Padang, Radar BI | Masyarakat Kota Padang maupun Sumatera Barat dihebohkan dengan kabar pemecatan Imam Masjid Raya Sumatera Barat Ustaz Albizar.
Surat pemecatan Imam Masjid Raya Sumbar ini yang dinilai sepihak itu pun, beredar di media sosial (Medsos) dan memunculkan polemik.
Dalam isi surat yang ditandatangani oleh pengurus harian Masjid Raya Sumatera Barat (Sumbar) itu, tertulis jika sehubungan dengan selesainya kegiatan seleksi Imam harian Masjid Raya Sumatera Barat.
Maka terhitung sejak tanggal 19 Mei 2023 yang menjadi imam harian Masjid Raya Sumatera Barat adalah yang di SK-kan oleh pengurus Masjid Raya Sumatera Barat.
Ketua KNPI Sumatera Barat, Angga Azkardha, menilai pengurus Masjid Raya Sumbar telah membuat keputusan yang kontroversi dengan mengganti Imam Masjid Raya Sumatera Barat dengan sepihak tanpa menjelaskan kepada publik titik permasalahannya. Apalagi Imam yang baru ini juga terkait langsung dengan keluarga pengurus masjid.
“Langkah nepotisme ini jelas sangat salah. Masjid Raya ini tidak milik keluarga tertentu, apalagi milik pengurus. Jika penunjukkan imam masjid berdasarkan kekeluargaan ini sudah ada upaya pengurus masjid membawa kepentingan umat menjadi kepentingan pengurus,” ujar Angga, pada hari Jumat (26/5/2023).
Apalagi yang mengejutkannya di internal pengurus Masjid Raya Sumbar ada yang terafiliasi dengan partai politik tertentu. Jika itu memang terjadi ini tidak hanya salah, tetapi juga pelanggaran yang perlu diawasi karena telah membawa kepentingan parpol ke ranah masjid.
Ini nantinya tidak hanya mendorong kecurigaan pihak lain dan menilai masjid raya sumbar tidak netral.
Maka dari itu, Kami dari KNPI Sumbar meminta jangan ada unsur parpol dengan sadar mengotori keputusan mesjid dengan adanya kepentingan parpol di dalamnya.
Jika pengurus masjid berani memecat Imam yang telah lama mengabdi, tentu juga sangat wajar ada pemecatan terhadap kader parpol yang juga menjadi bagian dari pengurus masjid.
Publik harus melihat netralitas pengurus masjid kedepannya karena momentum pemilu juga dekat. Jika ini tidak diawasi maka bakal menghasilkan konflik kepentingan.
Di masjid itu jangan lagi lah bicara golongan, keluarga, dan parpol tertentu. Jika umat tahu persoalan ini maka bakal terjadi pengkotak-kotakan jamaah.
Ini jelas tidak baik kedepannya untuk sekelas masjid raya Sumbar. Kami meminta pemprov segera evaluasi yang terjadi d internal mesjid raya, tutup Angga. (ebs)
Sumber: tvOnenews.
