Radar Berita Indonesia – Penggeledahan sebuah rumah di Jalan Saidi II, Cipete Utara, Jakarta Selatan, pada Selasa malam, 17 November 2026, menambah babak baru dalam perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Rumah di jalan Saidi II, Cipete Utara yang selama ini tampak seperti hunian biasa tersebut kini menjadi perhatian setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP).
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam perkembangan penyidikan, rumah tersebut diduga pernah digunakan oleh Irjen Eko Hadi Santoso sebagai salah satu posko.
Penyidik juga disebut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah lokasi lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas yang tengah diselidiki dalam perkara dugaan tindak pidana makar.
Penggeledahan tersebut memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai kemungkinan adanya aktivitas terorganisasi di balik perkara yang sebelumnya ramai diperbincangkan sebagai dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh penting negara.
Publik tentu berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun, setiap informasi yang berkembang harus tetap dibedakan antara fakta penyidikan, keterangan resmi aparat penegak hukum, analisis, dan rumor yang belum terverifikasi.
Selama ini, perhatian publik lebih banyak tertuju pada dugaan penggunaan perangkat penyadapan untuk memantau komunikasi sejumlah pejabat negara.
Akan tetapi, munculnya istilah posko membawa persoalan ini ke dimensi berbeda. Istilah tersebut menimbulkan dugaan adanya tempat koordinasi, pembagian tugas, komunikasi, hingga kemungkinan penyusunan kegiatan tertentu.
Meski demikian, keberadaan sebuah rumah yang disebut sebagai posko belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana makar.
Penyidik tetap harus mengungkap fungsi sebenarnya dari lokasi tersebut, siapa saja yang terlibat, aktivitas apa yang dilakukan, serta hubungan tempat itu dengan perkara yang sedang ditangani.
Hingga informasi ini disusun, rincian lengkap barang bukti yang ditemukan atau disita dari rumah tersebut belum dipaparkan secara terbuka oleh penyidik.
DUGAAN PENYADAPAN DAN RANTAI KOMANDO
Kasus ini sebelumnya mencuat setelah muncul dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat serta tokoh lainnya.
Dalam perkembangan yang diberitakan sejumlah media, dugaan aktivitas tersebut disebut melibatkan beberapa perwira tinggi dan berlangsung melalui suatu rantai komando.
Menurut keterangan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di hadapan DPR sebagaimana diberitakan Kompas.id pada 13 November 2026, dugaan perintah penyadapan disebut mengalir dari Listyo Sigit Prabowo melalui Slamet Uliandi kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta. Hasil kegiatan tersebut juga disebut dilaporkan kembali melalui jalur berjenjang.
Informasi tersebut menjadi salah satu bagian penting yang perlu didalami penyidik untuk memastikan siapa pemberi perintah, siapa pelaksana, siapa penerima hasil, serta apakah seluruh aktivitas tersebut memiliki dasar kewenangan yang sah.
Persoalan mendasar dalam kasus penyadapan adalah legalitas tindakan, bukan semata-mata kecanggihan teknologi yang digunakan.
Penyadapan merupakan tindakan yang menyentuh hak privasi dan komunikasi seseorang. Karena itu, pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum, kewenangan, tujuan yang sah, serta mengikuti prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Apabila benar penyadapan dilakukan tanpa kewenangan dan prosedur yang berlaku, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran internal institusi, melainkan berpotensi menjadi persoalan hukum serius.
Sejumlah pemberitaan juga menyebut sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden, beberapa menteri, tokoh politik, dan kalangan media.
Namun, identitas seluruh sasaran, jenis perangkat yang digunakan, serta mekanisme operasionalnya tetap membutuhkan penjelasan resmi dan pembuktian penyidik.
NEGARA HUKUM DAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
Kasus ini dapat dilihat melalui perspektif pemikiran politik dan hukum mengenai hubungan antara kekuasaan negara dan supremasi hukum.
Dalam bukunya The Dual State (1941), ahli hukum dan politik Ernst Fraenkel menjelaskan konsep negara ganda, yakni keberadaan dua bentuk praktik kekuasaan dalam satu negara: negara normatif yang bekerja berdasarkan hukum dan aturan, serta negara prerogatif yang memberikan ruang bagi tindakan kekuasaan di luar mekanisme hukum normal.
Pemikiran tersebut relevan sebagai kerangka analisis untuk melihat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara.
Sebuah institusi negara dibentuk untuk menjalankan tugas berdasarkan undang-undang. Setiap pejabat memiliki batas kewenangan, setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap penggunaan fasilitas negara harus memiliki tujuan yang sah.
Apabila perangkat, anggaran, personel, dan kewenangan negara diduga digunakan untuk kepentingan di luar mandat hukum, maka persoalannya menjadi sangat serius.
Namun, penerapan teori negara prerogatif dalam kasus ini tetap merupakan analisis, bukan kesimpulan hukum bahwa telah terjadi praktik negara prerogatif.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah mekanisme pengawasan antarlembaga. Ilmuwan politik Guillermo O’Donnell memperkenalkan konsep horizontal accountability, yaitu mekanisme pengawasan yang memungkinkan lembaga-lembaga negara saling mengontrol dan meminta pertanggungjawaban atas penggunaan kekuasaan.
Dalam konteks dugaan penyadapan ilegal, publik patut mempertanyakan bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung apabila benar tidak memiliki dasar kewenangan yang sah.
Apakah mekanisme pengawasan internal berjalan? Apakah terdapat pengawasan dari lembaga eksternal? Siapa yang mengetahui aktivitas tersebut? Dan mengapa dugaan penyalahgunaan kewenangan baru menjadi perhatian setelah persoalan ini mencuat ke ruang publik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab melalui proses penyidikan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
DUGAAN MAKAR HARUS DIBUKTIKAN, BUKAN SEKADAR DIBANGUN DARI SPEKULASI
Salah satu aspek paling sensitif dalam perkara ini adalah dugaan tindak pidana makar.
Pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam siniar Terus Terang, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan, turut memperbesar perhatian publik terhadap kemungkinan adanya tujuan politik di balik dugaan penyadapan.
Mahfud mempertanyakan tujuan penyadapan terhadap Presiden apabila bukan untuk kepentingan tertentu yang mengancam pemerintahan.
Pertanyaan tersebut merupakan pandangan dan kekhawatiran yang patut dicermati. Namun, secara hukum, penyadapan ilegal tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai makar.
Penyidik harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, termasuk bentuk perbuatan, niat, kesepakatan, dan keterkaitan setiap pihak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam perkara makar, pembuktian tidak cukup hanya berdasarkan dugaan adanya komunikasi atau penggunaan sebuah rumah sebagai posko. Harus terdapat bukti yang relevan mengenai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana.
Karena itu, hasil penggeledahan di Cipete dan lokasi lainnya menjadi penting untuk mengetahui apakah terdapat dokumen, rekaman komunikasi, perangkat elektronik, atau barang bukti lain yang memiliki hubungan langsung dengan perkara.
Penyidik juga perlu menjelaskan hubungan antara dugaan penyadapan, dugaan aktivitas terorganisasi, dan kemungkinan adanya tindak pidana lain.
Tanpa pembuktian yang kuat, tuduhan makar berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru dan justru melemahkan konstruksi perkara di pengadilan.
TIGA KEMUNGKINAN ARAH PENYELESAIAN PERKARA
Dari perkembangan kasus yang telah menjadi perhatian publik, terdapat beberapa kemungkinan arah penyelesaian yang dapat dianalisis.
Pertama, perkara dapat berfokus pada dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta dugaan penghapusan atau manipulasi data elektronik apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Dalam skenario ini, penyidik harus mengungkap seluruh pihak yang terlibat berdasarkan peran dan alat bukti masing-masing. Penanganan etik di lingkungan Polri juga dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, apabila perkara hanya berhenti pada pelaksana teknis, pertanyaan mengenai asal perintah, tujuan, dan pihak yang menerima manfaat dari hasil penyadapan tetap harus dijawab.
Kedua, penyidikan dapat berkembang ke dugaan makar atau pemufakatan jahat apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana tersebut.
Pada tahap ini, keberadaan sejumlah lokasi yang disebut sebagai posko perlu diperiksa secara mendalam. Penyidik harus memastikan apakah tempat-tempat tersebut hanya digunakan untuk aktivitas tertentu atau benar-benar berkaitan dengan perencanaan tindak pidana.
Dokumen, komunikasi, aliran dana, serta hubungan antarpihak dapat menjadi bagian dari pembuktian sepanjang diperoleh secara sah dan memiliki relevansi dengan perkara.
Ketiga, penyidikan dapat berkembang dengan mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar institusi kepolisian, apabila ditemukan bukti yang menunjukkan adanya pihak yang memerintahkan, membiayai, memanfaatkan, atau mengetahui aktivitas tersebut.
Akan tetapi, segala dugaan mengenai keterlibatan kelompok politik, kepentingan bisnis, maupun jaringan kriminal tidak boleh dianggap sebagai fakta tanpa bukti yang dapat diverifikasi.
Termasuk kabar mengenai dugaan pemindahan perangkat penyadapan bernilai sekitar Rp1 triliun serta dugaan aliran dana dari bisnis judi daring, narkotika, dan pertambangan ilegal.
Informasi tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum apabila belum dikonfirmasi melalui keterangan resmi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
TRANSPARANSI DAN INDEPENDENSI PENEGAKAN HUKUM
Di tengah besarnya perhatian publik, pemerintah dan aparat penegak hukum menghadapi tanggung jawab untuk memastikan bahwa perkara ini ditangani secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan politik.
Kapolri dan Bareskrim perlu memberikan penjelasan secara berkala mengenai perkembangan penyidikan, termasuk status hukum para pihak, dasar sangkaan, hasil penggeledahan, serta proses pembuktian.
Transparansi tentu tidak berarti seluruh materi penyidikan harus dibuka kepada publik. Informasi yang dapat mengganggu proses hukum, mengungkap identitas pihak yang dilindungi, atau merusak integritas alat bukti tetap harus dijaga sesuai ketentuan.
Namun, keterbukaan mengenai perkembangan perkara sangat diperlukan agar masyarakat tidak terus-menerus menerima informasi yang simpang siur.
Pengawasan dari lembaga yang memiliki kewenangan, termasuk Kompolnas dan institusi terkait, juga penting untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai prinsip hukum.
Yang tidak kalah penting, proses penegakan hukum harus dipisahkan dari kepentingan politik. Jangan sampai perkara hukum dijadikan instrumen untuk menekan kelompok tertentu, melindungi pihak tertentu, ataupun menjadi alat tawar-menawar kekuasaan.
Setiap orang yang diduga terlibat harus memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum hanya karena jabatan, pangkat, kedekatan politik, atau pengaruh kekuasaan.
UJIAN BAGI SUPREMASI HUKUM
Penggeledahan rumah di Jalan Saidi II, Cipete Utara, Jakarta Selatan, bukan sekadar peristiwa pemeriksaan sebuah bangunan. Peristiwa tersebut menjadi bagian dari penyidikan yang harus mengungkap secara terang dugaan aktivitas di balik kasus penyadapan ilegal yang kini menyita perhatian masyarakat.
Publik membutuhkan jawaban yang jelas: apa sebenarnya yang dilakukan di rumah tersebut, siapa saja yang terlibat, siapa yang memberikan perintah, apa tujuan kegiatan itu, dan apakah terdapat pihak lain yang memperoleh manfaat?
Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan spekulasi, tetapi harus dibuktikan melalui proses hukum yang profesional dan terbuka dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi institusi penegak hukum dalam membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum.
Jika terbukti terjadi penyalahgunaan kewenangan, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa memandang jabatan dan pangkat. Sebaliknya, setiap pihak yang belum terbukti bersalah tetap harus mendapatkan perlindungan asas praduga tak bersalah.
Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya kemampuan penyidik mengungkap dugaan tindak pidana, melainkan juga komitmen negara dalam menjaga integritas lembaga, melindungi hak warga negara, dan menegakkan supremasi hukum.
Rumah di Cipete mungkin hanya salah satu lokasi yang diperiksa. Namun, pertanyaan yang jauh lebih besar adalah sejauh mana negara mampu mengawasi penggunaan kekuasaannya sendiri.
Sebab, dalam negara hukum, kewenangan bukanlah hak untuk bertindak sesuka hati. Kewenangan adalah amanah yang harus dijalankan berdasarkan hukum dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. (*)



