Padang, Radar Berita Indonesia | Penertiban pengemis, anak jalanan (anjal), dan gelandangan pengemis (gepeng) menjelang Ramadhan memang selalu menjadi isu sensitif.
Di satu sisi penertiban pengemis, anak jalanan dan gelandangan pengemis, kebijakan ini bertujuan menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat yang menjalankan ibadah. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan tentang solusi jangka panjang bagi mereka yang terjaring operasi ini.
Netizen yang berkomentar “kenapa tidak dari kemaren tertibkan pengemis, anak jalanan dan gelandangan pengemis,” mungkin mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah. Apakah ini hanya tindakan sementara karena pergantian kepemimpinan, atau ada rencana nyata untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan anak jalanan?
Jika pemerintah benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini secara berkelanjutan, harus ada kebijakan yang lebih komprehensif. Tidak cukup hanya dengan menangkap dan menyerahkan mereka ke Dinas Sosial.
Harus ada program rehabilitasi, pelatihan keterampilan, serta dukungan ekonomi agar mereka tidak kembali ke jalanan. Selain itu, tindakan tegas terhadap pihak yang mengeksploitasi anak juga harus menjadi prioritas.
Jika melihat kebijakan ini, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan lebih lanjut:
1. Keberlanjutan Program Rehabilitasi
Menangkap pengemis, gepeng, dan anak jalanan hanya solusi sementara. Pemerintah harus memastikan ada langkah lanjutan, seperti pelatihan keterampilan, penyaluran kerja, atau bantuan sosial yang tepat sasaran. Jika tidak, mereka akan kembali ke jalan setelah operasi selesai.
2. Penegakan Hukum bagi Eksploitasi Anak
Jika ditemukan anak yang dipaksa mengemis, harus ada tindakan hukum tegas bagi pelakunya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bisa menjadi dasar hukum untuk menindak siapa pun yang mengeksploitasi anak demi keuntungan pribadi.
3. Peran Masyarakat dalam Mengatasi Masalah Sosial
Masyarakat juga perlu diedukasi agar tidak memberi uang di jalanan, tetapi menyalurkan bantuan melalui lembaga resmi. Memberi uang langsung di jalan hanya memperpanjang masalah.
4. Transparansi dan Akuntabilitas
Pemerintah Kota Padang perlu menjelaskan bagaimana nasib mereka yang terjaring operasi ini. Apakah mereka benar-benar mendapatkan bantuan atau hanya dipindahkan sementara? Transparansi dalam program ini bisa menjawab keraguan masyarakat.
Kalau langkah-langkah ini tidak dijalankan dengan serius, kebijakan ini bisa dianggap hanya sebagai upaya sesaat untuk memperlihatkan ketegasan tanpa solusi jangka panjang.
.
Jika kebijakan ini ingin benar-benar efektif, maka beberapa langkah konkret harus diterapkan setelah operasi penertiban:
1. Pendataan dan Penanganan Berbasis Kebutuhan
Setelah penertiban, Pemkot Padang harus memiliki data yang jelas tentang siapa saja yang terjaring operasi.
Dari sini, solusi bisa lebih tepat sasaran. Misalnya, mereka yang kehilangan pekerjaan bisa diarahkan ke program pelatihan dan lapangan kerja, sementara anak jalanan bisa dimasukkan ke dalam program pendidikan dan perlindungan anak.
2. Pelibatan Dunia Usaha dan UMKM
Pemkot bisa bekerja sama dengan dunia usaha dan UMKM untuk memberikan kesempatan kerja atau pelatihan keterampilan. Misalnya, mereka yang masih bisa bekerja bisa diberi pelatihan keterampilan dasar seperti menjahit, bertukang, atau berdagang.
3. Penguatan Program Sosial dan Ekonomi
Jika kemiskinan menjadi akar masalah, maka solusinya harus lebih dari sekadar penertiban. Pemerintah harus memperkuat program bantuan sosial, subsidi pendidikan, serta pendampingan bagi keluarga miskin agar mereka tidak kembali ke jalan.
4. Pengawasan dan Evaluasi Berkala
Tidak cukup hanya melakukan operasi sesaat. Perlu ada pengawasan jangka panjang untuk memastikan mereka yang sudah dibantu tidak kembali ke jalan. Satpol PP, Dinas Sosial, dan DP3AP2KB harus punya sistem evaluasi yang transparan.
Jika semua langkah ini tidak dijalankan dengan serius, maka kemungkinan besar masalah ini akan kembali terulang tahun depan. (DP)
