Radar Berita Indonesia – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi hasil Musyawarah Kota (Muskot) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Padang yang telah digelar beberapa bulan lalu.
Ketua KONI Kota Padang, Yusra, sebelumnya telah mengeluarkan surat rekomendasi atas terpilihnya Erianto sebagai Ketua PBSI Kota Padang.
Namun, secara mengejutkan, rekomendasi tersebut kemudian dicabut secara sepihak. Alasannya, Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Sumatera Barat belum menerbitkan surat keputusan (SK) terhadap hasil Muskot tersebut.
“Karena sampai sekarang belum ada SK dari Pengprov PBSI Sumbar, maka mubazir rasanya rekomendasi yang saya keluarkan,” ujar Yusra singkat dikutip dari Sumbarpro, pada Kamis (3/7/2025).
Ia juga menegaskan bahwa pencabutan dilakukan karena adanya kesalahan prosedur dalam proses pemilihan.
Pernyataan itu langsung menuai respons dari Erianto selaku ketua terpilih PBSI Padang. Ia menyayangkan tindakan Yusra yang mencabut rekomendasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
“Seharusnya beliau memberitahu saya dulu soal pencabutan rekomendasi tersebut. Ini tidak dilakukan, padahal Muskot sudah digelar sesuai prosedur yang berlaku,” tegas Erianto.
Ia menambahkan bahwa Muskot tersebut bahkan dihadiri langsung oleh Ketua KONI Padang, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Padang, serta perwakilan Pengprov PBSI Sumbar.
“Yang saya sesalkan, beliau sendiri hadir dalam Muskot itu bersama Kadispora dan Pengprov. Jadi kenapa sekarang tiba-tiba dianulir?” ujarnya dengan nada kesal.
Sementara itu, Kadispora Padang, Afriadi, belum memberikan tanggapan saat dihubungi via telepon hingga berita ini diturunkan.
Polemik Muskot PBSI Kota Padang Makin Kabur, Pengprov dan Dispora Diminta Bersikap Tegas
Situasi semakin rumit setelah pencabutan rekomendasi oleh KONI Kota Padang dinilai tidak memiliki dasar kuat. Beberapa pihak menilai, pembatalan itu justru menunjukkan adanya ketidaktegasan dalam sikap organisasi olahraga tertinggi di tingkat kota tersebut.
Sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) di Kota Padang yang enggan disebutkan namanya turut mengkritisi langkah Yusra. Mereka menilai keputusan sepihak tersebut bisa menjadi preseden buruk dalam iklim organisasi olahraga di daerah.
“Jika KONI bisa semudah itu menarik kembali rekomendasi tanpa mekanisme yang transparan, ini akan merusak tatanan. Apalagi proses Muskot sudah diikuti semua unsur yang berwenang,” kata salah seorang pengurus cabor.
Desakan pada Pengprov PBSI Sumbar
Kebuntuan juga dinilai terjadi di tingkat provinsi. Hingga kini, Pengprov PBSI Sumbar belum menerbitkan SK Ketua PBSI Padang yang terpilih dalam Muskot.
Ketidakjelasan tersebut justru memperpanjang ketegangan dan membuka ruang spekulasi.
Kepentingan Atlet Jadi Taruhan
Di tengah polemik ini, nasib para atlet bulu tangkis Kota Padang menjadi terabaikan. Sejumlah pelatih dan pembina PBSI di tingkat klub menyayangkan konflik internal yang berkepanjangan.
“Kami di bawah ini bingung harus berkoordinasi dengan siapa. Program latihan, turnamen, hingga pembinaan atlet muda jadi terganggu,” keluh seorang pelatih klub bulu tangkis di Padang.
Jika polemik ini tak segera diselesaikan, bukan hanya legitimasi kepengurusan yang dipertaruhkan, namun juga masa depan olahraga bulu tangkis di Kota Padang.
Masyarakat kini menanti langkah cepat dan tegas dari Pengprov PBSI Sumbar dan KONI Kota Padang agar polemik ini segera berakhir demi kepentingan pembinaan atlet dan sportivitas olahraga.
