tersebut, Habiburokhman juga mendorong agar pihak yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan hukuman tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, proses hukum harus berjalan berdasarkan pembuktian di pengadilan. Apabila kesalahan pihak terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan, hukuman harus dijatuhkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dengan memperhatikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
“Apabila nanti terbukti bersalah di pengadilan, kami mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, termasuk UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), tanpa ada keringanan yang tidak berdasar,” tuturnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual harus mengutamakan perlindungan terhadap korban, kepastian hukum, serta proses peradilan yang adil.
Gerindra Siapkan Sanksi Pemecatan
Di sisi lain, Habiburokhman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) Partai Gerindra menegaskan bahwa partainya tidak akan memberikan perlindungan politik apabila kader yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Ia memastikan Partai Gerindra akan mengambil langkah tegas, termasuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Yosef Lede sebagai kader partai apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum.
Selain sanksi organisasi, Habiburokhman menyatakan pihaknya akan mendorong proses pemberhentian Yosef Lede dari jabatannya sebagai Bupati Kupang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Sebagai bentuk komitmen moral dan politik, kami pastikan bahwa partai akan memberikan sanksi pemecatan sebagai kader. Selain itu, kami akan secara aktif mendorong proses pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Bupati Kupang agar proses hukum dapat berjalan secara objektif dan bermartabat,” jelasnya.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa jabatan publik maupun posisi seseorang di dalam partai politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghambat proses penegakan hukum.
Komisi III Tegaskan Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum
Lebih lanjut, Habiburokhman mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law.
Menurutnya, tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap seseorang hanya karena memiliki jabatan, kekuasaan, ataupun pengaruh politik. Seluruh proses hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Kami tegaskan bahwa hukum harus berlaku sama untuk semua orang (equality before the law). Tidak ada warga negara yang kebal hukum, dan tidak boleh ada pihak yang mendapatkan keistimewaan atau perlakuan khusus karena status jabatannya. Komisi III akan terus mengawal kasus ini hingga tegaknya keadilan yang seadil-adilnya bagi korban,” pungkasnya.
Polda NTT Tangani Laporan Dugaan Kekerasan Seksual
Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke kepolisian atas dugaan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21).
Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak kepolisian, dugaan peristiwa tersebut disebut terjadi di salah satu kompleks rumah dinas yang berlokasi di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, membenarkan bahwa laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.
“Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) dengan seseorang berinisial YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor,” ujar Henry dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026), sebagaimana diberitakan detikBali.
Dengan bergulirnya penanganan laporan tersebut, publik kini menantikan langkah konkret penyidik Polda NTT dalam mengungkap fakta di balik dugaan perkara tersebut.
Proses penyelidikan dan penyidikan diharapkan berjalan secara profesional, independen, transparan, serta tetap mengedepankan perlindungan terhadap pelapor dan seluruh pihak yang terlibat.
Di tengah sorotan publik, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Yosef Lede masih berstatus sebagai pihak terlapor dan belum dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penegakan hukum yang objektif, perlindungan terhadap korban, serta keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum menjadi hal penting agar perkara ini dapat ditangani secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. (*)
