Senin, Mei 20, 2024
No menu items!

Tanah Datar Miliki Sertifikat Tanah Ulayat Pertama di Indonesia

Must Read
Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar Luhak Nan Tuo menjadi daerah pertama di Indonesia dan menjadi Pilot Project Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Momen bersejarah ini ditandai dengan penyerahan tiga Sertifikat Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat kepada ketua KAN Sungayang bersama Datuak Kaum di Nagari Sungayang, pada hari Selasa (10/10/2023) oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto di lapangan.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, ia dipanggil Presiden Republik Indonesia untuk agar menyelesaikan permasalahan tanah ulayat, sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di berbagai daerah.

BACA JUGA  Walikota Padang Hendri Septa Tiadakan Sholat Idul Fitri di Masjid dan Lapangan

Apa yang dilaksanakan hari ini berawal saya diperintahkan pak Presiden untuk menyelesaikan permasalahan tanah ulayat yang rentan konflik dan sengketa.

Kemudian Saya bergerak cepat dengan mengumpulkan pejabat di ATR/BPN untuk mencarikan solusi. Bahkan pak Bupati juga langsung bertemu dan meminta saya untuk juga menyelesaikan permasalahan Tanah Ulayat di Tanah Datar, ungkapnya.

Jujur, saat pak Bupati bertemu dengan saya itu, tambah Hadi Tjahjanto, belum ada jalan keluar dan solusinya.

BACA JUGA  Ayah dan Anak Jatuh dari Jembatan Gantung Ditemukan Meninggal Dunia

“Namun, saya bertekad bahwa permasalah ini harus ada solusi segera, Alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak. Akhirnya hal ini terwujud hari ini melalui Undang-undang cipta kerja negara melindungi dan memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat, tanah adat termasuk melindungi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,” terangnya.

Dikatakan Eks Panglima TNI tersebut, sertifikat pengelolaan tanah ulayat telah lama ditunggu masyarakat.

“Persoalan tanah ulayat harus kita selesaikan, dan negara memberi jaminan untuk melindunginya, sehingga tidak ada lagi mafia tanah yang ingin bermain di tanah ulayat,” ujarnya.

BACA JUGA  Anies-Muhaimin di Pilpres 2024, Waketum PKB: Masih Sebatas Wacana

Dengan adanya sertifikat, Hadi memastikan konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB) tidak terjadi lagi.

“Apabila masyarakat ingin bekerjasama dengan investor, kementerian terkait siap menerbitkan HGB di atas tanah ulayat, sehingga masyarakat menerima manfaat, tanah tidak hilang dan investor aman berinvestasi di atas tanah tersebut,” ujarnya.

Sementara Wakil Gubernur Sumatra Barat Audy Joinaldi mengatakan, dengan terbitnya tiga sertifikat Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Nagari Sungayang, akan mampu memacu pertumbuhan investasi daerah.

BACA JUGA  Sedang Asik Menghisap Sabu, 2 Pemuda Diringkus Polsek Bilah Hulu

“Ini menjadi sejarah, tidak hanya di Tanah Datar dan Sumatra Barat saja, namun ini pertama di Indonesia. Tentunya ini menjadi contoh bagi daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama, sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi di daerahnya, melalui pemanfaatan tanah ulayat,” sampainya.

Sebelumnya Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri ATR/BPN dan pihak terkait lainnya yang telah menindaklanjuti kunjungannya ke Kementerian tersebut beberapa waktu lalu.

“Terima kasih pak Menteri, ini menjadi kebanggaan bagi kami menjadi Pilot Project program ini. Sesuai pepatah minang “kalau kurang laweh tapak tangan, jo nyiru kami tampung” pak,” sampainya.

BACA JUGA  Polres Badung Berhasil Ungkap Kasus Narkoba Seberat 1.014,83 Gram

Diungkapkan Bupati Eka Putra, dalam pelaksanaan pilot project ini, telah dilaksanakan berbagai langkah sesuai aturan berlaku, sehingga dilahirkan keputusan Menteri ATR/BPN tentang pengakuan tanah ulayat menjadi pengelolaan atas nama Kerapatan Adat Nagari Sungayang yang dipecah menjadi tiga bidang tanah.

“Dalam keputusan menteri ATR/BPN dilahirkan 3 sertipikat dengan 3 bidang tanah, yakni Bidang 1 seluas 55,941 meter persegi, bidang 2 seluas 16,926 meter persegi dan bidang 3 seluar 34,847 meter persegi, yang nantinya akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh KAN dan ninik mamak Nagari Sungayang,” tukasnya.

Ketua KAN Sungayang Yuhelman Dt. Malano Nan Kuniang menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan pelaksanaan program Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Nagari Sungayang.

BACA JUGA  Polisi Tangkap Pria Penanam 6 Pot Ganja di Jakarta Selatan

“Program ini memang sudah lama didambakan masyarakat, karena permasalahan tanah ulayat memang menjadi persoalan yang sering terjadi di masyarakat, namun belum ada wadah dan payung hukumnya. Alhamdulillah sekarang pak Menteri ART/BPN telah melahirkan undang-undangnya, terima kasih pak,” sampainya.

Disampaikan Yuhelnan lagi, Tanah Ulayat yang disertifikatkan nantinya akan dimanfaatkan dan dikelola anak dan cucu dari empat suku yang ada di Nagari Sungayang.

“Nanti tanah ulayat ini akan dikelola oleh suku chaniago, piliang, kutia anyia dan suku mandahiling. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan bersama,” katanya.

Turut hadir Anggota DPR RI Rezka Oktoberia, Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar, Rektor Unand Prof. Yuliandri, OPD Provinsi Sumbar, Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Sekda Tanah Datar Iqbal Ramadi Payana, staf ahli Bupati, para asisten, kepala OPD, kepala Bagian di lingkup sekretariat, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

BACA JUGA  Koalisi Indonesia Raya Diganti Koalisi Indonesia Maju, Gerindra Bantah PKB Tidak Dilibatkan

Sumber: Prokopim-dvd/fan/hp.

Iklan

Latest News

Pasca Bencana Banjir Bandang di Sumbar, Wagub: Tagana Garda Terdepan Kemensos dalam Membantu Korban Bencana

Batusangkar, Radar BI | Kondisi bebatuan sekitar Marapi yang rapuh, kelerengan yang terjal dan curah hujan tinggi membuat daerah...

Artikel Lain Yang Anda Suka