Jayapura, Radar BI | Kepala Kepolisian Daerah Papua (Kapolda Papua) Irjen. Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K menegaskan bahwa TNI-Polri siap dan tidak akan mundur dengan siapapun termasuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Pimpinan Egianus Kogoya di Nduga, Papua Tengah.
Menurutnya, Kapolda Papua sejak awal Polri berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelamatkan pilot Susi Air Capt. Phillip Mark Marthens yang disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya.
“Upaya penyelamatan yang dilakukan Polri melalui Satgas Damai Cartenz yang sudah kita siapkan ini bisa maksimal dan mudah-mudahan mendapat hasil juga yang sangat baik,” ungkap Kapolda Papua dalam keterangan resminya, pada hari Rabu (15/2/2023).
Lebih lanjut, Kapolda Papua mengatakan, pemuka agama dan tokoh masyarakat termasuk Bupati berperan melakukan pendekatan kepada KKB, bukan hanya TNI dan Polri.
“Kami yakin dan percaya sentuhan dari masyarakat itu bisa mengubah keputusan mereka, mudah-mudahan mereka luluh dan kita bisa dapat apa diinginkan serta penyelamatan pilot Susi Air itu bisa kita lakukan,” jelasnya.
Diketahui, hingga kini upaya penyelamatan pilot Susi Air masih dilakukan bersama pemerintah Selandia Baru.
Sebelumnya dikutip dari Bajadi.id, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam), Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., menyatakan penyelamatan pilot Susi Air, Philip Merthens, yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) akan dilakukan bersama pemerintah Selandia Baru.
Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan penyelamatan sandera Philps Mark Merthens pilot Susi Air.
Penyanderaan warga sipil dengan alasan apapun tidak dapat diterima, ungkap Menko Polhukam dalam YouTube Kemenko Polhukam RI Mahfud MD, pada hari Selasa (14/2/2023).
Mahfud MD juga menegaskan, pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap pilot Susi Air itu dengan pendekatan persuasif. Sebab, yang diutamakan adalah keselamatan sandera.
Oleh sebab itu, upaya persuasif menjadi pedoman utama demi keselamatan sandera, tetapi pemerintah tidak menutup upaya lain.
Pemerintah juga ingin menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI, baik menurut konstitusi Republik Indonesia maupun menurut hukum internasional maupun menurut fakta yang sekarang sedang berlangsung, jelasnya.
Ditegaskan Menko Polhukam, Papua adalah bagian yang sah dari NKRI dari berbagai aspek, maka Bumi Cendrawasih seterusnya dan selamanya akan tetap menjadi bagian yang sah dari NKRI.
Terima kasih pun diucapkan kepada pemerintah daerah, Polri, TNI, BIN, serta pihak yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian dalam menangani masalah ini.
