Radar Berita Indonesia – Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Kota Padang, Irwan Basir, S.H., M.M., Datuk Rajo Alam, menekankan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Workshop Kesiapsiagaan Bencana: Kita Tingkatkan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Padang, yang berlangsung pada 27-28 Oktober 2026, di Asrama Haji Embarkasi Padang, kawasan Perupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.
Dalam pemaparannya, Irwan Basir menyoroti bahwa persoalan bencana tidak hanya berkaitan dengan kejadian saat bencana berlangsung. Tantangan juga muncul sebelum bencana terjadi, terutama dalam membangun pemahaman masyarakat, mengenali potensi kerawanan, menyiapkan langkah antisipasi, serta menentukan mekanisme koordinasi ketika situasi darurat terjadi.
Menurut materi yang disampaikannya, kesiapsiagaan perlu dipahami sebagai upaya bersama untuk mengenali dan mengelola risiko, bukan sekadar tindakan spontan ketika masyarakat sudah dihadapkan pada keadaan darurat.
Kesiapsiagaan Bukan Sekadar Respons Saat Bencana
Bencana dapat menimbulkan persoalan yang kompleks, mulai dari ancaman terhadap keselamatan jiwa, kerusakan lingkungan dan infrastruktur, gangguan aktivitas masyarakat, hingga munculnya kebutuhan mendesak bagi warga terdampak.
Karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi. Masyarakat perlu memahami kondisi lingkungan, mengenali potensi ancaman, mengetahui jalur evakuasi, serta mengetahui pihak yang harus dihubungi ketika terjadi keadaan darurat.
Pemahaman tersebut menjadi penting bagi tokoh masyarakat dan pengurus LPM karena mereka berada dekat dengan warga dan lingkungan tempat tinggal. Kedekatan itu dapat mendukung penyampaian informasi, pengorganisasian masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah dan petugas penanggulangan bencana.
Kesiapsiagaan yang terencana juga membantu masyarakat menghindari kebingungan ketika menghadapi situasi darurat. Tanpa pemahaman yang memadai, bencana dapat memunculkan persoalan lanjutan, seperti simpang siurnya informasi, ketidakjelasan koordinasi, dan kesulitan dalam menentukan kebutuhan warga yang harus segera ditangani.
Oleh sebab itu, pengetahuan tentang kebencanaan harus menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Warga tidak cukup hanya mengetahui bahwa wilayahnya berpotensi mengalami bencana, tetapi juga perlu memahami langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risikonya.
Pengelolaan Risiko Menjadi Bagian Penting Mitigasi
Dalam konteks kesiapsiagaan, pengelolaan risiko menjadi salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan. Risiko bencana perlu dikenali melalui pemahaman terhadap potensi ancaman, tingkat kerentanan masyarakat, serta kemampuan lingkungan dan warga dalam menghadapi keadaan darurat.
Langkah tersebut dapat dimulai dengan mengenali kawasan rawan bencana, mendata kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, memperkuat penyebaran informasi, dan menyiapkan mekanisme evakuasi sesuai dengan karakteristik ancaman di masing-masing wilayah.
Upaya mitigasi juga perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Setiap kawasan dapat memiliki karakteristik ancaman dan tingkat kerentanan yang berbeda sehingga langkah antisipasinya harus mempertimbangkan kondisi lingkungan serta kebutuhan masyarakat setempat.
Dalam hal ini, LPM dapat berperan mendorong partisipasi warga dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, membantu menyampaikan informasi kebencanaan, dan memperkuat komunikasi antara masyarakat dengan pihak terkait.
Namun, pelaksanaan penanggulangan bencana tetap membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai tahapan penanganan bencana.
Dengan pembagian peran yang jelas, masyarakat dapat memahami tindakan yang perlu dilakukan dan pihak yang harus dihubungi ketika menghadapi ancaman maupun keadaan darurat.
LPM Berperan Memperkuat Koordinasi Masyarakat
Workshop tersebut juga menegaskan relevansi peran LPM dalam membangun kesiapsiagaan berbasis masyarakat. Sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan kehidupan warga di tingkat kelurahan, LPM memiliki ruang untuk mendorong kesadaran, partisipasi, dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bencana.
Peran tersebut dapat diwujudkan melalui sosialisasi kebencanaan, pendataan kebutuhan warga, dukungan terhadap kegiatan simulasi evakuasi bersama pihak berwenang, serta penyampaian informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah situasi darurat, informasi yang cepat tetapi tidak terverifikasi justru berpotensi menimbulkan kepanikan. Karena itu, penyebaran informasi kebencanaan harus mengutamakan kejelasan sumber, ketepatan isi, dan koordinasi dengan instansi resmi.
LPM juga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta warga yang memerlukan bantuan khusus saat evakuasi.
Pendekatan ini penting agar upaya kesiapsiagaan tidak hanya berorientasi pada wilayah yang terdampak, tetapi juga memperhatikan keselamatan setiap kelompok masyarakat.
Penguatan kapasitas tersebut membutuhkan pemahaman mengenai organisasi, pembagian tugas, komunikasi, serta mekanisme kerja bersama. Dengan demikian, keterlibatan LPM tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat mendukung penerapan langkah kesiapsiagaan yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing.
Penanganan Pascabencana Juga Memerlukan Kesiapan
Persoalan kebencanaan tidak otomatis berakhir ketika ancaman utama telah berlalu. Masyarakat terdampak masih dapat menghadapi berbagai kebutuhan, mulai dari tempat tinggal sementara, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan fasilitas umum, hingga pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi.
Karena itu, perencanaan kesiapsiagaan perlu memperhatikan tahapan sebelum bencana, ketika bencana berlangsung, dan setelah bencana terjadi.
Pada tahap sebelum bencana, masyarakat perlu memperkuat pengetahuan, mengenali ancaman, serta menyiapkan langkah pengurangan risiko.
Ketika bencana terjadi, keselamatan jiwa, evakuasi, penyampaian informasi resmi, dan koordinasi penanganan harus menjadi perhatian utama. Sementara itu, pada tahap pascabencana, kebutuhan warga terdampak dan proses pemulihan perlu ditangani secara terkoordinasi.
Pembagian tahapan tersebut membantu masyarakat memahami bahwa penanggulangan bencana membutuhkan kesinambungan kerja, bukan hanya tindakan sesaat ketika keadaan darurat muncul.
Di sinilah pentingnya membangun kesadaran bersama bahwa persoalan bencana merupakan tanggung jawab yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
Membangun Kota Padang yang Lebih Siaga
Melalui workshop kesiapsiagaan bencana ini, peningkatan kapasitas pengurus LPM dan tokoh masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya pengurangan risiko bencana di Kota Padang.
Pengetahuan yang diperoleh perlu ditindaklanjuti melalui langkah nyata, antara lain pengenalan potensi ancaman di lingkungan masing-masing, penguatan komunikasi dengan BPBD dan instansi terkait, penyebaran informasi kebencanaan yang akurat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan.
Kesiapan menghadapi bencana tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat memahami risiko dan bertindak secara tepat ketika menghadapi keadaan darurat.
Karena itu, sinergi pemerintah, LPM, tokoh masyarakat, relawan, dan warga menjadi bagian penting dalam membangun sistem kesiapsiagaan yang lebih terarah.
Melalui pemahaman yang baik, koordinasi yang jelas, dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan, Kota Padang diharapkan semakin siap menghadapi potensi bencana serta mampu meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkannya.
Penulisan: Dedi Prima Maha Rajo Dirajo.
