Radar Berita Indonesia – Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mendalami dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede alias Yos, terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21).
Dalam perkembangan terbaru, penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut, termasuk pakaian dalam milik korban berupa bra dan celana dalam.
Barang bukti tersebut disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, dalam konferensi pers di Mapolda NTT, Kamis (19/11/2026).
Henry menjelaskan, selain pakaian dalam, penyidik juga mengamankan telepon genggam serta sejumlah barang bukti lainnya untuk mendukung proses penyidikan.
“Untuk barang bukti sementara yang kami amankan ada handphone, bra, celana dalam, dan juga beberapa barang bukti lainnya,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra , sebagaimana dikutip dari detikBali.
Ia menegaskan, barang-barang tersebut merupakan milik korban dan telah diamankan oleh penyidik guna kepentingan pembuktian serta pendalaman perkara.
“Ya semua milik korban, sudah kami amankan,” jelasnya.
Status Perkara Naik ke Tahap Penyidikan
Perkembangan penting lainnya, Polda NTT telah meningkatkan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Keputusan tersebut diambil setelah dilaksanakan gelar perkara khusus pada Kamis (19/11/2026), sekitar pukul 16.00 Wita.
Peningkatan status perkara ini menunjukkan bahwa kepolisian telah memasuki tahapan penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang dilaporkan, mengumpulkan alat bukti, serta menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Henry memastikan bahwa penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Gelar perkara khusus yang dilaksanakan pada sore ini, sekitar pukul 16.00 Wita, meningkatkan status perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan,” ungkapnya.
Bupati Kupang Dijadwalkan Diperiksa
Seiring dengan peningkatan status perkara, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kupang Yosef Lede alias Yos pada pekan ini.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses pendalaman perkara guna memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan dugaan kekerasan seksual tersebut.
Henry menyebutkan, jadwal pemeriksaan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan manajemen penyidikan dan tahapan hukum yang berlaku.
“Dalam pekan ini nanti direncanakan sesuai dengan manajemen penyidikan dan tahapan-tahapan penyidikan selanjutnya akan kami sampaikan,” kata Henry.
Selain menjadwalkan pemeriksaan, Polda NTT juga akan mengajukan permohonan fasilitasi persetujuan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Bareskrim Polri.
Langkah tersebut berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan terhadap kepala daerah yang masih menjabat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyidik juga masih menunggu dan mendalami hasil pemeriksaan medis atau visum terhadap korban. Hasil tersebut nantinya menjadi salah satu bagian dari bahan pendukung dalam proses penyidikan.
“Nanti kami sampaikan juga terkait hasil visumnya karena kami akan melaksanakan rapat dahulu sambil menunggu persetujuan kementerian terkait,” imbuh Henry.
Dugaan Peristiwa Bermula dari Tawaran Pekerjaan
Berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT yang diperoleh detikBali, dugaan peristiwa tersebut bermula ketika seorang perempuan berinisial EK mengajak RWM mendatangi rumah dinas Bupati Kupang dengan alasan menawarkan pekerjaan.
Namun, berdasarkan uraian dalam laporan polisi, situasi di rumah dinas tersebut kemudian diduga berubah setelah korban tiba di lokasi.
Dalam laporan itu disebutkan, Yosef Lede diduga meminta EK meninggalkan ruangan sehingga dirinya hanya berdua dengan RWM di dalam rumah dinas.
Selanjutnya, Yosef Lede diduga melakukan tindakan pencabulan terhadap korban dan menariknya menuju kamar tidur.
Laporan tersebut juga menguraikan bahwa korban diduga mengalami pemerkosaan sebanyak dua kali. Peristiwa pertama disebut terjadi sekitar pukul 20.00 Wita, sedangkan dugaan peristiwa kedua berlangsung sekitar pukul 00.00 Wita.
Seluruh rangkaian peristiwa tersebut masih harus didalami dan dibuktikan melalui proses penyidikan, pemeriksaan saksi, keterangan korban, hasil visum, serta alat bukti lainnya.
Dengan demikian, informasi dalam laporan polisi tersebut merupakan uraian dugaan peristiwa yang dilaporkan dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
LPSK Berikan Pendampingan kepada Korban
Di tengah proses hukum yang berjalan, korban RWM saat ini telah memperoleh pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan NTT.
Pendampingan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan korban mendapatkan perlindungan, dukungan psikologis, serta pendampingan selama menjalani proses hukum.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, korban sempat mengalami trauma ketika menjalani pendampingan. Namun, kondisinya kini dilaporkan berangsur membaik.
Perlindungan terhadap korban menjadi perhatian penting, mengingat perkara dugaan kekerasan seksual tidak hanya menyangkut proses pembuktian hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan, kondisi psikologis, martabat, dan hak-hak korban.
Penegakan Hukum Harus Transparan dan Berkeadilan
Perkembangan perkara ini menjadi perhatian publik karena laporan dugaan tindak pidana tersebut menyeret nama seorang kepala daerah yang masih menjabat.
Meski demikian, proses hukum harus tetap berjalan berdasarkan alat bukti, fakta penyidikan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Kedudukan maupun jabatan seseorang tidak boleh menjadi penghalang penegakan hukum, tetapi setiap pihak juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan atas hak-hak hukumnya.
Polda NTT diharapkan dapat mengusut perkara ini secara objektif, transparan, dan profesional, sekaligus memastikan perlindungan terhadap korban tetap menjadi prioritas.
Pada akhirnya, kebenaran materiil harus ditemukan melalui proses hukum yang sah. Dugaan tindak pidana harus dibuktikan di hadapan hukum, bukan melalui penghakiman di ruang publik.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)



