Beranda PEMERINTAH Menelusuri Jejak SPPD 2015 DPRK Aceh Tamiang

Menelusuri Jejak SPPD 2015 DPRK Aceh Tamiang

Radar BI, Aceh Tamiang – Terkait mulai munculnya pemberitaan dari berbagai media yang memberitakan persoalan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang tahun 2015, para Wartawan melakukan konfirmasi dengan Humas DPRK, berlangsung diruang bagian keuangan setempat, Rabu (15/09/2021).

Pada kesempatan tersebut, Ruli Kurniawan Kasubbag Humas, didampingi Derita, SE Kepala Bagian Keuangan DPRK Aceh Tamiang, terkait SPPD disampaikannya, untuk kegiatan perjalanan Dinas anggota DPR harus mempunyai surat tugas yang ditandatangani Ketua DPR,” ungkapnya.

“Untuk pembayaran SPPD, kami mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) yang telah ditetapkan Pemerintah. Sedangkan bagian verifikasi hanya memeriksa sesuai dengan kelengkapan untuk pembayaran SPPD dan tidak melakukan peninjauan terhadap keabsahan dokumen,” tegas Ruli dan dibenarkan oleh Derita.

BACA JUGA  Polda Riau Gagalkan Penyeludupan 50.000 Batang Kayu Ilegal di Perairan Kep. Meranti

Selanjutnya, Sugiono, SH anggota DPRK Aceh Tamiang, dalam paparannya mengatakan, kami hanya anggota dan tidak tahu menahu masalah SPPD tersebut, silahkan tanya detailnya pada pimpinan kami saat itu, Senin (30/08/2021).

Kesempatan lain, Srimuliani yang pernah menjabat bagian Keuangan DPRK Aceh Tamiang saat itu menyampaikan, SPPD merupakan tanggungjawab pribadi. Berkas diperiksa oleh kasubbag verifikasi dan pada waktu itu tidak ada kejanggalan. Rabu (1/09/2021).

BACA JUGA  Gandeng Kominfo, Polri Sudah Blokir 42 Video Youtuber Muhammad Kace

Lebih lanjut Drs. Zagusli, mantan Sekretaris DPR dan saat ini menjabat tenaga ahli Komisi 1 menyampaikan, saya pikir persoalan tersebut sudah selesai, karena semua sudah pengembalian. Itu bukan SPPD fiktif, tapi kelebihan bayar,” jelasnya, Rabu (01/09/2021).

“Setiap DPR yang berkegiatan selalu didampingi oleh staf dari Sekwan. Semua berkas terkait kegiatan harus lengkap, bil hotel, tiket pesawat dan photo kegiatan, makanya selanjutnya dilakukan pembayaran oleh Sekretariat Dewan.

BACA JUGA  9 Remaja Masjid Tewas Kecelakaan di Tebing Tinggi

“Contoh yang paling fatal terkait bil hotel ada yang satu malam sampai satu juta. Mereka menaikkan amprahan hotel, padahal ditempat tersebut tidak ada yang biayanya sampai satu juta semalamnya.

Zagusli menambahkan, untuk SPPD kami siap jika dilakukan pemanggilan kembali oleh pihak berwajib,” tegasnya. (Syam)

Facebook Comments