Jakarta, Radar Berita Indonesia | Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD menggantikan sistem pilkada langsung memunculkan kembali wacana reformasi sistem politik di Indonesia.
Alasan utama yang ia sampaikan adalah efisiensi anggaran, di mana biaya triliunan rupiah yang dikeluarkan untuk pilkada langsung dinilai dapat dialokasikan untuk kebutuhan mendesak seperti pendidikan, infrastruktur, dan irigasi.
Prabowo menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Dia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti Malaysia, Singapura, dan India.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itulah yang memilih gubernur memilih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” urainya terkait kepala daerah dipilih DPRD.
Menurut Prabowo, uang yang digunakan untuk pilkada langsung atau kepala daerah dipilih DPRD sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan rakyat, seperti pendidikan.
“Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi,” ujar Prabowo dalam sambutannya dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
Prabowo berkelakar bisa saja menyepakati bersama-sama para elite partai politik (parpol) mengenai perbaikan sistem saat ini. Apalagi, pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar hadir sejumlah petinggi parpol.
“Ini sebetulnya banyak ketua umum ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” tanya Prabowo.
Prabowo juga meminta tak perlu mendengarkan konsultan asing terutama yang menyarankan pemilu sesering mungkin.
“Sekali lagi saya tidak mau mengajak kita anti orang asing, tidak! Tetapi belum tentu mereka mikirin kita kok,” pungkas Presiden Prabowo terkait kepala daerah dipilih DPRD.
